DEMOCRAZY.ID – Ahli digital forensik, Rismon Sianipar, menyampaikan pesan tegas kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah bergulirnya wacana pemakzulan.
Rismon meminta Gibran tidak mengambil langkah mundur dari jabatan wakil presiden.
Dia menilai pengunduran diri Gibran justru berpotensi menguntungkan pihak lain yang ingin menduduki posisi tersebut tanpa melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat.
Dikatakan Rismon, polemik pemakzulan Gibran bukan sekadar persoalan pergantian wakil presiden.
Dia menduga ada operasi politik yang menjadikan Gibran sebagai sasaran awal, sebelum kemudian diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rismon mempertanyakan kemungkinan munculnya wakil presiden pengganti apabila Gibran mundur atau diberhentikan dari jabatannya.
Kata dia, pengganti yang tidak dipilih langsung oleh rakyat berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi politik.
Sebab, menurutnya, masyarakat tidak pernah memberikan suara untuk memilih sosok tersebut sebagai wakil presiden.
Rismon menggambarkan kemungkinan munculnya penolakan publik apabila posisi Gibran digantikan oleh figur yang tidak memperoleh mandat langsung melalui pemilu.
“Masa wapres pengganti yang enggak dipilih rakyat, ya? Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, mana terima rakyat nanti?,” ujar Rismon, Selasa (10/11/2026).
Dia kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memilih sosok pengganti yang mungkin ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.
“Ya, saya enggak pilih dia jadi wapres kok. Siapa orang itu? Misalnya si X, si Polan, siapa dia? Kami enggak pilih dia sebagai wapres,” lanjutnya.
Atas dasar itu, Rismon secara khusus meminta Gibran tidak mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Dia menduga dorongan agar Gibran mundur merupakan bagian dari operasi politik yang memiliki kepentingan lebih besar daripada sekadar pergantian posisi di pemerintahan.
Rismon juga menyinggung kemungkinan pihak lain memperoleh keuntungan apabila Gibran meninggalkan jabatannya tanpa adanya pemilihan ulang.
“Kalau pesan saya sama Mas Wapres Gibran, jangan pernah mundur ini operasi politik. Ya, enak kali yang jadi wapres pengganti misalnya tidak ada pemilu ulang,” tegasnya.
Lanjut Rismon, figur yang menggantikan Gibran berpotensi menduduki jabatan wakil presiden tanpa harus melewati perjuangan politik dan memperoleh suara langsung dari masyarakat.
“Wapres penggantinya enggak ada keringatnya, enggak dipilih oleh rakyat, ya itu terus jadi wapres,” katanya.
Dia bahkan menyinggung kemungkinan sosok yang pernah kalah dalam kontestasi Pilpres sebelumnya justru mendapatkan kesempatan menduduki jabatan tersebut.
“Misalnya dipilih dari capres atau cawapres yang gagal kemarin, yang kalah kemarin, enak kali,” imbuhnya.
Lebih jauh, Rismon mengungkapkan pandangannya mengenai arah gerakan pemakzulan yang belakangan menjadi perbincangan.
Dia menduga upaya menggulingkan Gibran bukanlah tujuan akhir.
Menurutnya, sasaran yang lebih besar justru posisi Presiden Prabowo Subianto.
Rismon menilai apabila Gibran berhasil dimakzulkan, tekanan politik berikutnya dapat diarahkan kepada Prabowo melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Makanya sebelumnya saya katakan, sebenarnya ini operasi politik ini, ini sasaran antara saja ini. Wapres Gibran, berikutnya mereka akan tuntut Prabowo Subianto juga,” ungkapnya.
Dia kemudian menegaskan siapa sosok yang menurut dugaannya menjadi target utama dari rangkaian gerakan tersebut.
“Itu sasaran utamanya adalah Prabowo Subianto,” tegas Rismon.
Rismon juga mengaitkan kemungkinan pemakzulan Gibran dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dia menegaskan, apabila salah satu pasangan tersebut diberhentikan, persoalan hukum dan politiknya tidak bisa dilepaskan dari status Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon dalam Pilpres 2024.
Baginya, pihak yang mendorong pemakzulan Gibran berpotensi kembali membawa persoalan tersebut ke MK untuk mempersoalkan keberlanjutan jabatan Prabowo.
“Setelah ini terjadi proses politik ya wapres Gibran berhasil dimakzulkan, mereka akan teriak lagi di MK. Apa karena apa? Secara undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan PKPU juga paslon,” jelasnya.
Rismon kemudian menjelaskan argumentasinya dengan merujuk pada konsep pasangan calon dalam sistem pemilihan presiden secara langsung.
“Maka begitu salah satu pasangan ini gugur, maka mereka akan menuntut di MK lagi untuk menggugurkan Prabowo Subianto karena paslon,” lanjutnya.
Dia menilai status pasangan calon melekat sejak proses pendaftaran hingga pelaksanaan pemilihan presiden.
“Di dalam undang-undang pemilu kita paslon. Ya undang-undang Republik Indonesia juga undang-undang 45 paslon Presiden dan Wakil Presiden,” tuturnya.
Lebih jauh, Rismon menilai persoalan pergantian presiden dan wakil presiden perlu mempertimbangkan konsekuensi dari sistem pemilihan langsung.
Dia bahkan menyebut pemilu ulang sebagai opsi yang menurutnya perlu dipertimbangkan apabila terjadi perubahan terhadap pasangan presiden dan wakil presiden hasil pemilu.
Rismon menegaskan bahwa DPR maupun MPR perlu memperhitungkan konsekuensi hukum dari situasi tersebut.
“Itulah apa konsekuensi hukum dari pemilihan langsung. Bukan satu yang mendaftar. Paslon sejak pendaftaran proses pendaftaran pemilu,” tandasnya.
Rekan seperjuangan Roy Suryo ini pun menyampaikan pandangannya mengenai langkah yang dianggapnya lebih adil jika terjadi pemakzulan terhadap salah satu pasangan.
“Kalau mau fair, DPR di sana atau MPR, lakukan pemilu ulang, itu resiko hukumnya,” kuncinya.