DEMOCRAZY.ID – Aksi walk out massal mewarnai Sidang Umum PBB ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melangkah menuju mimbar pidato.
Langkah cepat puluhan diplomat global ini langsung membuat area ruang sidang tampak melengang seketika.
Sikap tegas tersebut diambil oleh utusan dari sekitar 70 negara sebagai bentuk perlawanan atas manuver militer Israel di wilayah Gaza dan kawasan sekitarnya.
Sebagian perwakilan negara memilih menyisakan satu diplomat junior, sedangkan rombongan lainnya memutuskan tidak hadir sejak awal.
Peristiwa ini mempertegas jurang pemisah geopolitik yang makin lebar antara pemerintah Israel dan mayoritas komunitas internasional.
Gelombang penolakan ini didominasi oleh perwakilan dari kawasan Timur Tengah, Asia, Afrika, hingga Amerika Latin.
Turki, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Iran, Palestina, serta Mesir berada di barisan utama yang mengosongkan kursi majelis.
Sikap serupa ditunjukkan oleh delegasi Spanyol, Brasil, Peru, Kuba, hingga Nigeria yang memilih melangkahkan kaki keluar ruangan.
Aksi boikot meluas ini meletus di tengah hantaman kritik global atas serangan militer di Gaza, manuver di Tepi Barat, serta agresi ke Lebanon dan Suriah.
Penolakan terhadap kehadiran kepemimpinan Israel di mimbar dunia kini mencapai titik didih tertinggi.
Di sisi lain, perwakilan dari Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Hungaria, Serbia, Ukraina, Ceko, dan Yunani memilih bertahan di dalam ruangan.
Rombongan diplomat tersebut tetap mendengarkan seluruh paparan yang disampaikan oleh Netanyahu.
Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Irlandia, Belgia, dan Norwegia juga menyisakan utusan mereka di kursi majelis meski hubungan diplomatik sedang meregang.
Sikap bertahan di ruangan ini juga diambil oleh delegasi resmi Uni Eropa.
Tiongkok memilih hanya diwakili oleh seorang diplomat di tengah kritikan keras mereka atas agresi Israel pada wilayah pendudukan.
Sementara itu, Uni Emirat Arab dan Bahrain yang terikat Kesepakatan Abraham memilih untuk tidak beranjak dari tempat duduk.
Sejumlah negara lain seperti Australia, Kanada, Portugal, Denmark, Meksiko, hingga El Salvador juga tercatat tetap berada di lokasi acara.
Kehadiran para perwakilan ini menjaga beberapa sudut ruangan tetap terisi.
Momen isolasi diplomatik di markas PBB ini terjadi setelah serangkaian laporan resmi dan keputusan lembaga hukum independen dunia keluar.
Tekanan terhadap pemerintah Israel makin memuncak dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB pada September 2025 menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, namun Israel menolak temuan tersebut.
Kondisi tersebut diperberat dengan status hukum sang Perdana Menteri di tingkat global.
Selain itu, Netanyahu juga menjadi subjek surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang diterbitkan pada 21 November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemantuan di Jalur Gaza.