Pemakzulan Gibran Memanas, Anies dan Ganjar Diisukan Jadi Menteri Prabowo!
DEMOCRAZY News
12 Oktober 2026 1:32 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mendorong Anies Baswedan masuk ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pendidikan.
Menurut dia, kepentingan bangsa semestinya lebih diutamakan daripada ego dan gengsi politik, termasuk di antara tokoh yang pernah berseberangan dalam kontestasi pemilihan presiden.
Gagasan itu disampaikan Syahganda sebelum dilantik sebagai Kepala Bakom RI.
Ia secara terbuka menyebut Anies sebagai sosok yang layak mengisi posisi Menteri Pendidikan, meskipun mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pernah menjadi rival Prabowo dalam Pilpres 2024.
“Saya mendorong dia (Anies) untuk jadi Menteri Pendidikan. Cocok, Anies cocok,” kata Syahganda dalam siniar Total Politik yang tayang di YouTube, dikutip Minggu (11/10/2026).
Baca Juga
Bagi Syahganda, perbedaan pilihan politik pada masa pemilu tidak semestinya menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkontribusi dalam pemerintahan.
Ia meminta Anies tidak ragu menerima tawaran apabila kesempatan untuk mengabdi kepada negara itu terbuka.
“Tidak usah malu-malu. Pasti ada ego dan gengsi, tapi salah dong kalau gengsi. Bagaimanapun, yang membesarkan dia (Anies) kan Prabowo juga,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mengingatkan pada hubungan politik Prabowo dan Anies yang pernah terjalin dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Baca Juga
Saat itu, Prabowo melalui Partai Gerindra mendukung Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno hingga memenangkan pemilihan gubernur.
Namun, hubungan politik keduanya kemudian berada di jalur berbeda.
Anies menjadi salah satu pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024, sementara Prabowo akhirnya memimpin pemerintahan setelah memenangi kontestasi tersebut.
Belajar dari Rekonsiliasi Prabowo
Untuk memperkuat argumennya, Syahganda mencontohkan keputusan Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.
Langkah itu diambil setelah Prabowo dua kali berhadapan dengan Jokowi dalam pemilihan presiden, yakni pada 2014 dan 2019.
Alih-alih mempertahankan rivalitas, Prabowo menerima posisi di kabinet dan ikut menjalankan pemerintahan.
Bagi Syahganda, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak harus berujung pada permusuhan berkepanjangan.
Rekonsiliasi dapat menjadi jalan untuk mempertemukan kepentingan yang sebelumnya bertolak belakang.
Logika serupa, menurut dia, dapat diterapkan kepada Anies.
Latar belakang sebagai rival politik Prabowo tidak semestinya otomatis menutup peluang bagi Anies untuk masuk ke pemerintahan.
Meski demikian, dorongan tersebut merupakan pandangan politik Syahganda.
Belum ada keterangan dalam pernyataannya yang menunjukkan bahwa Anies telah ditawari jabatan Menteri Pendidikan atau bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah tersebut.
Mahfud MD dan Ganjar Pranowo Juga Layak Dirangkul
Syahganda tidak hanya menyebut Anies.
Ia juga menilai tokoh di luar lingkaran koalisi pemerintahan, seperti Mahfud MD dan Ganjar Pranowo, layak dipertimbangkan untuk membantu pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak terjebak pada anggapan bahwa hanya pihak yang memenangkan pemilu atau bekerja keras selama masa kampanye yang berhak memperoleh tempat dalam pemerintahan.
Ia mengkritik prinsip the winner takes all, yakni kecenderungan pihak pemenang mengambil seluruh ruang kekuasaan dan menyingkirkan pihak yang kalah.
“Jangan selalu bicara the winner takes all, merasa paling berkeringat lalu yang lain tidak,” kata Syahganda.
Ia mengingatkan, pendekatan yang terlalu bertumpu pada loyalitas politik berisiko mempersempit pilihan sumber daya manusia yang dapat membantu presiden menjalankan pemerintahan.
Padahal, tantangan pemerintahan membutuhkan orang-orang dengan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas yang sesuai dengan bidang kerjanya.
Karena itu, menurut Syahganda, perekrutan pejabat semestinya tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan politik.
Baca Juga
Syahganda juga menyoroti besarnya struktur kabinet pemerintahan Prabowo yang, menurut dia, melibatkan lebih dari 100 menteri dan wakil menteri.
Dengan struktur sebesar itu, kebutuhan akan sumber daya manusia yang mumpuni menjadi persoalan penting.
Pemerintah membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki loyalitas, tetapi juga kemampuan untuk menerjemahkan kebijakan menjadi program yang efektif.
Dalam pandangan Syahganda, membatasi kesempatan hanya bagi orang-orang dari kelompok politik pemenang justru dapat membuat pemerintah kehilangan kandidat potensial.
Baca Juga
Karena itu, ajakannya untuk merangkul Anies, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo dapat dibaca sebagai dorongan agar Prabowo memperluas basis dukungan pemerintahannya sekaligus membuka ruang bagi tokoh dengan latar belakang politik berbeda.
Namun, masuknya tokoh oposisi atau mantan rival ke kabinet tidak serta-merta menjamin pemerintahan menjadi lebih efektif.
Pengisian jabatan tetap membutuhkan pertimbangan kompetensi, pembagian kewenangan, serta kesesuaian program dan agenda pemerintahan.
Usulan Syahganda pada akhirnya membawa persoalan yang lebih luas daripada sekadar kemungkinan Anies menjadi Menteri Pendidikan.
Ia menantang pemerintah untuk menentukan apakah kabinet akan lebih mengutamakan pembagian kekuasaan berdasarkan loyalitas politik atau membuka ruang lebih besar bagi kapasitas dan kepentingan publik.
anies baswedandarurat demokrasidemocrazydemocrazy.idelite politikganjar pranowokabinet prabowokocok ulang kabinetkrisis legitimasimenteri prabowopemakzulan gibranpolitik nasionalprabowo subiantoskandal politiksorotan publik
Artikel terkait lainnya
