NGERI! Mahfud MD Ramal Nasib IKN dan Kopdes Jika Prabowo Tak Lagi Berkuasa
DEMOCRAZY News
28 September 2026 9:45 am
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti keberlanjutan program besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) berisiko tidak berlanjut jika pemimpin berikutnya tidak memiliki kemauan politik yang sama.
Mahfud menilai keberlanjutan program pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan aturan atau anggaran.
Menurut dia, diperlukan political will dan integritas dari pemimpin yang melanjutkan program tersebut.
“Program-program besar seperti IKN dan koperasi desa itu bisa menjadi bangkai kalau penerusnya tidak punya keinginan yang sama,” kata Mahfud, seperti disampaikan dalam pembahasannya mengenai keberlanjutan kebijakan pemerintah.
Mahfud mencontohkan proyek IKN.
Menurut dia, keberlanjutan pembangunan ibu kota baru sangat bergantung pada komitmen pemerintahan setelah Prabowo.
Dia mengatakan program tersebut tetap bisa disebut dilanjutkan secara formal, tetapi pelaksanaannya dapat berbeda apabila pemimpin berikutnya tidak benar-benar memiliki komitmen.
“IKN kalau misalnya Prabowo tidak punya keinginan melanjutkan itu, kalaupun ada cuma lip service saja,” ujarnya.
IKN sendiri merupakan proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
Pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan di kawasan tersebut sebagai bagian dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.
Pemerintah juga telah menyiapkan tahapan pembangunan IKN yang mencakup kawasan pemerintahan, hunian, konektivitas, serta fasilitas pendukung lainnya.
Selain IKN, Mahfud menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih.
Baca Juga
Program ini merupakan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa melalui koperasi.
Menurut Mahfud, keberadaan Kopdes juga menghadapi persoalan kesinambungan jika terjadi pergantian pemerintahan.
“Kopdes juga nanti kalau Prabowo tidak kepilih lagi itu bakal jadi bangkai semua,” kata Mahfud.
Namun, Mahfud menegaskan persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai apakah pemimpin berikutnya memiliki keinginan untuk melanjutkan sebuah program.
Menurut dia, faktor integritas juga menentukan apakah sebuah kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan awal.
Mahfud Sebut Konsep Kopdes Mirip Gagasan Bung HattaMahfud menilai gagasan awal Kopdes sebenarnya memiliki dasar yang baik.
Dia mengaitkannya dengan konsep koperasi yang pernah dikembangkan Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta.
Dalam konsep tersebut, koperasi ditempatkan sebagai wadah ekonomi masyarakat yang memungkinkan warga saling membantu dan memenuhi kebutuhan bersama.
Mahfud menyebut gagasan satu desa satu koperasi pada dasarnya memiliki semangat yang serupa.
Namun, dia menilai persoalan muncul ketika konsep tersebut diterapkan di lapangan.
Menurut Mahfud, keberadaan Kopdes justru berpotensi berhadapan langsung dengan pedagang tradisional yang telah lebih dulu menjalankan usaha di desa.
Dia menilai kondisi tersebut berbeda dengan gagasan awal yang seharusnya membuat koperasi memperkuat ekonomi masyarakat.
Mahfud juga menyinggung sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Kopdes yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
Dia menyebut adanya informasi mengenai pembangunan fisik yang dinilai dipaksakan serta persoalan anggaran yang semestinya diterima desa tetapi disebut tidak seluruhnya sampai sesuai nilai yang direncanakan.
Mahfud juga menyinggung adanya kepala desa atau lurah yang disebut keberatan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurut dia, dalam sejumlah kasus yang didengarnya, pejabat desa yang mempersoalkan pelaksanaan program justru mendapat tekanan terkait laporan administrasi.
Pernyataan tersebut merupakan kritik Mahfud terhadap pelaksanaan program.
Klaim mengenai dugaan tekanan dan persoalan anggaran tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut berdasarkan data serta keterangan dari pihak terkait.
Mahfud juga mengungkapkan bahwa gagasan awal Presiden Prabowo mengenai Kopdes sebenarnya memiliki tujuan ekonomi yang menarik.
Dia menyebut kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) semula dapat diserahkan kepada koperasi desa.
Baca Juga
Dengan demikian, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dapat dipenuhi dari desa dan perputaran uang tetap terjadi di wilayah tersebut.
Konsep itu, menurut Mahfud, dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa.
Namun, implementasinya tidak mudah karena terdapat kepentingan bisnis yang telah berjalan dalam rantai pasok program tersebut.
Mahfud menilai perubahan mekanisme distribusi dan pengadaan akan berpotensi memengaruhi pelaku usaha yang selama ini memperoleh manfaat ekonomi dari rantai bisnis tersebut.
Baca Juga
Dalam pembahasan yang sama, Mahfud turut menyinggung pandangan pengamat ekonomi Bima Yudhistira mengenai desain Kopdes.
Menurut Mahfud, Bima menilai Kopdes sejak awal berpotensi salah sasaran apabila justru berhadapan langsung dengan pedagang tradisional.
Persaingan yang ideal, dalam pandangan tersebut, seharusnya diarahkan untuk memperkuat posisi ekonomi desa ketika berhadapan dengan jaringan ritel besar, bukan mengambil pasar pedagang kecil yang telah hidup di tengah masyarakat.
Mahfud juga menyebut adanya kasus Kopdes yang justru membeli barang dari jaringan ritel besar untuk kemudian dijual kembali.
Baca Juga
Jika pola tersebut terjadi secara luas, kata dia, tujuan awal membangun rantai pasok ekonomi desa menjadi patut dipertanyakan.
Risiko Program Besar Tanpa Kesinambungan
Mahfud pada akhirnya menggunakan IKN dan Kopdes sebagai contoh program besar yang membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan.
Menurut dia, sebuah program pemerintah tidak cukup hanya populer atau memiliki anggaran besar.
Program tersebut harus memiliki desain yang kuat, tata kelola yang baik, serta mekanisme yang memungkinkan kebijakan tetap berjalan ketika terjadi pergantian kepemimpinan.
Persoalan kesinambungan menjadi penting karena masa pemerintahan memiliki batas waktu, sementara sejumlah proyek pembangunan membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk mencapai hasil akhir.
Karena itu, Mahfud menilai political will pemimpin berikutnya menjadi salah satu faktor penting.
Namun, menurutnya, kemauan politik tersebut harus berjalan bersama integritas agar program yang telah dibangun tidak sekadar menjadi proyek yang bertahan karena kepentingan politik penguasa tertentu.
berita hebohBerita TerkiniBerita Viralcatatan pentingdemocrazydemocrazy.iddinamika politikhukum dan politikibukota nusantaraikninfo terbaruistana negaraIsu Nasionalkopdesmahfud mdpolitik nasionalprabowo subiantoproyek strategis nasionalsorotan tajamtrending topic
Artikel terkait lainnya
