Mahasiswa Papua Barat Daya Turun Jalan ‘Tolak’ Program MBG: Pendidikan Gratis Jauh Lebih Penting!
DEMOCRAZY News
22 September 2026 7:07 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Suara penolakan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menggema di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, puluhan mahasiswa yang turun ke jalan pada Senin (21/9/2026), kemarin.
Tidak hanya menyampaikan keberatan terhadap program tersebut, tetapi juga membawa tuntutan lain seperti pendidikan gratis untuk anak-anak Papua dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
Pada video yang beredar, nampak massa bergerak dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Sorong City menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Sepanjang perjalanan, mahasiswa membawa berbagai poster yang menggambarkan keresahan mereka terhadap kondisi pendidikan di Tanah Papua.
Sejumlah tulisan yang dibawa antara lain ‘Papua Darurat Putus Sekolah’, ‘Pendidikan Adalah Kunci Utama Kebangkitan Bangsa’, serta ‘Demi Masa Depan Papua, Gratiskan Pendidikan di Seluruh Tanah Papua’.
Tolak MBG, Pendidikan Gratis Jadi Tuntutan Utama
Penanggungjawab aksi, Yosepus Nauw, menjelaskan bahwa demonstrasi tersebut sengaja diarahkan pada dua persoalan yang menurut massa memiliki kaitan erat dengan masa depan masyarakat Papua.
Ia menyebut pendidikan gratis menjadi salah satu tuntutan utama yang ingin mereka sampaikan kepada pemerintah melalui aksi tersebut.
“Jadi hari ini kami turun aksi dengan satu isu, yaitu tolak MBG dan gratiskan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua,” kata Yosepus, dikutip pada Selasa (22/9/2026).
Dikatakan Yosepus, perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan perlu diperkuat, terutama karena masih ada anak usia sekolah yang disebut belum mendapatkan akses pendidikan secara berkelanjutan.
Ia kemudian membandingkan besarnya anggaran yang digunakan untuk operasional dapur MBG dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan di Papua Barat Daya.
Anggaran Jumbo 38 Dapur MBG
Yosepus menyebut terdapat 38 dapur MBG di Papua Barat Daya.
Berdasarkan hitungan yang disampaikannya, biaya operasional setiap dapur berada di kisaran Rp900 juta hingga Rp1 miliar setiap bulan.
Bagi massa aksi, besaran tersebut menjadi salah satu alasan untuk mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran.
“Jadi 38 dapur MBG ini berarti Rp 38 miliar dalam satu bulan. Itu kalau misalnya dong anggaran itu dialihkan ke biaya pendidikan, kemungkinan dia bisa mendapat 3.000 anak usia sekolah yang hari ini tidak sekolah banyak ini, dong bisa dapat pendidikan,” tukasnya.
Selain menghitung kebutuhan anggaran, Yosepus juga mengangkat persoalan anak-anak yang terpaksa menghentikan pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak berhenti pada jenjang sekolah dasar atau menengah, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Baca Juga
“Ataupun anak-anak yang banyak putus-putus sekolah, SMP, SMA, dan bahkan yang ada di perguruan tinggi tidak bisa lanjut pendidikan karena faktor ekonomi lain-lain. Ya saya pikir negara, apa negara bahkan pemerintah dia hadir untuk itu, mengatasi itu,” katanya.
Ia kembali menegaskan besaran biaya operasional dapur MBG yang menjadi dasar perhitungan massa dalam menyampaikan tuntutan pengalihan anggaran tersebut.
“Anggaran MBG karena di Provinsi Papua Barat Daya ini jumlah dapur MBG itu 38 MBG dan 1 bulan itu satu dapur itu 900 juta itu paling rendah, paling tinggi 1 miliar,” imbuhnya.
Satgas MBG Terima Aspirasi Mahasiswa
Di sisi lain, tuntutan penghentian program MBG tidak serta-merta dapat diputuskan di tingkat daerah.
Baca Juga
Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengatakan pihaknya tetap membuka ruang terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Masukan tersebut, kata dia, akan diteruskan melalui jalur yang tersedia kepada pemerintah pusat.
“Kita sebagai tim Satgas MBG Papua Barat Daya, kami menerima saja apa yang menjadi aspirasi, masukan, pokok-pokok pikiran dari masyarakat,” kata Ahmad.
Ahmad menjelaskan posisi Satgas MBG di daerah lebih berkaitan dengan pelaksanaan dan penyampaian aspirasi.
Baca Juga
Karena itu, keputusan mengenai penghentian program bukan berada di tangan Satgas daerah.
“Tim Satgas tidak memiliki kewenangan untuk kemudian memutuskan. Kami menerima aspirasi itu, lalu kemudian kami menyampaikan kepada pemerintah pusat, kepada BGN bahwa ini ada aspirasi yang disampaikan,” terangnya.
Satgas Targetkan Perluasan MBG ke Wilayah 3T
Terlepas dari tuntutan penghentian program, Satgas MBG Papua Barat Daya justru tengah mempersiapkan perluasan jangkauan program, khususnya ke wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ahmad mengatakan wilayah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rencana pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya.
“Untuk Papua Barat Daya justru target kita adalah keterjangkauan, terutama di daerah 3T ini yang menjadi prioritas kami,” jelasnya.
Menurut Ahmad, proses pengajuan pelaksanaan program di wilayah 3T telah dilakukan.
Saat ini pihaknya masih menunggu tahapan berikutnya sebelum program dapat dijalankan di wilayah sasaran.
aksi unjuk rasaberita hebohberita nasionalcatatan pentingdemo mahasiswademocrazydemocrazy.idIsu Nasionalkebijakan pemerintahmakan bergizi gratispapua barat dayapendidikan gratispolitik nasionalsorotan publiktolak mbgwacana publik
Artikel terkait lainnya
