PANAS! Begini Respons Jokowi Terkait Upaya ‘Pemakzulan Gibran’
DEMOCRAZY News
12 November 2026 2:30 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden ke-7 RI Joko Widodo menilai polemik tuduhan ijazah palsu yang menyeret dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi bagian dari operasi politik.
Menurut Jokowi, ada pihak yang memanfaatkan persoalan tersebut untuk menjatuhkan reputasi politik seseorang.
Jokowi menyampaikan pandangan itu saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/11/2026).
Ia menyebut polemik yang terus berkembang bukan hal baru karena sejak awal telah menduga adanya operasi politik dan pihak-pihak yang menunggangi isu tersebut.
“Iya, kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi menjadi ramai sekali. Tapi ya buat saya biasa saja,” kata Jokowi.
Ia juga menanggapi kemungkinan bahwa polemik tersebut justru mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih penting bagi masyarakat dan bangsa.
Menurut Jokowi, kemungkinan itu bisa saja terjadi.
Ia kembali mengaitkan ramainya perdebatan mengenai ijazah dengan dugaan upaya menurunkan reputasi politik seseorang.
“Ya bisa saja seperti itu, bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah dugaan operasi politik itu menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menjawab bahwa keduanya bisa menjadi sasaran.
“Ya, dua-duanya bisa,” ucapnya.
Jokowi pun kembali menegaskan tidak ingin terlalu mempersoalkan polemik yang terus bergulir tersebut.
“Ya, buat saya biasa saja,” katanya.
Polemik Ijazah Gibran Berlanjut di MK dan MA
Pernyataan Jokowi muncul di tengah perkembangan perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran yang bergulir di dua lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan sengketa terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang setara dengan ijazah SMA.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dalam perkara yang diajukan HM Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Baca Juga
MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan Gibran tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar dokumen tersebut dimusnahkan.
Putusan MA tersebut berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Kedua putusan itu memiliki ruang lingkup perkara dan pertimbangan hukum masing-masing.
Karena itu, implikasi hukumnya terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden tidak dapat disimpulkan secara otomatis.
Baca Juga
Pertemuan Tertutup Prabowo-Gibran Jadi Sorotan
Di tengah polemik tersebut, pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran di Istana Kepresidenan juga menjadi perhatian publik.
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam itu disebut membahas sejumlah persoalan.
Namun, isi pembicaraan keduanya tidak disampaikan secara terperinci kepada publik.
Perkembangan ini berlangsung bersamaan dengan menguatnya perdebatan politik mengenai kemungkinan penggunaan hak angket DPR dan wacana pemakzulan wakil presiden.
Sejumlah pihak mulai mengaitkan putusan MK dan MA dengan tuntutan agar persoalan persyaratan pendidikan Gibran dibahas lebih lanjut melalui mekanisme politik dan konstitusional.
Meski demikian, wacana pemakzulan tetap harus melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
berita jokowiberita politikbreaking news gibrandemocrazydemocrazy.iddpr pemakzulan gibrandpr rigibran rakabumingistana presidenjokowi buka suara pemakzulan gibranjokowi gibrankrisis politik nasionalpemakzulan gibranPolitik Indonesiatanggapan jokowi pemakzulan gibran
Artikel terkait lainnya
