Guru Besar UIN Jakarta Duga Ada ‘Rivalitas’ Antara Jokowi dan Prabowo: Penyadapan Jadi Awal Eskalasi Politik Lebih Besar!
DEMOCRAZY News
6 November 2026 1:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Guru Besar UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya berpotensi berkaitan dengan memanasnya hubungan politik antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Burhanuddin menyoroti keterangan resmi Kabareskrim Polri yang menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Menurutnya, muncul pertanyaan mendasar mengapa aktivitas tersebut diduga baru berlangsung pada periode itu, bukan sejak awal pemerintahan Prabowo.
“Dari keterangan resmi Kabareskrim, penyadapan terhadap Pak Prabowo atau tokoh yang lain dilakukan pada 2025 sampai 2026. Nah, pertanyaannya, mengapa tahun 2025? Mengapa tidak dari awal?” kata Burhanuddin, Kamis (5/11/2026).
Ia menduga, periode tersebut bertepatan dengan mulai memanasnya hubungan antara Jokowi dan Prabowo.
Selain rivalitas kedua tokoh, Burhanuddin melihat kemungkinan adanya persaingan di antara kelompok-kelompok kepentingan yang berada di sekitar Presiden Prabowo.
Menurutnya, dinamika politik tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan hubungan personal antara Jokowi dan Prabowo.
Ada kepentingan politik yang lebih luas, terutama menyangkut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam konfigurasi kekuasaan nasional.
Burhanuddin menilai, secara elektoral, posisi Gibran belum tentu kompetitif apabila pemilihan presiden dilaksanakan saat ini.
Namun, jabatan wakil presiden memiliki arti strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sesuai Pasal 8 UUD 1945, apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, wakil presiden menggantikannya sampai berakhir masa jabatan.
“Posisi Mas Gibran ini secara elektoral untuk Pilpres jika pemilu diadakan hari ini tidak kompetitif. Tetapi posisi sebagai wapres itu penting. Karena kalau terjadi apa-apa terhadap Presiden, menurut Undang-Undang Dasar, Mas Gibran yang menggantikan,” ujarnya.
Persoalan tersebut, menurut Burhanuddin, dapat memunculkan persaingan di antara berbagai kelompok kepentingan.
Baca Juga
Tidak semua kelompok politik di sekitar kekuasaan, kata dia, tentu sepakat apabila Gibran menjadi presiden karena terjadi sesuatu terhadap Prabowo.
“Ada banyak kelompok kepentingan yang tidak setuju kalau Mas Gibran yang mendapatkan durian runtuh, kalau ada sesuatu yang terjadi terhadap Pak Prabowo,” ungkapnya.
Burhanuddin juga melihat kemungkinan adanya kekecewaan politik di kedua kubu.
Di satu sisi, Prabowo mungkin memiliki situasi dan persoalan yang membuatnya kecewa.
Di sisi lain, Jokowi juga bisa memiliki kekecewaan tersendiri terhadap perkembangan politik pemerintahan saat ini.
Karena itu, dugaan penyadapan tersebut perlu dilihat dalam kerangka persaingan kepentingan politik yang lebih besar.
Namun, dugaan keterkaitan dengan rivalitas Jokowi dan Prabowo tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan penyelidikan yang transparan.
Burhanuddin mengingatkan, apabila persoalan antara kedua tokoh tersebut tidak segera ditangani, peristiwa yang mencuat belakangan ini berpotensi menjadi awal dari eskalasi politik yang lebih luas.
“Kalau misalnya ini tidak tertangani antara kedua tokoh ini, bukan tidak mungkin apa yang terjadi kemarin hanya babak awal dari proses eskalasi politik yang lebih besar lagi ke depannya antara kedua tokoh ini,” tegasnya.
Pernyataan Burhanuddin menjadi peringatan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan teknis penegakan hukum.
Jika terbukti melibatkan aktor-aktor dalam lingkaran kekuasaan, persoalan ini dapat membuka persaingan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
Publik pun menunggu bagaimana aparat penegak hukum mengungkap motif, jaringan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sebab, keamanan komunikasi presiden dan soliditas pemerintahan merupakan persoalan penting bagi keberlangsungan negara.
Analisis Politikberita hukumberita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika pemerintahanelit politikeskalasi politikgejolak politikguru besar uin jakartakonstelasi politikkrisis politik nasionalpenyadapan praboworivalitas jokowi prabowoskandal penyadapan polri
Artikel terkait lainnya
