Said Didu Bongkar 5 Jalur Logistik ‘Geng SOP’, Ada Tambang hingga Narkoba

DEMOCRAZY.ID – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menuding lima sektor ilegal menjadi sumber pendanaan kelompok yang ia sebut sebagai “Geng SOP”.

Kelima sektor tersebut meliputi pertambangan, judi online, korupsi, narkoba dan penipuan online, serta penyelundupan.

Tudingan itu disampaikan Said Didu melalui akun media sosial X pribadinya, @msaid_didu, Jumat (6/11/2026).

Sebelumnya, ia mengidentifikasi “Geng SOP” — singkatan dari Solo, Oligarki, Parcok — sebagai kelompok yang menurutnya berada di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam unggahannya, ia juga mengaitkan dugaan tersebut dengan nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga

Buronan Kakap Kejagung! Jejak Kelam Raja Nikel Arif Kurniawan, Hubungan Dekatnya dengan Listyo Sigit Jadi Sorotan

Salah satu sektor yang menjadi sorotan Said Didu adalah pertambangan.

Ia mengaitkan dugaan penguasaan tambang oleh kelompok tertentu dengan sejumlah kebijakan pemerintah sepanjang 2016–2022, mulai dari pemberian kemudahan kepada perusahaan tambang asal China hingga pencabutan dan pengaktifan kembali ribuan izin usaha pertambangan (IUP).

Menurut Said Didu, rangkaian kebijakan tersebut membuka peluang bagi kelompok tertentu untuk menguasai konsesi pertambangan.

Ia menyebut, pada 2016, pemerintah memberikan berbagai kemudahan kepada perusahaan tambang asal China.

Baca Juga

Skandal Ijazah Memanas! DKPP Resmi Terima 5 Aduan Terhadap KPU Soal Syarat Pendidikan Gibran

“Pemberian karpet merah kepada perusahaan tambang China berupa bebas pajak, cukai, TKA oleh Jokowi yang ‘dikoordinir’ oleh LBP – tanpa melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said,” tulis Said Didu, seperti dikutip Sabtu (7/11/2026).

Ia juga menyoroti pencabutan sekitar 1.100 IUP pada Januari 2022.

Menurut dia, kebijakan tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM saat itu, Bahlil Lahadalia, tanpa melibatkan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

“Januari 2022: pencabutan sekitar 1.100 Izin Usaha Pertambangan yang ‘dikoordinir’ oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia – tanpa melibatkan Menteri ESDM Arifin Tasrif,” tulisnya.

Baca Juga

Eks Wakapolri Oegroseno Ungkap Ketakutan Para Juniornya di Polri: Mereka Tak Berani Balas Pesan WA Karena Dipantau Ketat Kapolri

Singgung Pengaktifan Kembali Izin Tambang

Tahap berikutnya yang disoroti Said Didu adalah pengaktifan kembali IUP yang sebelumnya dicabut pada Juni 2022.

Ia menduga proses tersebut menjadi awal pengalihan penguasaan tambang kepada kelompok yang disebutnya sebagai “Geng SOP”.

“Juni 2022: proses penghidupan kembali IUP yang sudah dicabut – di sinilah awal ‘koordinasi’ SOP menyerahkan tambang tersebut ke Geng mereka melalui kriminalisasi, IUP tumpang tindih, IUP palsu, dan pengambilan IUP milik BUMN,” tulisnya.

Said Didu tidak merinci bukti yang mendasari tudingan mengenai kriminalisasi, penerbitan IUP palsu, maupun pengambilalihan izin tambang milik BUMN tersebut.

Baca Juga

Kejutan Politik! Ketua DPD RI Tamsil Linrung Desak Gibran Segera Didepak dari Jabatan Wapres, Sebut Anies Baswedan Sosok Paling Layak

Ia kemudian mengaitkan dugaan pola penguasaan tambang itu dengan sejumlah perkara yang belakangan mencuat.

Di antaranya, kasus yang melibatkan sosok berinisial AK dan diungkap Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), tambang emas di Nabire, kasus smelter timah di Bangka Belitung, serta pertambangan batu bara di Kalimantan.

“Yang mulai terbukti, yaitu terungkapnya kasus AK yang dibongkar oleh Satgas PKH, kasus tambang emas di Nabire, kasus smelter Timah di Bangka Belitung, kasus tambang batu bara di Kalimantan, dan lain-lain,” tulisnya.

Kaitkan Dugaan Penguasaan Tambang dengan PenyadapanSaid Didu juga mengaitkan dugaan penguasaan tambang tersebut dengan kasus penyadapan yang menurutnya melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga

Belum Dibuka ke Publik, 4 Dugaan Motif Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Makin Liar Termasuk Soal Bisnis!

Ia menduga rekaman penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak dapat menjadi petunjuk untuk menelusuri orang-orang yang disebutnya sebagai kaki tangan “Geng SOP”.

“Dari urutan tersebut sudah diperkuat dari penyadapan mantan Kapolri kepada Presiden Prabowo, bisa diduga siapa kaki tangan Geng SOP yang merampok negara untuk kepentingan politik dinasti Jokowi,” tulis Said Didu.

Ia menambahkan bahwa masih ada dugaan lain yang menurutnya dapat terungkap.

“Tunggu permainan lain akan terbuka,” tulisnya.

Baca Juga

Jika Wapres Gibran Tak Mundur, Ketua Fraksi PAN MPR RI Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat!

Kronologis Logistik Geng SOP dibangun lewat Tambang.

Oleh : Muhammad Said Didu

1) 2016 : pemberian karpet merah kepada perusahaan tambang China berupa bebas pajak, cukai, TKA oleh Jokowi yang “dikoordinir” oleh LBP – tanpa melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said.

2) Januari 2022 : pencabutan sktr 1.100 Izin Usaha Pertambangan yg “dikoordinir” oleh Menteri Invesatasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia – tanpa melibatkan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

3) Juni 2022 : proses penghidupan kembali IUP yang sdh dicabut – disinilah awal “koordinasi” SOP menyerahkan tambang tersebut ke Geng mereka melalui kriminalisasi, IUP tumpang tindih, IUP palsu, dan pengambilan IUP milik BUMN.

Baca Juga

Surya Paloh Beberkan Pandangan Tegas Terkait ‘Pemakzulan Gibran’: Memang Itu Satu-Satunya Penyelesaian, Jalankan!

4) yang mulai terbukti, yaitu terungkapnya kasus AK yang dibongkar oleh Satgas PKH, kasus tambang emas di Nabire, kasus smelter Timah di Bangka Belitung, kasus tambang batubara di Kalimantan dll.
Tunggu permainan lain akan terbuka.

Dari urutan tersebut sudah diperkuat dari penyadapan mantan Kapolri kepada Presiden @Prabowi, bisa diduga siapa kaki tangan Geng SOP yang merampok negara untuk kepentingan politik dinasti Jokowi

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) November 6, 2026

Baca Juga

Pengamat Keamanan Bocorkan Selain Qodari dan Pratikno, Ini Daftar Orang-Orang yang Tak Kena Sadap Listyo Sigit