Korupsi Jilid Baru? Amplop Bupati Kuansing Berpotensi Seret Nama Besar Raja Juli Jadi Tersangka!

DEMOCRAZY.ID – Amplop berisi uang yang sempat diterima Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby masih menjadi sorotan.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai ada potensi Raja Juli ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Boyamin menegaskan tindakan menerima amplop yang diterima Raja Juli saat audiensi terbuka di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni lalu tersebut sudah cukup menjadi dasar terjadinya percobaan suap, terlepas dari fakta uang itu kemudian dikembalikan.

“Karena sudah diterima,” ujar Boyamin lewat pesan suara kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, langkah yang seharusnya diambil Raja Juli begitu menerima amplop adalah langsung menolak atau segera melaporkannya ke KPK, bukan mengembalikannya secara diam-diam kepada pemberi tanpa sepengetahuan publik maupun lembaga antirasuah.

Baca Juga

Sinyal Jaga Jarak Makin Jelas! Langkah Prabowo Menjauh dari Jokowi Tuai Apresiasi, Waktunya Lepas dari Cengkeraman Geng Solo

Boyamin menyoroti selang waktu pengembalian amplop yang menurutnya janggal, sebab uang yang diduga dari sebuah koperasi unit desa beranggotakan petani untuk mengurus alih fungsi hutan itu baru dikembalikan pada 12 Juni atau 17 hari sebelum Suhardiman terjaring OTT KPK.

Ia juga menyinggung fakta Raja Juli baru mengakui penerimaan amplop tersebut secara terbuka setelah kasus Suhardiman mencuat ke publik.

Meski begitu, Boyamin menegaskan status tersangka bagi Raja Juli bukan perkara otomatis, sebab KPK masih perlu mendalami unsur lain dalam kasus ini.

Kunci utama yang perlu dibuktikan penyidik, menurut Boyamin, adalah ada tidaknya unsur pemberian janji dari Suhardiman kepada Raja Juli, mengingat gratifikasi tidak selalu berbentuk uang tunai.

Baca Juga

Aliran Dana Gelap Terendus! Eks Jampidsus Diduga Parkir Hasil Sitaan ke ‘Bungker Rahasia’ Jokowi di Solo

“Pemberian janji juga termasuk,” katanya.

Jika unsur tersebut tidak ditemukan dalam pendalaman KPK, Boyamin menilai kemungkinan besar Raja Juli hanya akan berstatus sebagai saksi dalam kasus ini, bukan tersangka.

Sementara itu, laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Raja Juli ke KPK empat hari setelah OTT terhadap Suhardiman ditolak lembaga antirasuah karena kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan.

Raja Juli sendiri berulang kali menegaskan komitmennya memberantas korupsi serta kesiapannya bekerja sama secara kooperatif dengan KPK dalam mengungkap kasus ini.

Baca Juga

Tabir Gelap Hukum Terkuak! Susno Duadji Bongkar Laporan Lama Eks Jampidsus, Ada Permainan Batu Bara Ratusan Miliar

“Saya sudah melaksanakan usaha saya untuk memberantas korupsi,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Bupati yang Mendadak “Amnesia” soal Amplop yang Sudah Diakuinya kepada KPK

Menariknya, klaim keterlibatan Suhardiman dalam pemberian amplop ini justru dibantah sendiri olehnya belakangan.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Jumat 17 Juli pekan lalu, Suhardiman membantah telah memberikan amplop tersebut kepada Raja Juli, bahkan mengaku tidak mengetahui isinya.

“Saya enggak tahu,” ucap Suhardiman berulang kali ketika dicecar wartawan soal isi maupun asal-usul amplop dimaksud.

Baca Juga

Sinyal Perang Dingin Elit Politik! Hubungan Prabowo dan Jokowi Retak, Siap Bersimpang Jalan Tahun 2028?

Sikap ini terbilang janggal, sebab bertolak belakang dengan keterangan yang sebelumnya diperoleh KPK, di mana Suhardiman disebut telah mengakui adanya pemberian sejumlah uang kepada Raja Juli terkait proses pelepasan kawasan hutan di Kuansing.

Bahkan ketika didesak soal jenis mata uang dan siapa pihak yang berinisiatif memberikannya, Suhardiman tetap bergeming dengan jawaban serupa.

“Enggak tahu isinya,” tegasnya.

Meski laporan gratifikasi Raja Juli dinyatakan rampung di ranah pencegahan, uang di dalam amplop tersebut tetap tercatat dalam konstruksi perkara pidana yang menjerat Suhardiman.

Baca Juga

Perang Bayangan Tiga Mantan Penguasa! Jokowi, SBY, dan Megawati Diam-Diam Siapkan Jagoan Masing-Masing Rebut Panggung Politik

Sesuai Pasal 15 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2026, KPK berkewajiban meneruskan informasi laporan gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti ke unit kerja yang berwenang, dalam hal ini tim penindakan yang tengah mengusut kasus Suhardiman.

Dengan demikian, persoalan amplop yang semula dianggap tuntas di jalur pencegahan kini justru berpindah sepenuhnya menjadi bagian dari alat bukti penyidikan pidana, sekaligus menepis klaim Suhardiman yang seolah tak tahu-menahu soal amplop tersebut.