VIRAL Isu ‘Ketum Parpol’ Diduga Gelar Rapat Bareng Jenderal Sebelum Ditangkap Dalam Kasus Sadap Prabowo
DEMOCRAZY News
6 November 2026 1:30 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Skandal dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto kian memanas dan menyeret lingkaran elite kekuasaan.
Informasi terbaru mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang ketua umum (ketum) partai politik dalam rapat koordinasi bersama belasan perwira tinggi yang terseret dalam pusaran kasus tersebut.
Pertemuan rahasia itu ditengarai berlangsung di kawasan elite Widya Chandra, Jakarta Selatan, hanya berjarak sekitar tiga jam sebelum operasi penangkapan terhadap sejumlah jenderal digelar oleh aparat penegak hukum.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik yang juga wartawan senior, Setiyardi Budiono.
Ia membeberkan temuan mengejutkan terkait aktivitas sang ketua umum parpol sebelum penangkapan dilakukan.
“Rapat koordinasi itu dikabarkan dihadiri oleh belasan orang, termasuk kehadiran sang ketua umum partai politik yang kini tengah disorot penyidik Mabes Polri,” ujarnya, dikutip Kamis (5/11/2026).
Setiyardi turut memberikan sinyal mengenai sosok pemimpin parpol tersebut, dengan menyebut figur itu memiliki kedekatan dengan Solo serta dikenal penuh dengan kontroversi.
Kendati demikian, otoritas penegak hukum masih menyimpan rapat status hukum dan identitas resmi para pihak yang diperiksa.
Menanggapi eskalasi kasus ini, Istana Kepresidenan menyatakan keprihatinan yang mendalam.
Pemerintah menilai aksi penyadapan, peretasan, penghapusan bukti elektronik, hingga akses ilegal terhadap orang nomor satu di Indonesia bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan sudah mengarah pada ancaman makar dan keselamatan negara.
“Kalau sudah berbicara kepala negara dan pimpinan negara, di situ banyak informasi sensitif yang tentu sangat membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa serta negara,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Sebagai tindakan tegas, Presiden Prabowo Subianto langsung menandatangani Keputusan Presiden mengenai pemberhentian pejabat terkait, termasuk Kepala Staf Kepresidenan.
Untuk menjaga stabilitas kerja di lingkungan Istana, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Aro Windu Tomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesekretariatan Kepresidenan.
Baca Juga
Pemerintah memastikan proses hukum di Mabes Polri akan berjalan transparan serta profesional.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
berita hukumberita politikdemocrazydemocrazy.idelit politikintrik politik nasionalisu hukum nasionalketum parpol rapat jenderalkonstelasi politikkrisis internal polripenangkapan jenderalpenegakan hukumpenyadapan prabowoperwira tinggi polriskandal penyadapan polri
Artikel terkait lainnya
