DEMOCRAZY.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Dia mengatakan Prabowo sudah seperti sosok ayah bagi dirinya.
Dia menyebut Prabowo memberi masukan.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Dia mengaku akan fight di PTUN.
Dia mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA-nya tidak sah dan batal.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Wapres Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
Berikut pernyataan lengkap Mensesneg yang menjelaskan isi pernyataan itu:
Benar, pagi hari ini tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden.
Pertemuan berlangsung 2,5 jam.
Di antaranya, dalam pembicaraan itu, Bapak Wapres bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.
Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.
Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).