Analisis Pakar Hukum Refly Harun: Bedah 3 Sosok Terdepan ‘Pengganti Gibran’ Jika Lepas Jabatan Wapres

DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik dan hukum tata negara, Refly Harun, secara terbuka mengungkap tiga nama tokoh nasional yang dinilainya paling berpotensi untuk menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden apabila Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan pergantian pimpinan di ring nomor dua Indonesia.

Ketiga figur tersebut seluruhnya berasal dari kalangan pimpinan partai politik koalisi maupun strategis, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Refly menilai bahwa ketiga tokoh tersebut memiliki portofolio dan posisi tawar politik yang cukup kuat untuk masuk dalam kalkulasi pertimbangan Presiden Prabowo.

Di luar ketiga nama itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat disebut sebagai salah satu kandidat potensial.

Kendati demikian, Refly mengaku tidak terlalu meyakini peluang Bahlil karena dinamika internal kepemimpinan di Partai Golkar yang dinilainya terlalu cair dan rentan bergejolak.

Baca Juga

WADUH! Yusril Sebut Gibran Sudah Tak Punya Jalur Hukum Lagi Buktikan Ijazah, Mundur Solusi Terakhir?

“Jadi dari spektrum partai politik itu kita harus menaruh AHY dan Puan serta Zulkifli Hasan sebagai yang terdepan plus Bahlil, tapi Bahlil saya enggak percaya karena tadi kepemimpinan di partai politik Golkar itu mudah sekali digantikan,” ujar Refly dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Senin (9/11/2026).

Selain itu, ia juga menyoroti karakteristik umum partai-partai politik di Indonesia yang cenderung tidak memiliki tradisi oposisi yang konsisten, sehingga dinamika koalisi diprediksi tetap stabil di bawah kepemimpinan pemerintah.

“Karena selalu bahwa tidak ada mental oposisi. Jadi, kalaupun mereka kecewa dengan pemerintah, tetap saja mereka akan berdiri di bawah pemerintahan,” imbuhnya.

Mekanisme Konstitusional Pergantian Wapres

Kendati bursa kandidat pengganti mulai ramai diperbincangkan, proses suksesi jabatan wakil presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus melalui mekanisme hukum tata negara yang ketat.

Baca Juga

Pernyataan Dasco Kembali Diungkit! Terkuak Cerita 5 Kali Prabowo Minta Izin ke Jokowi Demi Gaet Gibran

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila wakil presiden berhenti atau diberhentikan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam batas waktu paling lambat 60 hari.

Sementara itu, jika proses pemberhentian ditempuh melalui jalur pemakzulan, tahapan konstitusionalnya wajib merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Hingga saat ini, wacana pergantian tersebut masih sebatas analisis dan proyeksi politik para pengamat, mengingat belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto maupun lembaga negara berwenang terkait status Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga

Jimly Asshiddiqie: Syarat ‘Pemakzulan Gibran’ Sudah Terpenuhi, Tinggal Dijalankan Parlemen!