Strategi Bawah Tanah Terkuak! Gerindra Diklaim Pakai Jalur Kemendagri Demi ‘Jinakkan’ Langkah Politik Dedi Mulyadi

DEMOCRAZY.ID — Fenomena politik mengejutkan tengah mengguncang lingkar kekuasaan nasional.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara mengejutkan sukses menduduki puncak elektabilitas calon presiden dalam berbagai lembaga survei terkemuka, bahkan melampaui raihan suara sang ketua umum sekaligus petahana Presiden Prabowo Subianto.

Situasi ini memicu alarm tanda bahaya di internal Partai Gerindra.

Menghadapi ancaman “matahari kembar” yang kian bersinar terang di daerah, jurnalis senior Hersubeno Arief blak-blakan membongkar strategi senyap yang bisa ditempuh partai untuk menjinakkan manuver politik mantan Bupati Purwakarta tersebut tanpa harus menimbulkan kegaduhan terbuka.

Hasil Survei Memanas: Dedi Mulyadi Pecundangi Elektabilitas Prabowo

Berdasarkan hasil survei elektabilitas capres terbaru yang dirilis oleh SMRC dan Indikator Politik Indonesia pada akhir Juli 2026, dominasi petahana terancam oleh popularitas meroket ala Dedi Mulyadi.

Baca Juga

Sentilan Maut Anies Baswedan: Krisis ’98 Ulah Swasta, Tapi Keadaan Sekarang Pemerintah Sendiri Biang Keroknya!

Dalam simulasi semi-terbuka yang dirilis SMRC, Dedi Mulyadi bercokol di peringkat pertama dengan perolehan fantastis mencapai 35%, sementara Presiden Prabowo Subianto tertinggal di posisi kedua dengan raihan 14,5%.

Lebih telak lagi, dalam simulasi head-to-head, keunggulan Dedi kian menganga hingga menyentuh angka 59% berbanding 28,3% untuk Prabowo.

Tren serupa juga terekam dalam data Indikator Politik Indonesia.

Kendati tingkat pengenalan publik (top of mind) terhadap Prabowo masih lebih tinggi (98,8% berbanding 88,2%), tingkat kesukaan (likeability) masyarakat terhadap Dedi Mulyadi melesat jauh di angka 88,3%, mengalahkan Prabowo yang hanya bertengger di angka 68,1%.

Baca Juga

Pengakuan Mengejutkan Eks Pengurus PDIP! Sudah Curigai Ijazah Jokowi Sejak 2012, Waktu Itu Ada Kejanggalan Besar Ini

Taktik “Tangan Ketiga”: Manfaatkan Kemendagri Demi Batasi Ruang Gerak

Melihat ancaman elektoral yang begitu nyata, elite Gerindra dikabarkan menerapkan disiplin senyap—melarang kadernya melontarkan kritik terbuka yang justru bisa menjadi bumerang simpati publik.

Namun, menurut Hersubeno Arief, ada instrumen kekuasaan lain yang jauh lebih efektif untuk meredam pergerakan agresif Dedi Mulyadi.

Dalam ulasannya di kanal YouTube Hersubeno Point, Hersu menyarankan agar partai menggunakan pendekatan birokrasi negara melalui “tangan ketiga”, yakni dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan aturan pembatasan administratif yang mengikat.

“Cara lain bisa menggunakan tangan ketiga, ini aturan birokrasi. Kalau aturan birokrasi kan ini bisa memanfaatkan misalnya Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri misalnya melakukan pembatasan ruang gerak tidak melakukan—tapi enggak harus melakukan surat teguran internal partai ya ini enggak boleh ya, atau teguran dari internal pemerintahan, melainkan melalui pendekatan aturan formal kenegaraan,” ujar Hersu, dikutip Jumat (31/7/2026).

Baca Juga

Kasus Febrie Ardiansyah Bakal Dilupakan Begitu Saja? Punya Kartu AS, Penahanannya Kini Diklaim Tak Sah!

Strategi penjinakan ini dinilai lebih aman secara politik karena dikemas dalam balutan regulasi birokrasi formal yang berlaku umum, bukan sanksi atau teguran kepartaian yang berbau sentimen politik personal.

“Misalnya memperketat izin perjalanan dinas ke daerah bagi kepala daerah melalui Kementerian Dalam Negeri. Kan kalau hambatan semacam ini tidak terlihat hanya ditujukan kepada Dedi Mulyadi, tetapi ini adalah aturan baku untuk seluruh birokrasi di pemerintahan ya, jadi ini bukan sentimen partai lagi,” imbuhnya.

Persaingan terselubung di internal kekuasaan ini membuktikan bahwa dinamika menuju bursa kontestasi politik masa depan sudah mulai membara sejak dini.

Baca Juga

Teka-Teki Orang Terakhir Bertemu Sutrimo Sebelum Tewas Terungkap, Malam Hari Sempat Jumpa!