Pernyataan Lawas Gatot Nurmantyo Kembali Viral, Semprot Listyo Sigit: Kurang Ajar, Jangan Tantang Presiden!

DEMOCRAZY.ID – Pernyataan keras mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perbincangan di Medsos.

Potongan pernyataan Gatot yang meluapkan kemarahan kepada orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu kembali viral di tengah polemik posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden.

Dalam pernyataannya, Gatot mengecam sikap Listyo Sigit yang menegaskan akan mempertahankan institusi Polri hingga titik darah penghabisan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Senin (26/1/2026) lalu.

Bagi Gatot, kalimat yang dilontarkan Listyo Sigit bukan sekadar bentuk loyalitas terhadap institusi.

Baca Juga

Hitung-Hitungan Senayan ‘Memakzulkan Gibran’!

Ia justru melihatnya sebagai sinyal perlawanan terhadap kebijakan negara sekaligus ancaman bagi kehidupan demokrasi.

Gatot bahkan mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang hendak ditantang oleh Kapolri melalui pernyataan tersebut.

“Alarm darurat demokrasi berbunyi keras. Itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi,” ujar Gatot, Minggu (8/11/2026).

Gatot Sebut Ada Tiga Pembangkangan

Gatot menilai pernyataan Listyo Sigit tidak berdiri sendiri.

Baca Juga

Buronan Kakap Kejagung! Jejak Kelam Raja Nikel Arif Kurniawan, Hubungan Dekatnya dengan Listyo Sigit Jadi Sorotan

Menurutnya, terdapat sejumlah sikap Kapolri sebelumnya yang juga memperlihatkan pembangkangan terhadap kebijakan negara.

Ia merinci tiga tindakan yang dianggapnya sebagai bentuk penyimpangan tersebut.

Pertama, pembentukan tim reformasi tandingan.

Kedua, penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 yang dinilai membatasi ruang koreksi, meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan.

Baca Juga

Skandal Ijazah Memanas! DKPP Resmi Terima 5 Aduan Terhadap KPU Soal Syarat Pendidikan Gibran

Sementara yang ketiga adalah pernyataan Kapolri dengan pilihan diksi ekstrem di hadapan publik.

Gatot menganggap pernyataan terakhir itu menjadi puncak dari rangkaian sikap yang dipersoalkannya.

“Ini puncak dari tiga kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri,” tukasnya.

Lebih jauh, Gatot meminta Listyo Sigit menjelaskan secara terbuka kepada siapa pernyataan bernada perlawanan tersebut sebenarnya ditujukan.

Baca Juga

Said Didu Bongkar 5 Jalur Logistik ‘Geng SOP’, Ada Tambang hingga Narkoba

“Dia menantang kan? Tantangannya kepada siapa? Siapa sebenarnya target tantangan Kapolri?,” imbuhnya.

Singgung Kewenangan Presiden

Gatot kemudian mengaitkan pernyataan Listyo Sigit dengan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Polri.

Kata dia, kalimat mempertahankan institusi sampai titik darah penghabisan mengandung pesan tersirat bahwa Presiden tidak boleh mengubah atau menyentuh struktur kepolisian.

Ia melihat sikap tersebut seolah-olah sedang menguji sejauh mana kewenangan Presiden dalam mengendalikan institusi Polri.

Baca Juga

Eks Wakapolri Oegroseno Ungkap Ketakutan Para Juniornya di Polri: Mereka Tak Berani Balas Pesan WA Karena Dipantau Ketat Kapolri

“Artinya Kapolri sedang menguji batas kewenangan Presiden tertinggi. Pesannya jelas, jangan sentuh struktur Polri,” ucap Gatot.

Sebagai sesama lulusan akademi militer, Gatot mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukkan Listyo Sigit.

Ia menilai seorang pejabat tinggi negara semestinya memahami batas-batas etika dan kewenangannya.

Bukan hanya persoalan komunikasi, Gatot menganggap pernyataan tersebut dapat mencederai nama baik institusi kepolisian yang selama ini dibangun oleh para pendahulunya.

Baca Juga

Kejutan Politik! Ketua DPD RI Tamsil Linrung Desak Gibran Segera Didepak dari Jabatan Wapres, Sebut Anies Baswedan Sosok Paling Layak

“Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini pembangkangan. Ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai,” tegasnya.

Bahkan, Gatot tidak ragu melontarkan kritik dengan diksi keras terhadap jenderal bintang empat tersebut.

“Saya katakan di sini, saudara Jenderal Polisi Listyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu,” ucapnya lantang.

Gatot: Prabowo Bukan Boneka

Tidak hanya itu, Gatot juga membawa nama Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

Belum Dibuka ke Publik, 4 Dugaan Motif Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Makin Liar Termasuk Soal Bisnis!

Ia mengingatkan bahwa kepala negara memiliki kewenangan konstitusional yang tidak sepatutnya dipandang sebelah mata oleh pimpinan lembaga negara.

Gatot menilai pernyataan Listyo Sigit seolah-olah menempatkan Presiden dalam posisi yang tidak memiliki kuasa terhadap institusi kepolisian.

“Dia kira Pak Prabowo itu boneka? Presiden kita itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrad. Jangan dianggap boneka,” sesalnya.

Ia bahkan menyebut sikap tersebut berpotensi menjadi bentuk pengkhianatan terhadap Presiden, DPR, hingga negara.

Baca Juga

Jika Wapres Gibran Tak Mundur, Ketua Fraksi PAN MPR RI Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat!

Gatot mengingatkan bahwa kedudukan Polri telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kepolisian, yakni berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

“Undang-undang jelas, Polri di bawah Presiden Republik Indonesia. Atasannya ditantang. Gila itu,” Gatot menuturkan.

Tegaskan Kritik Bukan untuk Memusuhi Polri

Meski melontarkan kecaman keras, Gatot menegaskan bahwa kritiknya tidak ditujukan untuk menyerang institusi Polri secara keseluruhan.

Ia justru mengaku prihatin terhadap anggota kepolisian yang selama ini bekerja keras melayani masyarakat, tetapi berpotensi ikut terkena dampak dari polemik di tingkat pimpinan.

Baca Juga

Surya Paloh Beberkan Pandangan Tegas Terkait ‘Pemakzulan Gibran’: Memang Itu Satu-Satunya Penyelesaian, Jalankan!

Gatot meminta masyarakat tidak menyamaratakan persoalan tersebut dengan seluruh personel Korps Bhayangkara.

“Kasihan polisi-polisi di jalan yang capek-capek bekerja. Jangan mereka yang dimusuhi,” terangnya.

Menurut Gatot, tindakan yang dipersoalkan merupakan tanggung jawab seorang pimpinan dan tidak seharusnya membuat seluruh anggota kepolisian kehilangan kepercayaan publik.

“Jangan memusuhi rekan-rekan polisi lainnya. Ini perbuatan satu orang yang namanya Jenderal Polisi Listyo Sigit yang merusak nama Korps Tribrata,” kuncinya.

Baca Juga

Pengamat Keamanan Bocorkan Selain Qodari dan Pratikno, Ini Daftar Orang-Orang yang Tak Kena Sadap Listyo Sigit

Listyo Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian

Pernyataan yang kemudian kembali ramai diperbincangkan itu bermula dari sikap tegas Listyo Sigit dalam merespons wacana penempatan Polri di bawah kementerian.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026) lalu, Listyo Sigit secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap gagasan pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian.

Lanjut dia, struktur Polri yang saat ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan posisi paling ideal untuk menjalankan tugas sebagai alat negara.

Ia memandang, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melahirkan persoalan baru dalam sistem pemerintahan, terutama terkait pembagian kewenangan.

“Kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” ujar Listyo Sigit.

Kapolri juga mengkhawatirkan munculnya dua pusat kekuasaan apabila kepolisian harus berada di bawah kementerian, sementara Presiden tetap menjadi kepala pemerintahan.

“Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” sebutnya.

Mengaku Pernah Ditawari Jadi Menteri Kepolisian

Dalam kesempatan tersebut, Listyo Sigit juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima tawaran dari sejumlah pihak untuk menduduki posisi menteri kepolisian apabila kementerian tersebut benar-benar dibentuk.

Namun, ia mengaku tidak tertarik dengan tawaran tersebut.

Bahkan, Listyo Sigit menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan menteri kepolisian.

“Ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau tidak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian? Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya.

Listyo Sigit beralasan, perubahan struktur tersebut berpotensi mengurangi efektivitas kerja kepolisian sekaligus memunculkan persoalan dalam hubungan kewenangan antara Presiden dan menteri.

Ia pun meminta seluruh jajaran Polri tetap mempertahankan posisi institusi yang berada langsung di bawah Presiden.

Bahkan, Listyo Sigit menyatakan siap menanggung konsekuensi pribadi apabila harus memilih antara mempertahankan jabatannya atau mengikuti skema pembentukan kementerian kepolisian.

“Apabila ada pilihan apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, kapolri tetap mimpin, saya pilih kapolri saja yang dicopot. Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” kuncinya.