DEMOCRAZY.ID – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap ponsel Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan dua lainnya terus memunculkan teka-teki baru.
Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, menaruh curiga pada hilangnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari radar publik tepat setelah penahanan para jenderal tersebut.
Herwin menduga hilangnya Teddy dari sorotan publik bukanlah sebuah kebetulan.
Ia menilai Teddy mungkin sedang berada dalam posisi yang sangat sensitif terkait pusaran kasus penyadapan yang melibatkan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tersebut.
“Kebetulan? Spekulasi gue, Teddy mungkin sedang berada dalam posisi yang sangat sensitif,” ujar Herwin, Jumat (6/11/2026).
Dikatakan Herwin, posisi Teddy saat ini sangat krusial karena ia mengetahui banyak hal terkait dinamika kekuasaan.
“Dia bisa dianggap sebagai semacam brankas hidup yang menyimpan banyak rahasia kekuasaan dari dua era pemerintahan,” tukasnya.
Jika dugaan tersebut benar, Herwin menduga pihak Istana memiliki alasan khusus untuk menarik Teddy dari sorotan media.
“Kalau benar demikian, bukan tidak mungkin Istana memilih membatasi eksposur publiknya demi alasan keamanan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pembatasan tersebut juga dilakukan untuk menghindari risiko buruk dari perang informasi.
“Dan menghindari risiko doxing maupun psywar,” tambah Herwin.
Ia menekankan bahwa Teddy kini berada di tengah pusaran yang jauh lebih besar daripada sekadar konflik antar-elite.
“Teddy berada di tengah pusaran yang jauh lebih besar daripada sekadar konflik antarelite,” tegasnya.
Kata dia, ada perang intelijen digital yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan.
Tidak berhenti di situ, Herwin memberikan penjelasan teknis mengenai LIMS.
Ia menyebut LIMS adalah sistem pengelolaan penyadapan resmi yang tunduk pada prosedur hukum.
“Buat yang belum tahu, LIMS adalah sistem pengelolaan penyadapan resmi yang penggunaannya harus tunduk pada prosedur dan ketentuan hukum,” paparnya.
Berbeda dengan LIMS, Herwin juga menyinggung keberadaan Pegasus, sebuah perangkat lunak mata-mata kelas atas.
“Sementara Pegasus adalah spyware kelas tinggi yang mampu menyusup ke perangkat melalui eksploit tertentu,” jelasnya.
Ia menyoroti kemampuan Pegasus yang sangat berbahaya karena bisa mencuri data tanpa disadari oleh penggunanya.
“Bahkan tanpa interaksi pengguna (zero-click),” imbuhnya.
Herwin menyebut kedua teknologi ini memiliki potensi yang sama-sama mengerikan dalam konteks pengawasan.
“Dua teknologi dengan karakter berbeda, tetapi sama-sama punya potensi menjadi instrumen pengawasan yang sangat serius,” tegasnya.
Ia pun menarik perbandingan antara kekhawatiran masa lalu dan realitas saat ini.
“Dulu kita khawatir teknologi semacam ini menjadi alat kekuasaan untuk memata-matai rakyat,” kenangnya.
Namun, situasi saat ini justru berbalik dan memunculkan spekulasi yang lebih mengejutkan.
“Sekarang, justru muncul dugaan bahwa lingkaran kekuasaan sendiri saling memata-matai,” sindir Herwin.
Herwin juga menaruh perhatiannya pada perkembangan pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra terkait isu makar.
Awalnya, Yusril menyatakan belum ada indikasi ke arah sana.
“Yusril awalnya menyatakan belum ada indikasi makar. Namun, perkembangan pernyataannya pada 4 November mulai mengarah pada kemungkinan penerapan pasal makar,” ungkap Herwin.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar terkait motif sesungguhnya di balik penyadapan tersebut.
“Pertanyaan gue sederhana. Kalau memang tidak ada motif politik, lalu untuk apa Presiden disadap?” tanyanya.
Ia pun mempertanyakan sejauh mana operasi intelijen ini sebenarnya telah berjalan.
“Dan kalau memang ada motif politik, seberapa jauh operasi ini sebenarnya berjalan?” lanjutnya.
Herwin menutup analisisnya dengan spekulasi tentang adanya lapisan kekuasaan yang saling bertumpuk.
“Jangan-jangan kita sedang menyaksikan fenomena deep state within a deep state,” timpalnya.
Ia menggambarkan situasi ini sebagai negara di dalam negara yang saling bersinggungan.
“Sementara mereka sibuk bermain negara-negaraan dalam dunia intelijen mereka sendiri, rakyat cuma bisa bertanya, sebenarnya siapa yang sedang mengawasi siapa?,” kuncinya.