SENGAWUR APA SIH REZIM PRAGIB?

✍️Meilanie Buitenzorgy

Netizen, klean pasti suka kezel kenapa program rezim Pra-Gib seajaib gitu kok bisa-bisanya jalan di Konoha.

Emang standarnya gimana sih bikin kebijakan itu?

Emang di negara-negara lain kek mana step-stepnya?

Kok media-media asing dan lembaga rating internasional konsisten kasih rating jelek buat rezim ini?

Baca Juga

GAWAT! Luhut Beri Sinyal Bahaya ke Prabowo: ‘Setelah Juli, Kita Harus Waspada Ekonomi’

Sebelum kita bahas itu, gw punya satu hipotesis fundamental:

Mega-proyek flagship Rezim Pragib (Makan Bergizi Gratis & Koperasi Desa Merah Putih) secara substantif BUKAN dirancang untuk kesejahteraan rakyat.

Dua proyek ini adalah platform super-sistematis untuk dua misi:

1. Sektor Upstream: Wadah bancakan APBN demi menyuap komitmen parpol, ormas keagamaan, polisi, dan militer via proyek rantai pasok.
2. Sektor Downstream: Alat rekrutmen loyalis massal di tingkat elit hingga akar rumput sebagai persiapan infrastruktur Pemilu berikutnya.

Wajar banget kalau mahasiswa marah dan turun ke jalan. Soalnya di Kampus-kampus, mahasiswa sudah KAMI (dosen) ajarkan Standar Emas Kebijakan Berbasis Sains (Evidence-Based Policy) yang dipakai negara-negara waras dunia.

Baca Juga

Pantesan Diusir Mahasiswa UGM! Video Viral Tunjukkan Gaya ‘Songong’ Nusron Wahid di Depan Civitas Akademika

Ada 6 tahapan yang WAJIB dijalankan oleh pemerintah negara waras SEBELUM mengimplementasikan satu program kebijakan beranggaran RAKSASA (kayak MBG dan Kopdes MP).

TAHAP 1: THE BRAINSTORMING –> Ide awal dan uji alternatif

• Standar Sains Negara Waras: Wajib meluncurkan Regulatory Impact Assessment (RIA). Isinya perbandingan ilmiah: kalau mau naikin gizi anak, apakah bikin badan baru atau perkuat Puskesmas/Posyandu lokal yang udah ada? Sifatnya problem-solving, efisiensi anggaran adalah koentji.
• Rezim Pragib: Sengaja bikin Badan Gizi Nasional yang gemuk dari nol TANPA tahap Regulatory Impact Assessment, sekedar untuk menampung anggaran MBG senilai Rp268 Triliun. Tujuannya bancakan jabatan buat elit parpol pendukung dan ormas besar yang harus dijinakkan di awal rezim.

TAHAP 2: THE BUDGETING –> Hitungan Fiskal anti boncos

• Standar Sains Negara Waras: Wajib meloloskan proyek lewat KAJIAN AKADEMIK. Metode yang sering dipakai adalah uji Benefit-Cost Analysis (BCA) dan Social Return on Investment (SROI) yang diaudit lembaga fiskal independen. Konsep sainsnya sederhana: Pemerintah harus menghitung secara matematis, jika kita investasi Rp1 dari uang pajak rakyat ke proyek ini, berapa rupiah dampak keuntungan sosial dan ekonomi riil yang kembali ke masyarakat? Kalau skor BCA-nya di bawah 1, proyek wajib dicoret karena merusak struktur utang negara.
• Rezim Pragib: Skor BCA & SROI program ini gak pernah dibuka ke publik karena EMANG KAGAK PERNAH DIHITUNG! Kagak ada kajian akademik rigid pra- MBG dan Kopdes. Akibatnya, APBN dikanibalisasi secara brutal demi kepentingan politik jangka. Anggaran fungsi pendidikan 20% dibajak dan dipotong demi dapur umum. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas hingga 24,7% – 29,34% (hilang Rp226,9 Triliun) yang bikin pemda lumpuh gak bisa gaji guru honorer/PPPK. Ditambah lagi 58,03% Dana Desa dicaplok paksa buat proyek fisik gerai koperasi pendukung gerobak pangan pusat. Ini bukan budgeting, ini pemerasan daerah dan pembancakan duit pembayar pajak demi modal politik rezim!

TAHAP 3: THE HEARING –> Suara Warga dan Partisipasi Publik

• Standar Sains Negara Waras: Gelar Meaningful Public Consultation minimal 90 hari, lengkap dengan Town Hall Meeting dan Legislative Public Hearing. Contohnya di negara maju: draf regulasi diunggah ke website resmi agar setiap pembayar pajak bisa berkomentar per pasal. Pemerintah wajib mengundang serikat guru, asosiasi petani lokal, dan pakar gizi independen ke parlemen buat debat terbuka di depan kamera. Pemerintah diperlakukan kayak direksi perusahaan yang lagi disidang oleh rakyat selaku pemegang saham. Semua masukan warga wajib dijawab tertulis oleh negara sebelum aturannya boleh disahkan.
• Rezim Pragib: Silent treatment total alias KAGAK ADA KONSULTASI PUBLIK. Boro-boro ada town hall meeting, draf regulasi bahkan sengaja DISEMBUNYIKAN dari publik! Elemen masyarakat sipil dan akademisi cuma diundang last minute sebagai formalitas tanpa diberi dokumen. Padahal, kita pengennya duit pembayar pajak (menyumbang 82% pendapatan APBN) itu dipakai buat nyejahterain guru honorer biar anak-anak kita pinter, atau bikin jembatan layak biar anak-anak di pedalaman Aceh gak perlu berenang nerjang sungai deras cuma buat berangkat sekolah! Tapi realitasnya? Duit kita dipake Pragib buat beli seragam taktis dan sepatu boot Komcad, di mana anggaran pelengkap per satu orang itu setara dengan gaji bertahun-tahun seorang guru honorer pelosok yang dibayar cuma 50 ribu sebulan! Kalo lo gak marah berarti kewarasan lo patut dipertanyakan.

TAHAP 4: THE LEGALITY –> Payung Hukum

• Standar Sains Negara Waras: Harus lewat perdebatan alot di Parlemen untuk melahirkan Undang-Undang (UU) Khusus. Oposisi punya ruang buat membedah pasal demi pasal operasionalnya biar akuntabel.
• Rezim Pragib: Kagak ada oposisi di parlemen Konoha, bro! Semuanya udah dibungkam pakai proyekan dapur umum MBG, jatah konsesi logistik, dan bagi-bagi lapak pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Karena parlemennya udah ‘jinak’ kena suap proyekan, regulasi gampang banget di-bypass lewat jalur cepat Perpres dan PMK biar bisa langsung dieksekusi sepihak tanpa kontrol legislatif.

TAHAP 5: PILOT PROJECT: Uji coba skala kecil

• Standar Sains Negara Waras: Wajib lewat Pilot Project dan uji coba berkala di beberapa wilayah kecil selama setahun untuk mendeteksi error rantai pasok dan kualitas pangan sebelum rilis massal.
• Rezim Pragib: KAGAK ADA Pilot Project. MBG dan Kopdes MP langsung gas dengan target universal. Hasilnya? Sekolah-sekolah elit di kota besar malah duluan dapet, sementara anak-anak miskin di daerah pelosok 3T malah belum kebagian.

TAHAP 6: THE EXIT STRATEGY –> Mitigasi Resiko Jangka Panjang

• Standar Sains Negara Waras: Wajib punya Sunset Clause (klausul pembubaran otomatis). Kalau dalam 3 tahun target indikator makro (seperti stunting) gak turun, program wajib STOP agar uang pajak rakyat gak bocor terus.
• Rezim Pragib: KAGAK ada exit strategy. Kalau kopdes rugi atau kredit bank Himbara macet misalnya, jaminan Dana Desa langsung dipotong otomatis. Lagi-lagi yang disuruh bayar kerugiannya ya pembayar pajak.

So, 6 langkah prosedur standar kebijakan publik itu SEMUANYA diabaikan rezim Pragib. Kenapa? ya karena rezim ini bukan menjadikan APBN sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, tapi instumen bancakan dan rekrutmen loyalis. Bypassing 6 langkah standar tersebut adalah BUKTI dari hipotesis gw di awal.

Mau contoh negara berkembang yang SUKSES menjalankan program makan gratis masif? Brazil. Berapa tahun yang mereka perlukan dari rancangan sampai implementasi masif? Puluhan tahun!

Baca Juga

Harta Zita Anjani Anak Zulhas Melejit 1.000 Persen! Dari Rp9 Miliar Jadi Rp109 Miliar Sejak Jadi Utusan Khusus, Kok Bisa?

Jadi gemanah? Udah paham kan kenapa kemarin mahasiswa UGM ngusir Budiman cs dari kampus? Akal sehat mahasiswa gak bisa ditukar pake retorika kosong penjinakan politik.

Wake up, folks!

Our tax money is just their campaign budget!

Baca Juga

Ultimatum Keras untuk Istana: Copot Qodari Sekarang, atau Hadapi Amukan Mahasiswa Yang Lebih Besar!