Gibran Bentar Lagi Masuk Bui? Ormas KOMJU Resmi Laporkan Wapres ke Bareskrim!

DEMOCRAZY.ID – Organisasi Masyarakat Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU) resmi melaporkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026) pagi.

Pelaporan ini dilayangkan menyusul polemik panjang terkait dugaan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah sekolah yang digunakan Gibran sebagai syarat pencalonan pada Pemilu 2024 lalu.

Dalam pelaporannya, sejumlah pengurus KOMJU menyerahkan sejumlah barang bukti yang kini telah diterima secara resmi oleh pihak Bareskrim Polri.

Bukti krusial tersebut meliputi dokumen yang berkaitan dengan Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikdasmen, serta salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 747/K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan legalitas suket tersebut batal.

Kuasa hukum KOMJU, Ramdansyah, menegaskan bahwa tindakan mencantumkan surat keterangan sekolah yang terbukti tidak sah menurut putusan MA merupakan bentuk dugaan pelanggaran konstitusi.

Baca Juga

Roy Suryo Ungkap Info A1: Aktor Utama di Balik Perintah Listyo Sigit Lakukan Penyadapan Akan Segera Ditangkap, Termul Panik!

Ia mendesak pihak kepolisian untuk bersikap profesional dan segera menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan dokumen tersebut agar polemik di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang transparan.

Ancaman Hukuman

Ancaman hukuman untuk tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia tergantung pada jenis surat yang dipalsukan dan aturan hukum yang digunakan (KUHP lama atau UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru):

• Pemalsuan Surat Biasa (Pasal 263 KUHP lama / Pasal 391 KUHP baru):
  • Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
• Pemalsuan Akta Otentik, Surat Utang, atau Surat yang Memerlukan Kepercayaan Khusus (Pasal 264 KUHP):
  • Diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
• Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik (Pasal 266 KUHP):
  • Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Organisasi Masyarakat Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU) resmi melaporkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026) pagi. Pelaporan ini dilayangkan menyusul polemik panjang terkait dugaan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah sekolah yang digunakan Gibran sebagai syarat pencalonan pada Pemilu 2024 lalu.

Dalam pelaporannya, sejumlah pengurus KOMJU menyerahkan sejumlah barang bukti yang kini telah diterima secara resmi oleh pihak Bareskrim Polri. Bukti krusial tersebut meliputi dokumen yang berkaitan dengan Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikdasmen, serta salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 747/K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan legalitas suket tersebut batal.

Kuasa hukum KOMJU, Ramdansyah, menegaskan bahwa tindakan mencantumkan surat keterangan sekolah yang terbukti tidak sah menurut putusan MA merupakan bentuk dugaan pelanggaran konstitusi. Ia mendesak pihak kepolisian untuk bersikap profesional dan segera menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan dokumen tersebut agar polemik di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang transparan.

Baca Juga

Eks Tim Reformasi Polri Prof. Muradi Ungkap Sosok ‘Ketum Parpol’ Terlibat Penyadapan Hingga Buat Host Kompas TV Terperangah!

#WapresGibran #IjazahGibran #BareskrimPolri #OrmasKOMJU #PutusanMA #SuketGibran #HukumDanKriminal #PolitikIndonesia #Pilpres2024 #MetroTV

— METRO TV (@Metro_TV) November 6, 2026

Baca Juga

VIRAL Lagi Momen Bahlil Lahadalia Tidak Langsung Merespon Panggilan Prabowo