Beranda › Ekonomi

Kritik Keras Syukur Mandar: MBG Itu ‘Proyek Jahat’ Yang Hanya Menguntungkan Jaringan Politik Prabowo!

DEMOCRAZY News 11 September 2026 3:08 pm . 5 menit membaca

DEMOCRAZY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sentilan negatif.

Pengamat Kebijakan Publik, Syukur Mandar, mempertanyakan alasan Presiden tetap mempertahankan program tersebut sebagai salah satu proyek prioritas pemerintah.

Syukur menilai ada persoalan yang lebih besar di balik ngototnya pemerintah menjalankan MBG.

Ia bahkan menyebut program tersebut sebagai proyek yang menurut pandangannya lebih banyak memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu dibandingkan manfaat bagi masyarakat luas.

Pertanyakan Alasan Presiden Pertahankan MBG

Syukur blak-blakan mempertanyakan alasan Presiden begitu kuat mempertahankan MBG di tengah berbagai persoalan anggaran dan kebutuhan publik lainnya.

Baca Juga

Kata dia, Presiden seharusnya mempertimbangkan kembali dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi masyarakat dan kelompok lain yang juga membutuhkan perhatian negara.

“Mengapa Presiden begitu gigih ya mempertahankan proyek MBG? Ya tentu saja Presiden sadar, Presiden tahu bahwa proyek jahat ini menguntungkan orang-orang partainya,” ujar Syukur, Kamis (10/9/2026).

Syukur kemudian mengaitkan keberlanjutan MBG dengan kepentingan politik.

Ia menduga program tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebijakan sosial, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan kepada jaringan politik pendukung pemerintah.

Baca Juga

“Menguntungkan jaringan politiknya, para pendukungnya, dan cukong-cukong lainnya,” ucapnya.

Baca Juga

Tuding Presiden Jahat kepada Rakyat

Tidak berhenti di situ, Syukur semakin keras ketika membahas konsekuensi politik dari kebijakan MBG.

Ia menekankan bahwa pemerintah semestinya lebih fokus memastikan program benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Nah kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita sematkan pada Presiden? Ya Presiden jahat, jahat pada siapa? Jahat kepada rakyat,” tukasnya.

Syukur mengatakan kritik terhadap MBG bukan kali pertama disampaikan.

Baca Juga

Baginya, apabila tujuan utama program adalah membantu masyarakat miskin dan menangani persoalan stunting, sasaran penerima manfaat seharusnya dibuat lebih tepat.

“Berulang kali kita berdebat soal ini, kalau memang benar niat Presiden memberi makan orang miskin atau stunting, berilah pada sasarannya,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengalokasikan anggaran besar untuk program yang menurutnya belum menunjukkan manfaat sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

“Jangan memboroskan uang rakyat di tengah rakyat yang sedang susah hidupnya,” imbuhnya.

Baca Juga

MBG Tidak Berkontribusi pada Pembangunan

Syukur juga mempersoalkan posisi MBG sebagai proyek prioritas Presiden.

Menurutnya, pemerintah terlalu memaksakan program tersebut tanpa mempertimbangkan kebutuhan pembangunan lainnya.

Baca Juga

“Presiden memaksakan kehendak agar MBG ini terus dijadikan proyek prioritas Presiden. Padahal kontribusinya terhadap pembangunan nasional 0 persen sebetulnya,” timpalnya.

Syukur mempertanyakan bagaimana pemberian makanan dapat secara langsung dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan manusia apabila persoalan mendasar lainnya masih belum terselesaikan.

“Apa sih sebetulnya memberi makan orang lalu kemudian kita bicara indeks pembangunan manusia. Ini kan semua akal-akalan presiden dan jajarannya,” timpalnya.

Kata Syukur, pemerintah semestinya tidak hanya berkonsentrasi pada satu program, tetapi juga melihat persoalan kesejahteraan tenaga pelayanan publik.

Baca Juga

Baca Juga

Ia mempertanyakan apakah pemerintah telah benar-benar memikirkan kondisi guru, dosen, serta tenaga kesehatan yang selama ini masih mengeluhkan rendahnya penghasilan dan kesejahteraan.

“Pertanyaan mendasar saya adalah, Presiden berpikir gak tentang gaji guru dosen yang begitu rendah. Tenaga kesehatan yang teriak tentang gajinya tidak layak, upahnya tidak layak,” terangnya.

Bagi Syukur, persoalan anggaran tidak berhenti pada tingkat pemerintah pusat.

Ia menilai tekanan fiskal juga berpotensi berdampak terhadap kemampuan daerah menjalankan program pembangunan.

Baca Juga

“Daerah-daerah yang teriak juga, akhirnya kemudian proyek-proyek daerah yang dibiayai oleh APBD jadi mandek,” tegasnya.

Singgung Ancaman PHK PPPK

Kondisi tersebut, lanjut Syukur, juga dapat berimbas kepada tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga

Ia menyinggung ancaman pemberhentian apabila pemerintah daerah tidak memiliki ruang anggaran yang cukup untuk membiayai keberlanjutan mereka.

“Belum lagi jadi ancaman yang serius PPPK bakal dihantam PHK pemberhentian. Karena daerah kehabisan anggaran atau bahkan tidak ada pos anggaran untuk membiayai kelangsungan mereka,” bebernya.

Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan anggaran pemerintah yang menurutnya terlalu berfokus pada MBG.

“Padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun, semua ini hancur atas satu nama atau satu proyek namanya MBG dan Presiden gigih betul pertahankan proyek ini,” sebutnya.

Tidak berhenti di persoalan anggaran, Syukur juga menyoroti langkah konsolidasi politik untuk mempertahankan program tersebut.

“Bahkan memerintahkan jajaran partainya untuk mengkonsolidasi dukungan agar mempertahankan proyek ini,” terang dia.

Syukur menduga program tersebut lebih mengedepankan keuntungan kelompok dibandingkan manfaat bagi masyarakat.

“Artinya proyek ini memang lebih mengutamakan keuntungan daripada manfaat dan proyek ini memang dipersiapkan sebagai bancakan untuk kepentingan politik di masa yang akan datang,” tandasnya.

Lebih jauh, Syukur kembali melontarkan kritik paling tajam terhadap Presiden.

Ia menilai kebijakan MBG menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok tertentu.

“Sebuah fakta yang mencengangkan bahwa Presiden memang tidak bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk kelompok,” kuncinya.

anggaran negaraberita nasionalcatatan politikdemocrazydemocrazy.idintrik politikIsu Nasionaljaringan politikkebijakan publikkorupsi anggarankritik anggaranmakan bergizi gratismbgoligarkipengamat kebijakan publikprabowo subiantoproyek pemerintahsorotan publiksyukur mandarwacana publik
DEMOCRAZY News
Artikel terkait lainnya