Prabowo Sentil KDM Absen di Rakornas TPAKD, Sinyal Persaingan Menuju 2029?

DEMOCRAZY.ID – Dinamika politik nasional menuju Pemilihan Presiden 2029 mulai memanas di lingkaran ring satu kekuasaan.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka melontarkan sentilan jenaka namun bermakna politis saat menyadari ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Di tengah barisan para gubernur atau wakil gubernur yang hadir memenuhi undangan kepala negara, ketidakhadiran KDM langsung menyita perhatian sang presiden.

Saat mengabsen pimpinan daerah dari wilayah paling strategis dan terdekat dengan ibu kota, Prabowo mendapati kursi Gubernur Jawa Barat hanya diwakili oleh Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

“Wagub Jabar Saudara Erwan Setiawan, kemana KDM? Hahaha, yang paling dekat enggak hadir malah, pasti sibuk, oke,” tutur Presiden Prabowo di hadapan ratusan peserta sidang.

Baca Juga

Prabowo Mulai Dengar Suara Rakyat, Orang-Orang Jokowi ‘Dikandangin’ Semua!

 

View this post on Instagram

 

A post shared by KompasTV (@kompastv)

Baca Juga

Prabowo Murka: Bangsa Kita Ditipu, Rakyat Ditipu, Pemerintah Juga Ditipu!

Meski dibumbui candaan khas dan pemakluman karena KDM tengah memimpin langsung penanggulangan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lereng Gunung Ciremai, Kuningan, para pengamat menilai sentilan tersebut sebagai refleksi atas ketegangan terselubung di internal kekuasaan.

Terlebih lagi, konstelasi politik nasional belakangan diguncang oleh hasil riset lembaga survei yang menempatkan elektabilitas mantan Bupati Purwakarta itu jauh meninggalkan petahana.

Peta kekuatan politik menjelang 2029 mendadak bergeser tajam setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei nasional periode 1 hingga 10 Oktober 2026.

Dalam simulasi bursa pencalonan presiden, Dedi Mulyadi secara mengejutkan bertengger di puncak klasemen dengan raihan elektabilitas masif menyentuh angka 35,5 persen.

Baca Juga

Loyalis Gibran Minta Publik Jangan Mau Dibodohi: Ijazah Mas Wapres Itu Ada, Cuma Belum Ketemu Aja!

Angka tersebut mencatatkan keunggulan telak atas elektabilitas Presiden petahana Prabowo Subianto yang terekam berada di kisaran 9,8 persen.

Direktur SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, tingginya angka dukungan terhadap KDM mencerminkan pergeseran preferensi pemilih yang kian cair.

Menariknya, survei juga menunjukkan bahwa massa pendukung KDM tidak otomatis melimpah atau terkonsolidasi ke Prabowo meskipun keduanya bernaung di bawah payung koalisi partai yang sama.

“Meskipun Dedi Mulyadi tidak maju karena berasal dari partai yang sama dengan presiden, dia tetap lemah, tidak berhasil menarik elektabilitas Dedi Mulyadi,” urai Deni Irvani.

Baca Juga

Denny Indrayana Desak Skandal Gibran Jo-Gate Diusut Tuntas, Kembali Serukan Pemakzulan!

Lonjakan elektabilitas yang meroket tajam ini sempat memicu spekulasi di kalangan pengamat ihwal potensi ketegangan struktural.

Muncul wacana dan desas-desus di ruang publik yang menyarankan KDM agar mengambil jarak atau bahkan mundur dari Partai Gerindra guna mengamankan langkah politik independen menuju 2029.

Kendati wacana kepindahan partai tersebut langsung ditepis oleh KDM maupun elite internal partai, anomali elektoral ini telanjur dibaca sebagai sinyal alarm bagi hegemoni petahana.

Di tengah menguatnya daya tawar politik KDM, konstelasi pencalonan presiden pada 2029 juga sangat bergantung pada desain regulasi dan konfigurasi koalisi partai di Senayan.

Baca Juga

Andi Azwan hingga Dian Sandi Sudah Bersaksi, Ternyata Tak Ada yang Pernah Lihat Ijazah Jokowi!

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, memetakan bahwa aturan ambang batas pencalonan (presidential threshold) dan skenario koalisi gemuk berpotensi mempersempit ruang gerak figur populer di luar ring elite partai.

Jika poros koalisi pendukung pemerintah kembali membentuk blok besar yang menyatukan Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB untuk mengusung kembali Prabowo Subianto, ruang gerak bagi kemunculan calon alternatif menjadi sangat terkunci.

Dalam skenario paling ekstrem, jika KDM gagal mendapatkan rekomendasi resmi atau tiket pencalonan akibat tersingkir dari gerbong utama partai—atau bahkan jika skenario pengasingan politik” diinternalisasi oleh faksi petahana—dampaknya akan memicu fragmentasi masif di basis pemilih tradisional Jawa Barat.

Eksklusi figur dengan elektabilitas tertinggi seperti KDM dari panggung Pilpres 2029 dikhawatirkan akan memicu kekecewaan mendalam di kalangan pemilih akar rumput, memunculkan gerakan golput rasional, atau memaksa gerbong relawan KDM mencari kendaraan politik alternatif di luar poros kekuasaan.

Baca Juga

Pernyataan Menohok Feri Amsari: Anak Muda Sekarang Tak Butuh Kuliah, Ijazah Juga Tak Dibutuhkan!

Sinyal “persaingan terselubung” yang tercermin dari gurauan Prabowo di arena Rakornas TPAKD kemarin dinilai para pengamat baru merupakan permulaan dari pertarungan panjang perebutan pengaruh menuju suksesi kepemimpinan nasional lima tahun mendatang.