Rumor ‘Pencekalan’ Tito Karnavian ke Luar Negeri Berhembus Kencang, Yusril Ihza Beri Jawaban Mengejutkan!

DEMOCRAZY.ID – Rumor terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terus menjadi perhatian terutama terkait siapa lagi pihak atau tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Salah satu rumor yang kini berembus kencang di media sosial adalah dikaitkannya nama mantan Kapolri yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam kasus penyadapan tersebut.

Bahkan rumor yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa mantan Kapolri tersebut telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri karena kaitan peristiwa penyadapan yang kini ditangani Bareskrim Polri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, yang dimintai tanggapan terkait rumor tersebut mengaku belum tahu atau belum mendapat informasi resmi terkait rumor pencekalan Tito Karnavian.

Penegasan itu dia sampaikan saat Yusril menggelar konferensi pers terkait berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM usai Rapat Koordinasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat, Senin (9/11/2026).

Baca Juga

Klaim Relawan Jokowi: Tanpa Jasa Mas Gibran, Pak Prabowo Hanya Akan Jadi Capres Seumur Hidup!

“Kalau Pak Tito saya belum bisa jawabnya. Nanti kalau saya ke kantor, saya bisa tanya Menteri Imipas atau pun Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan kepada beliau ke luar negeri. Sampai saat ini saya belum tahu,” kata Yusril.

Komisi III Dorong Penerapan Pasal Makar dan Keamanan Negara

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mendorong penyidik Bareskrim Polri untuk mempertimbangkan penggunaan pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara dalam penanganan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Habiburokhman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan akan melakukan rapat kerja khusus terkait kejahatan serius penyadapan kepala negara.

Baca Juga

Alasan Menohok di Balik Desakan Aktivis Faizal Assegaf Desak Mendagri Tito Karnavian Segera ‘Mengundurkan Diri’!

Dia menyebut kemungkinan rapat tersebut akan dilakukan pada Rabu atau Kamis nanti.

“Karena yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh ketua umum partai, pasalnya dikenakan adalah kita minta pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara,” kata Habiburokhman, dikutip Senin (9/11/2026).

Dorong Pengungkapan Motif Penyadapan

Terkait rapat dengan Bareskrim Polri, dia menegaskan bahwa salah satu isu utama yang akan diangkat tentu saja DPR akan mendorong kasus tersebut diungkap dengan jelas motif di balik aksi penyadapan tersebut, termasuk siapa pihak yang mengambil manfaat dari penyadapan itu.

“Karena yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh ketua umum partai, jadi yang narasi di anggota Komisi III, jangan hanya kasus ini diusut dengan pasal-pasal ITE saja. Jangan seperti yang disadap orang yang tidak ada tugas-tugas penting. Ini para tokoh-tokoh bangsa, pasti yang disadap adalah hal-hal penting, termasuk presiden,” kata Habiburokhman.

Baca Juga

Sindiran Menohok Anak Buah Prabowo Soal Petinggi PSI Kompak Mundur: Ramai-Ramai Menjauh, Berusaha Hilangkan Jejak Keterlibatan!

Keselamatan Negara Terancam

Dia menegaskan bahwa ketika presiden yang menjadi sasaran penyadapan, maka dipastikan keselamatan negara menjadi terancam.

“Karena itu, apa namanya, pasti ada pihak, pasti ini dalam konteks politik, ada pihak sosok besar yang menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini. Apa? Ini nggak mungkin kalau hanya pengen dengar-dengar saja, nggak mungkin orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar, 6.000 orang ya, dilakukan penyadapan ilegal,” jelasnya.

Karena besarnya jumlah pihak yang menjadi target penyadapan, Komisi III DPR RI mendesak agar polisi membongkar secara utuh kasus penyadapan tersebut.

Selain mendorong penerapan pasal makar dan pasal keamanan negara, dia juga mendesak agar Polri tidak sekadar menjerat oknum internal Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau siapa pun yang berencana atau sudah mengambil manfaat dari aktivitas penyadapan ilegal ini.

Baca Juga

Peringatan Menohok Aktivis 98: Kegagalan Pemakzulan Gibran Bikin Kondisi Indonesia Makin Memburuk dan Gerus Legitimasi Prabowo!