reformasi birokrasi

Karpet Merah Menuju Dwi Fungsi Militer Jilid Dua? Koalisi Masyarakat Sipil Bongkar ‘Bahaya Tersembunyi’ di Balik RPP Tugas TNI!

DEMOCRAZY.ID – Gelombang penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI terus bergulir. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga lembaga negara menilai regulasi tersebut berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil dan mengancam demokrasi, kebebasan pers, perlindungan perempuan, serta supremasi hukum. Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti menilai sejumlah pasal dalam RPP Tugas TNI, khususnya […]

. 4 minggu yang lalu

Gempar Skandal CPNS Raksasa! Kemendagri Bongkar Borok Busuk, 6 Ribu PNS Terancam Dipecat Tidak Hormat

DEMOCRAZY.ID – Skandal kecurangan dalam ujian masuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Thailand diperkirakan akan membuat 5.925 pegawai pemerintah daerah dipecat. Mereka akan kehilangan pekerjaan sebagai PNS pada bulan ini. Mengutip Bangkok Post, Selasa (4/8/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand, Worasit Liangprasit, menyatakan bahwa komite yang menyelidiki ujian dan manajemen pejabat administrasi daerah akan […]

. 1 bulan yang lalu

Desakan Jurnalis Senior: Kabinet Prabowo Harus Dirombak Total Diatas 50 Persen, 2027 Jadi Tahun Penentu Hidup Mati Rezim!

DEMOCRAZY.ID — Tekanan terhadap dapur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian membara. Jurnalis senior Kisman Latumakulita melontarkan peringatan dan kritik tajam terkait wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Ia secara terbuka mendesak agar pergantian menteri dilakukan secara besar-besaran, bahkan lebih dari 50 persen, demi menyelamatkan efektivitas kerja pemerintah yang dibayangi tenggat waktu krusial. Melalui ulasannya […]

. 1 bulan yang lalu

Panen Kecaman Publik! Polri Akhirnya Buka Suara Soal ‘Kontroversi’ Bhabinkamtibmas Dikerahkan Awasi Wajib Pajak

DEMOCRAZY.ID – Polri buka suara soal pelibatan personel personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pengawasan wajib pajak. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat dimaknai sebagai pengambilalihan tugas dan kewenangan petugas pajak. “Kami tegaskan bahwa Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak dan […]

. 1 bulan yang lalu

Skenario Militerisasi Pajak! Babinsa dan Bhabinkamtibmas Diterjunkan Awasi Wajib Pajak, Solusi Jitu atau Malah Jadi Masalah Baru?

DEMOCRAZY.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, aturan ini langsung memicu perhatian publik karena mencantumkan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi untuk mendukung pengawasan perpajakan. Kemunculan aparat TNI dan Polri dalam dokumen pengawasan pajak memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menilai langkah […]

. 2 bulan yang lalu

Keputusan Mengejutkan Istana! Bea Cukai Batal Dibubarkan Prabowo, Ada Apa di Balik Layar?

DEMOCRAZY.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah puas terhadap perkembangan perbaikan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia memastikan, kepala negara bahkan memberikan sinyal untuk tak jadi membubarkan DJBC, setelah sebelumnya DJBC sejak akhir tahun lalu terancam dibubarkan bila tak melakukan pembenahan dan diganti dengan Société Générale de Surveillance […]

. 2 bulan yang lalu

Retret Magelang Cuma Formalitas? 16 Kepala Daerah Tetap Diciduk KPK Meski Sudah Dapat Arahan Khusus Prabowo

DEMOCRAZY.ID – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menjadi sorotan tajam publik. Penangkapan ini menambah daftar panjang kegagalan integritas pejabat daerah hasil Pilkada 2024. Lalu Ahmad Zaini ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara sekaligus: dugaan konflik kepentingan, suap, dan gratifikasi terkait PT Air Minum […]

. 2 bulan yang lalu

Kepala Daerah Ramai-Ramai Kena OTT, KPK Beri Usul Mengejutkan Demi ‘Habisi’ Korupsi Sampai Akar-Akar!

DEMOCRAZY.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kampanye pemilu dibuat lebih sederhana dan efisien dengan mengurangi rapat umum serta mobilisasi massa, lalu mengoptimalkan kampanye melalui media digital dan media sosial. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, model kampanye yang mengandalkan rapat umum hingga pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam jumlah besar membuat ongkos politik semakin […]

. 2 bulan yang lalu