Anak Buah Megawati: Gibran Belum Serius Mundur, DPR Harus Lanjutkan Proses ‘Pemakzulan’!
DEMOCRAZY News
11 November 2026 3:44 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan.
Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menilai Gibran belum menunjukkan keseriusan untuk benar-benar melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden.
Menurut Guntur, pernyataan Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengenai keinginan Gibran untuk mundur belum bisa disebut sebagai pengunduran diri resmi.
Sebab, hingga kini belum ada surat tertulis yang disampaikan sebagai keputusan pengunduran diri.
“Publik jangan terkecoh. Yang disampaikan Istana melalui Mensesneg hari ini bukan pengunduran diri Gibran, melainkan baru ‘niatan’. Niat tanpa surat resmi pengunduran diri Gibran hanyalah wacana, dan wacana bukan keputusan,” kata Guntur, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga
Ia juga menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebut tidak menolak apabila Gibran benar-benar ingin mengundurkan diri.
Namun, menurutnya, sikap Gibran justru memperlihatkan ketidakjelasan antara keinginan mundur dan upaya mempertahankan posisi.
Guntur melihat adanya kontradiksi dalam pernyataan Gibran.
Di satu sisi, muncul pernyataan mengenai niat mengundurkan diri.
Namun, di sisi lain, Gibran disebut masih ingin menggunakan jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membela diri.
“Dalam satu tarikan napas, Gibran menyatakan niat mundur. Pada tarikan napas berikutnya, ia meminta waktu untuk membela diri lewat PTUN. Orang yang sungguh ingin mundur tidak sibuk mencari celah untuk bertahan. Ini bukan pamit. Ini mengulur waktu,” ujarnya.
Menurut Guntur, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan komunikasi politik biasa.
Ia mengaitkannya dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik dan perdebatan hukum.
Baca Juga
Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Guntur menilai putusan-putusan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius dalam menilai persoalan konstitusional yang dipersoalkan publik.
Tak hanya mempertanyakan keseriusan Gibran untuk mundur, Guntur juga menyinggung informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) meminta putranya bertahan di kursi wakil presiden.
“Informasi lain dibilang, Gibran mau mundur tapi bapaknya, Jokowi yang memintanya bertahan. Kalau ini benar, Gibran sebenarnya adalah pion dari ambisi kekuasaan Jokowi yang tak habis-habisnya,” demikian kritik Guntur.
Informasi mengenai dugaan permintaan Jokowi tersebut menjadi isu politik yang perlu diklarifikasi.
Hingga ada keterangan resmi dari pihak-pihak terkait, kabar tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.
Guntur menegaskan, DPR tidak boleh menghentikan langkah politik dan konstitusional hanya karena muncul kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran.
Ia meminta DPR tetap menjalankan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat dan mengkaji persoalan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Menurutnya, persoalan dugaan pelanggaran konstitusi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan, bukan dibiarkan menggantung akibat pernyataan politik yang belum diwujudkan dalam keputusan resmi.
“Pelanggaran Gibran terhadap konstitusi sudah terang benderang dan berlapis-lapis,” tegasnya.
Guntur menyampaikan pesan yang menurutnya harus menjadi perhatian Gibran dan seluruh lembaga negara.
“Mundur sekarang dengan surat resmi, atau dipecat lewat jalur konstitusi dengan pemakzulan. Tidak ada pilihan ketiga bernama menunggu dan mengulur-ulur waktu,” pungkasnya.
anak buah megawati gibranberita hukumberita politikdemocrazydemocrazy.iddpr ridpr teruskan pemakzulangibran belum serius mundurgibran rakabumingkrisis kepemimpinanlegitimasi waprespdip desak pemakzulan gibranpdip senayanpemakzulan gibransuksesi istana
Artikel terkait lainnya
