Sebab kata Mahfud MD, akan berbahaya ke depannya apabila MK mengeluarkan keputusan diskualifikasi seorang Presiden atau Wakil Presiden sementara prosesnya sudah berjalan.
Oleh karenanya, Mahfud MD menyebut keputusan MK yang tidak mendiskualifikasi Gibran sudah tepat.
Terlebih MK menjelaskan dalam keputusannya bahwa Gibran telah melanggar persyaratan Pilpres 2024 sejak awal.
Bahkan kata Mahfud, pihak KPU RI yang bertanggung jawab saat Pilpres 2024 bisa terkena pasal berlapis.
Pun pihak KPU RI yang meloloskan Gibran juga bisa terkena pidana Undang-undang Pemilu.
“Undang-undang Pemilu sendiri berlapis tuh pidananya,” jelas Mahfud dalam acara Rossi Kompas Tv pada Jumat (9/10/2026).
Selain KPU RI, menurut Mahfud MD, Kementerian PendidikanSekolah Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang saat itu masih berbentuk Dirjen juga bisa terkena pidana karena mengeluarkan surat rekomendasi untuk KPU RI agar Gibran bisa memakai surat keterangan absen untuk mendaftar Pilpres 2024 bukan sertifikat ijazah.