Orang Dalam Mulai Berpaling, Eks Waketum Projo Desak Gibran Mundur: Jangan Tunggu Gerakan Rakyat di Luar Konstitusi Meledak!
DEMOCRAZY News
9 Oktober 2026 9:42 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014-2019, Budianto Tarigan, menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya menyusul polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, langkah mundur secara kesatria perlu dipertimbangkan demi menjaga martabat keluarga sekaligus merespons aspirasi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Budianto saat berbincang dalam podcast Forum Keadilan Madilog, Jumat (9/10/2026).
Ia mengaku memberikan nasihat itu sebagai seseorang yang pernah berteman dan ingin melihat persoalan dihadapi dengan akal sehat serta pikiran jernih.
“Saya sarankan sebagai pernah berteman dengan akal dan pikiran yang jernih, sebaiknya Gibran mengundurkan diri dari wakil presiden. Ini nasihat dari seorang teman yang enggak ada kepentingan aneh-aneh selain untuk menjaga martabat keluarga dan termasuk anak cucunya,” kata Budianto.
Menurut Budianto, keputusan untuk bertahan atau mundur tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan pribadi Gibran.
Ia menilai keluarga, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Iriana, memiliki peran penting dalam menentukan langkah yang akan diambil.
Saat ditanya Margi Syarif mengenai siapa yang paling menentukan keputusan tersebut, Budianto menjawab bahwa ketiganya memiliki peran masing-masing.
“Tiga-tiganya. Ini Pak Jokowi kan aktor ini. Tapi Bu Iriana mungkin sebagai ibu rumah tangga juga punya kekuasaan yang sangat luar biasa yang kadang-kadang kita enggak lihat secara kasat mata secara politik,” ujarnya.
Budianto bahkan menyarankan Iriana berbicara langsung dengan Jokowi agar keluarga tersebut mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
“Mestinya Bu Iriana ngomong sama suaminya, sama Pak Jokowi, ‘Pak, sudahlah Pak, kali ini kita mendengar aspirasi masyarakat sehingga kita katakan bahwa lebih baik Gibran mundur’,” tutur Budianto.
Budianto juga menyoroti sikap Gibran yang menurut penilaiannya masih defensif dan memilih bertahan di tengah polemik yang berkembang.
Ia mengingatkan agar Gibran tidak terlalu mendengarkan orang-orang di lingkaran dalam yang dinilainya berkepentingan mempertahankan kekuasaan dan jabatan.
“Jangan terlalu mendengarkan orang-orang sekeliling inner circle ini yang haus akan kekuasaan dan jabatan,” katanya.
Budianto kemudian melontarkan peringatan mengenai kemungkinan munculnya gerakan di luar jalur konstitusi apabila persoalan tersebut tidak disikapi secara bijaksana.
“Begitu nanti gerakan-gerakan di luar konstitusi terjadi, ini semua lari semua ini. Hitung matang-matang, lebih baik mundur. Itu lebih kesatria,” tegasnya.
Pernyataan itu menunjukkan kekhawatiran Budianto terhadap kemungkinan meningkatnya tekanan politik dan sosial.
Baca Juga
Ia menilai keputusan mundur secara sukarela dapat menjadi pilihan yang lebih terhormat dibandingkan bertahan di tengah konflik yang semakin membesar.
Dalam podcast tersebut, Budianto juga mempertanyakan isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi dalam pertemuan di Kertanegara ketika MK membacakan putusannya.
Ia menduga persoalan Gibran turut menjadi bahan pertimbangan dalam komunikasi kedua tokoh tersebut.
Namun, Budianto tidak mengungkapkan bukti langsung mengenai isi pembicaraan mereka.
Baca Juga
Menurutnya, Prabowo akan berusaha mengambil sikap yang bijaksana agar pemerintahannya tidak ikut menanggung dampak gejolak politik akibat polemik tersebut.
“Pak Prabowo pasti mengambil sikap searif-arifnya bahwa ini ada persoalan hukum dan dia enggak bakal mau pemerintah dia ikut menanggung goncangan-goncangan politik hanya karena kasus ini. Pasti semua sudah dikalkulasi ini,” ujar Budianto.
Ia meyakini pertemuan Prabowo dan Jokowi berlangsung cukup lama dan kemungkinan membahas berbagai pertimbangan politik.
Budianto menyebut pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam.
“Tergantung sekarang yang diputuskan oleh keluarga ini yang mana. Bertahan atau mundur dengan kesatria. Saya percaya itu pasti dibahas dua jam loh pertemuan,” katanya.
Budianto juga menyinggung langkah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman yang, menurut keterangannya, telah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik menjelang pembacaan putusan MK.
Ia menilai dinamika tersebut menunjukkan bahwa para aktor politik telah memperhitungkan berbagai kemungkinan yang dapat muncul setelah putusan dibacakan.
Namun, dugaan mengenai isi pertemuan Prabowo dan Jokowi serta tujuan komunikasi Dudung dengan partai-partai politik tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Budianto turut mengkritik respons politik DPR dalam menyikapi polemik putusan MK.
Ia menilai parlemen tidak akan mengambil langkah berarti apabila tidak ada tekanan kuat dari masyarakat.
Menurutnya, keputusan hukum saja belum tentu cukup untuk mendorong tindakan politik jika para anggota DPR tidak memiliki kemauan untuk merespons aspirasi publik.
“Ini DPR kita ini, mohon maaf sekali saya mengatakan, kalau ini enggak ada gerakan rakyat untuk menekan, ini parlemen no, itu enggak ada. Ini semua putusan ini nanti akan jadi kertas yang enggak ada giginya,” kata Budianto.
akal sehatdarurat demokrasidemocrazydemocrazy.ideks waketum projogerakan rakyatgibran mundurgibran rakabumingistana negarakrisis legitimasikritik tajampemakzulan gibranpolitik nasionalskandal politiksorotan publik
Artikel terkait lainnya
