PLN Beli Gas dari Blok Dikuasai Perusahaan Hashim hingga 2037, Bisnis Adik Prabowo Jadi Sorotan!

DEMOCRAZY.ID — Gurita bisnis keluarga Istana di sektor energi strategis nasional kembali membuncah dan memicu gelombang sorotan publik!

Kesepakatan jual beli gas raksasa antara PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL) membongkar masuknya taipan Hashim Djojohadikusumo—adik kandung Presiden Prabowo Subianto—dalam proyek penguasaan pasokan gas nasional di Blok Duyung, Kepulauan Riau.

Melalui PT Nations Natuna Barat di bawah bendera Arsari Group, Hashim resmi mencaplok 75 persen hak partisipasi (participating interest) di Blok Duyung yang menaungi Lapangan Gas Mako.

Pada saat yang sama, PLN EPI langsung mengamankan kontrak pasokan gas jangka panjang dari lapangan tersebut demi memenuhi kebutuhan pembangkit listrik BUMN.

Kontrak Raksasa 10 Tahun: Arsari Group Amankan Jalur Gas BUMN!

Berdasarkan siaran resmi PLN EPI pada 5 Maret 2026, BUMN kelistrikan tersebut telah menandatangani Gas Sales Agreement (GSA) untuk menyerap pasokan gas sebesar 111 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) dari Lapangan Mako selama 10 tahun penuh.

Baca Juga

Gaya Preman di Lingkaran Penguasa! Detik-Detik Kelakuan ‘Arogan’ Ajudan Gubernur Kaltim Intimidasi Massa Demo GMNI

Dengan masa berlaku Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Blok Duyung yang membentang hingga Januari 2037, pundi-pundi bisnis Arsari Group milik Hashim dipastikan bakal tersiram aliran dana segar bernilai triliunan rupiah dari proyek energi vital di kawasan Batam dan sekitarnya.

“Arsari Group melalui PT Nations Natuna Barat mengambil alih 75 persen hak partisipasi di Blok Duyung dengan transaksi sebesar 16 juta dolar AS plus pendanaan pengembangan lapangan,” ungkap laporan analisis industri energi, Januari 2026.

Aroma Bisnis Keluarga Istana & Pertanyaan Besar Tata Kelola

Masuknya perusahaan terafiliasi adik kandung Presiden dalam proyek energi BUMN berskala megah ini langsung menyengat alarm kewaspadaan publik terkait bahaya laten benturan kepentingan (conflict of interest), nepotisme bisnis, dan transparansi penetapan harga gas.

Publik menuntut jawaban tegas dan terbuka dari pemerintah serta SKK Migas:

Baca Juga

Sorot Tajam Cacat Legalitas Pemimpin: Forum Cik Ditiro Desak DPR Tindak Lanjuti Status Gibran Soal Ijazah dan Putusan MK!

• Mekanisme Harga Gas: Apakah penetapan harga gas yang dikaitkan dengan Indonesian Crude Price (ICP) murni objektif atau terdapat keistimewaan harga yang menguntungkan perusahaan keluarga penguasa?

• Transparansi Kontrak BUMN: Bagaimana risiko investasi dan pembagian keuntungan bersih dihitung agar tidak merugikan PLN serta beban tarif listrik rakyat?

• Pengawasan Kekuasaan: Sejauh mana lembaga pengawas mampu bersikap independen ketika mengaudit kontrak BUMN yang melibatkan adik kandung Kepala Negara?

Ujian Transparansi Era Prabowo: Jangan Ada Keistimewaan Dinasti!

Meskipun pengembangan Lapangan Gas Mako ditargetkan berproduksi pada kuartal IV 2027 demi memperkuat pasokan energi domestik, keterlibatan dinasti bisnis Istana tetap wajib diawasi secara ketat dan telanjang oleh masyarakat sipil.

Baca Juga

Kriminalisasi Aksi Lingkungan? 6 Aktivis Greenpeace Masih Ditahan Polisi, Diduga Ada Upaya Dicari-Cari Kesalahannya!

BUMN seperti PLN bukan lapak berburu rente bagi lingkaran kekuasaan.

Keputusan bisnis yang melibatkan trah Presiden harus diaudit secara terbuka tanpa ada toleransi khusus.

Rakyat menagih komitmen kebersihan tata kelola pemerintahan: Bisnis energi strategis negara tidak boleh dijadikan ajang bagi-bagi piringan kue kekuasaan bagi keluarga pejabat!

Baca Juga

Dosen NTU Singapura Cium ‘Keretakan’ Prabowo-Jokowi: Ada Potensi Perlawanan Terbuka dari Solo!