DEMOCRAZY.ID – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Habiburokhman, melontarkan pernyataan menohok terkait kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) yang menyeret nama mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ia menegaskan bahwa seluruh rekam jejak dan prestasi masa lalu Listyo seketika runtuh dan tak bernilai manakala terbukti terlibat dalam peretasan terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh nasional.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Habiburokhman guna merespons gelombang sorotan publik yang kembali mengungkit jejak digital pujiannya kepada Listyo Sigit pada masa lampau.
Sebelumnya, politikus senior Partai Gerindra itu memang sempat melontarkan apresiasi tinggi dengan menyebut Listyo sebagai salah satu Kapolri terbaik.
Namun, dinamika hukum mutakhir membuat lanskap pandangannya berubah drastis setelah skandal spionase tingkat tinggi ini terkuak ke publik.
“Segala prestasi dia sebelumnya, seberapa pun hebatnya menjadi tidak bernilai sama sekali alias nol ketika terbukti melakukan tindakan menyadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain termasuk saya sendiri,” kata Habiburokhman dalam keterangan resminya, Sabtu (7/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, pergeseran sudut pandang penilainya tersebut berlandaskan pada prinsip doktrin perkalian nol yang lazim dipegang teguh dalam kultur internal Partai Gerindra, serta diadopsi dari tradisi kedisiplinan militer, satuan komando, hingga organisasi taktis lainnya.
Dalam prinsip pengujian karakter tersebut, faktor loyalitas mutlak dan integritas kepemimpinan diposisikan sebagai variabel penentu utama kualitas seorang perwira atau pejabat negara.
Ia lantas mengilustrasikan filosofi tersebut melalui logika aritmatika sederhana.
Seberapa pun besar nominal angka yang dikalikan dengan angka nol, maka kalkulasi akhirnya akan selalu berujung pada angka nol.
Mengaitkan doktrin itu dengan prahara yang tengah mendera institusi kepolisian, Habiburokhman mengingatkan publik bahwa saat dirinya melontarkan pujian terbuka kepada Listyo Sigit dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Juni 2026 lalu, pihaknya sama sekali belum mengendus adanya praktik kejahatan peretasan rahasia negara.
“Saat rapat paripurna 6 Juni 2026 tersebut kita semua belum mengetahui adanya kejahatan penyadapan ilegal,” ujarnya.
Kendati demikian, Habiburokhman meminta masyarakat dan awak media untuk tidak terjebak dalam polemik perdebatan kalimat masa lalu semata.
Ia menekankan bahwa fokus utama bangsa saat ini adalah memberikan dukungan penuh kepada korps kepolisian di bawah kepemimpinan yang baru agar mengusut tuntas jaringan di balik skandal penyadapan ilegal tersebut secara transparan tanpa pandang bulu.
“Harus dihukum siapa saja yang terlibat dan harus terungkap apa latar belakang hingga motifnya,” tegas Habiburokhman.
Ada satu prinsip yang saya pelajari dari senior-senior saya di Gerindra, yaitu Perkalian 0. Sesederhana perhitungannya, sebesar apa pun angka yang dikalikan dengan nol, hasilnya tetap nol.
Begitu pula dalam menilai seseorang. Sebesar apa pun prestasi yang pernah diraih, semuanya menjadi tidak berarti ketika integritasnya terbukti dilanggar.Dalam konteks dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya, termasuk diri saya sendiri, persoalan ini harus diusut hingga tuntas.
Baca JugaSaat ini, yang terpenting adalah mendukung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengungkap siapa dalangnya, siapa saja yang terlibat, serta apa latar belakang dan motif penyadapan tersebut.
Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum!
#HabiburokhmanDPRRI
#Gerindra— HabiburokhmanJktTimur (@habiburokhman) November 8, 2026