Aktivis Anggap ‘Pengunduran Diri’ Gibran Bukan Sikap Ksatria: Hanya Strategi Politis Semata!

DEMOCRAZY.ID – Aktivis Syarikat Islam sekaligus Praktisi Hukum, Gurun Arisastra menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan tindakan yang tidak tepat.

Bahkan, Gurun menyebut langkah Gibran itu keliru secara ketatanegaraan.

Menurutnya, Gibran seharusnya mengajukan surat pengunduran diri tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, bukan kepada Presiden.

“Keliru bagi saya. Memang dia jadi Wakil Presiden secara ketatanegaraan karena penunjukan Plt oleh Presiden? Kan tidak. Dia dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat, jadi mestinya surat pengunduran diri disampaikan kepada DPR sebagai representasi perwakilan rakyat, bukan ke Presiden,” ujar Gurun kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Lebih lanjut, Gurun menilai keputusan Gibran untuk menujukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo bukanlah wujud sikap ksatria, melainkan sekadar strategi politis.

“Tidak ksatria kalau caranya begitu, itu strategi politis menggeser beban politik semata kepada Presiden. Secara doktrin ketatanegaraan, mestinya dia bersurat kepada DPR karena dipilih oleh rakyat hasil pemilihan umum. Tentu mundur dari kursi jabatan harusnya ditujukan kepada institusi perwakilan rakyat,” jelasnya.

Selain prosedur surat-menyurat, Gurun juga menyoroti aspek etika ketatanegaraan.

Ia menyayangkan Gibran tidak menyampaikan keputusan mundurnya secara lisan dan langsung kepada masyarakat.

“Kemudian secara etika ketatanegaraan, ia tidak menyampaikan secara lisan langsung keputusan mundur kepada rakyat. Bagi saya ini mempermainkan rakyat,” tegas Gurun.

Ia pun berpandangan bahwa Gibran telah dua kali mempermainkan publik.

Menurutnya, polemik politik yang terjadi belakangan ini tidak akan berlarut-larut apabila sejak awal Gibran bersikap terbuka mengenai dokumen pendidikannya.

“Dia dua kali mempermainkan rakyat. Pertama, surat pengunduran diri diajukan kepada Presiden bukan DPR. Kemudian, dia tidak memanfaatkan momentum sidang Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan ijazahnya kepada hakim konstitusi,” ujar Gurun.

Artikel terkait lainnya