Sentilan Maut Anies Baswedan: Krisis ’98 Ulah Swasta, Tapi Keadaan Sekarang Pemerintah Sendiri Biang Keroknya!

DEMOCRAZY.ID — Suara kritis figur oposisi dan tokoh nasional kembali menghujam jantung kebijakan ekonomi Istana.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melontarkan kritik tajam dan analisis mendalam mengenai akar persoalan ekonomi Indonesia saat ini yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Berbeda dengan narasi-narasi pencitraan yang kerap ditebar penguasa, Anies secara blak-blakan menuding bahwa sumber utama kekacauan ekonomi nasional hari ini bukan lagi berasal dari guncangan eksternal atau sektor swasta, melainkan bersumber langsung dari buruknya tata kelola dan kebijakan fiskal pemerintah sendiri.

Beda Jauh dengan 1998: Dulu Swasta yang Salah, Sekarang Pemerintah Biang Keroknya

Dalam ulasan terbuka yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya, Anies membedah kontrasnya kondisi krisis moneter 1997–1998 silam dengan realitas ekonomi yang sedang mencengkeram Indonesia saat ini.

Ia mengingatkan publik bahwa pada era 1997–1998, sektor swasta menjadi pemicu utama kejatuhan ekonomi akibat ugal-ugalan mengambil utang jangka pendek dalam valuta asing untuk membiayai proyek jangka panjang, yang akhirnya berujung pada gagal bayar massal dan ditanggung oleh seluruh rakyat.

Namun, hari ini, kata Anies, situasinya berbalik 180 derajat.

Sektor swasta justru dinilai jauh lebih sehat, sementara lubang hitam kehancuran ekonomi diciptakan oleh ambisi dan pengelolaan keuangan negara yang ugal-ugalan oleh pemerintah.

“Kalau perhatikan tahun ’97-’98, yang bikin keliru itu swasta. Seluruh negara, seluruh rakyat harus nanggung. Yang bikin salah swasta,” kata Anies.

“Kalau sekarang, swastanya nggak punya masalah. Yang bikin masalah? Pemerintah. Pemerintah yang utangnya besar,” tegasnya menyengat tajam.

Lampaui Kemampuan Pendapatan: Peringatan Keras Krisis Fiskal dan Defisit APBN

Anies menyoroti ketimpangan struktural di mana belanja negara secara ugal-ugalan melampaui kemampuan pendapatan riil.

Jika koreksi cepat dan radikal tidak segera diambil, beban kebodohan fiskal tersebut pada akhirnya akan kembali ditimpakan ke pundak rakyat jelata.

“Pemerintah yang pengeluarannya melampaui kemampuan. Jadi, ini harus dikoreksi cepat. Kalau tidak, seluruh bangsa nanti akan menanggung,” tandasnya.

Kritik tajam tersebut sejalan dengan data riil keuangan negara.

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Keuangan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2026 telah membengkak menyentuh angka Rp196,5 triliun atau setara dengan 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Di mana realisasi belanja negara sudah menembus angka Rp1.656 triliun, jauh melampaui laju pendapatan negara yang berada di kisaran Rp1.459,4 triliun.

Hilangnya Wibawa Internasional Akibat Borok Domestik

Tak hanya berhenti pada angka-angka makroekonomi, Anies juga mengingatkan bahwa karut-marut tata kelola domestik akan menghancurkan posisi tawar dan wibawa diplomasi Indonesia di panggung global.

Menurutnya, mustahil sebuah negara disegani di kancah internasional apabila dapur rumah tangganya sendiri terbengkalai dan amburadul akibat salah urus.

“Bagaimana kita punya kewibawaan di tingkat internasional ketika urusan domestiknya tidak jadi perhatian, terbengkalai,” imbuhnya.

Peringatan keras dari Anies Baswedan ini menjadi lonceng alarm bagi penguasa agar segera menghentikan ambisi proyek mercusuar yang membebani rakyat dan kembali pada prinsip kehati-hatian fiskal.

Artikel terkait lainnya