oposisi tegas

Suara Lantang Partai Ummat: Gibran Cukup Jabat Wakil Presiden Selama 2 Tahun Saja!

DEMOCRAZY.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Ummat Ustaz Idrus Sambo melontarkan pernyataan keras kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan keluarga Solo. Ia menilai dua tahun masa jabatan sudah cukup bagi Gibran untuk menduduki posisi sebagai wakil presiden. Pernyataan tersebut disampaikan Idrus Sambo ketika membahas polemik dan upaya hukum yang berkaitan dengan pencalonan […]

. 6 hari yang lalu

Ray Rangkuti Sindir Jokowi: Wali Kota, Gubernur, 10 Tahun Presiden Ternyata Tak Cukup, Kini Ingin Jadi Raja

DEMOCRAZY.ID — Purna sudah masa jabatan formal, namun panggung politik sang mantan kepala negara tak kunjung sepi dari kontroversi. Langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memantik reaksi keras dari kalangan pengamat dan politisi usai menerima gelar kehormatan adat sebagai Raja Timor di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penobatan yang digelar dalam balutan karnaval budaya […]

. 1 bulan yang lalu

Kepanikan Kubu Penyidik Terbongkar! Ahli Polda ‘Kena Mental’ di Persidangan Gara-Gara Ketahuan Cuma Asal Ngoceh

DEMOCRAZY.ID – Sidang praperadilan jilid III terkait perkara ijazah Jokowi yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/8/2026), berlangsung sengit. Suasana memanas ketika tim kuasa hukum Roy mempertanyakan kredibilitas ahli hukum yang dihadirkan pihak termohon setelah mengaku tidak membaca secara utuh putusan praperadilan sebelumnya yang berkaitan langsung dengan […]

. 1 bulan yang lalu

Gak Boleh Ngeyel Lagi, Eks Hakim Agung: Jokowi Bisa Dijemput Paksa di Sidang Ijazah!

DEMOCRAZY.ID – Polemik perkara dugaan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa sebagai terdakwa terus berlanjut. Salah satu sorotan publik adalah kemungkinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hadir langsung di ruang sidang. Mantan Hakim Agung Ad Hoc Mahkamah Agung RI periode 2007-2022, Dwi Cahyo Suwarsono, menjelaskan bahwa kehadiran Jokowi […]

. 1 bulan yang lalu

“Pecat Gibran Sebelum Jadi Presiden!” Solusi Utama Selamatkan Bangsa dari Malapetaka Kekuasaan

DEMOCRAZY.ID — Kegaduhan politik nasional kembali mencapai titik didih tertinggi setelah pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wamenkumham, Denny Indrayana, secara terbuka menyerukan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera dicopot dari jabatannya. Di tengah himpitan krisis multidimensional yang kian menghimpit rezim Prabowo Subianto, skenario suksesi kekuasaan dinilai menyimpan ancaman laten yang jauh lebih berbahaya […]

. 2 bulan yang lalu

Kubu Roy Suryo: Kalau Ijazah Jokowi Asli Tunjukkan Saja, Kenapa Harus Repot-Repot Masukkan Orang ke Bui?

DEMOCRAZY.ID — Polemik berkepanjangan mengenai polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas di ruang publik. Kali ini, desakan keras datang dari pakar hukum tata negara sekaligus kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, yang melontarkan tantangan terbuka agar Jokowi berani menunjukkan dokumen ijazahnya secara langsung guna meredam perdebatan yang tak kunjung usai. Menanggapi […]

. 2 bulan yang lalu

“Harus Tahu Diri dan Tahu Malu!” Skakmat Pakar Hukum Kutip Pandji Pragiwaksono Desak Gibran Segera Mundur dari Kursi Wapres

DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana tidak bosan mendorong agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai wakil presiden. “Kenapa kita perlu semangat mendorong Gibran berhenti? Harus, bukan karena ada persoalan pribadi. Ini persoalan menyelamatkan negeri. Wakil Presiden Gibran adalah dosa kolektif bangsa, yang memang perlu dikoreksi,” katanya. Ia menilai bahwa Gibran menjadi Wapres, […]

. 2 bulan yang lalu

“Bukan Koperasi, Itu Cuma Warung Politik!” Skakmat Pengamat Bongkar Borok Asli Proyek Kopdes Merah Putih

DEMOCRAZY.ID – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih kembali menjadi sasaran kritik. Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Syukur Mandar menilai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak memenuhi prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dalam pandangannya, KDMP justru lebih tepat disebut sebagai instrumen politik ketimbang lembaga koperasi yang dikelola berdasarkan keanggotaan. […]

. 2 bulan yang lalu

LENGKAP! Daftar Kabinet Bayangan Beserta Daftar Menteri Yang ‘Diawasi’ di Kinerja Pemerintahan Prabowo

DEMOCRAZY.ID – Akademisi dan pakar hukum tata negara, Feri Amsari, bersama sejumlah aktivis demokrasi mendeklarasikan pembentukan Kabinet Bayangan Indonesia sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menyeimbangkan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Deklarasi Kabinet Bayangan yang digelar di Jakarta pada 27 Juli 2026 itu melibatkan 15 tokoh dari berbagai bidang, mulai dari akademisi, ekonom, peneliti, […]

. 2 bulan yang lalu