Manuver Politik di Balik Layar? Rombongan Kades dari Berbagai Daerah Sambangi Kediaman Jokowi!

DEMOCRAZY.ID – Kedatangan rombongan kepala desa dari sejumlah daerah ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Sumber, Solo, menjadi sorotan pegiat politik, ekonomi, dan sosial Arif Wicaksono.

Arif mempertanyakan pertemuan antara para kepala desa dan Jokowi yang kini sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Ia bahkan menilai pertemuan tersebut seolah memberikan kesan bahwa pusat kekuasaan masih berada di Solo.

“Rombongan kepala desa sowan ke Jokowi yang sudah bukan presiden. Seolah-olah istana pindah alamat,” ujar Arif, Selasa (1/9/2026).

Persiapan untuk Gibran dan Kaesang

Arif menduga pertemuan tersebut tidak sekadar agenda silaturahmi biasa.

Ia mengaitkan kedatangan rombongan kepala desa itu dengan kepentingan politik keluarga Jokowi, khususnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

“Bukan silaturahmi, ini untuk Gibran dan Kaesang,” tukasnya.

Arif kemudian menduga adanya agenda politik yang telah dipersiapkan.

“Agenda sudah ditetapkan, logistik siap diluncurkan. Stop ambisi kekuasaan dinasti Jokowi,” tegasnya.

Selain menyoroti tujuan pertemuan, Arif juga mempertanyakan narasi mengenai jumlah kepala desa yang hadir.

Menurutnya, publik perlu melihat jumlah peserta secara proporsional dan tidak langsung menganggap rombongan tersebut mewakili seluruh kepala desa di Indonesia.

“Dia biasa bikin seolah (kepala desa) dari seluruh Indonesia, padahal hanya segelintir,” ucap Arif.

Rombongan Datangi Kediaman Jokowi

Sebelumnya, unggahan akun Instagram Solo Times memperlihatkan rombongan kepala desa dari sejumlah daerah mendatangi kediaman pribadi Jokowi di kawasan Sumber, Solo, Senin (31/8/2026).

Salah seorang peserta rombongan, Instiawati Ayus, mengatakan pertemuan tersebut berkaitan dengan upaya berbagi pandangan mengenai perkembangan dan pembangunan desa.

Ia menyebut para kepala desa dan unsur pemerintahan desa yang hadir ingin menyampaikan pengalaman mengenai kebijakan desa, khususnya kebijakan yang dijalankan pada masa pemerintahan Jokowi.

“Baik dari aspek apa pun, sosok sama desa, pembangunan, sosoknya, seluruhnya,” ujar Instiawati.

Menurutnya, desa membutuhkan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan masyarakat serta pemerintahan desa.

“Tentang ke desa itu tumbuh, bagaimana desa dapat tumbuh, dapat kembang, dengan baik kita membutuhkan perlakuan kebijakan yang lebih baik untuk desa,” katanya.

Diwakili 16 Orang dan Unsur Desa

Instiawati menjelaskan jumlah peserta yang mengikuti pertemuan dengan Jokowi dibatasi karena pertimbangan waktu.

Ia menyebut terdapat 16 orang yang mengikuti pertemuan tersebut.

Peserta tidak seluruhnya merupakan kepala desa, tetapi juga berasal dari sejumlah unsur pemerintahan desa.

“Kita dapat mewakili kepala desa itu kalau di dalam tidak banyak karena keterbatasan waktu. 16 orang, namun kita juga bersama itu bukan dengan sosok kepala desa, tapi kita diterima adalah juga dengan sosok beberapa organ-organ desa, kan ada DPD,” katanya.

Ia menyebut rombongan tersebut juga terdiri atas sejumlah unsur pemerintahan desa.

“BPD, ada kepala desa, ada bagian pemerintah desa, ya perangkat-perangkat desa,” lanjutnya.

Instiawati menegaskan pertemuan tersebut menjadi ruang untuk berbagi pengalaman mengenai perkembangan desa.

“Jadi tegasnya adalah kita sharing, karena kita mencatat dengan baik, kita mencatat dengan baik di masa kepemimpinan beliau 10 tahun yang lalu untuk tumbuh kembang desa itu sangat dikawal dengan ketat oleh Pak Jokowi,” imbuhnya.

Kebijakan Jokowi Disebut Berdampak bagi Desa

Lebih lanjut, Instiawati menilai berbagai regulasi dan kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi memberikan ruang bagi pertumbuhan desa dan perangkat pemerintahan desa.

“Baik melalui regulasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya dapat terfasilitasi sehingga perangkat-perangkat yang ada di desa pun dapat tumbuh dan kembang dengan baik. Kita mewakili wilayah di Republik,” jelasnya.

Ketika ditanya alasan menyampaikan berbagai pandangan tersebut kepada Jokowi yang kini tidak lagi menjabat sebagai presiden, Instiawati kembali menyinggung pengalamannya terhadap kebijakan desa selama dua periode kepemimpinan Jokowi.

“Tadi saya ulangi dengan tegas adalah selama kepemimpinan beliau 10 tahun yang lalu di desa, masyarakat dan pemerintah desa merasakan kebijakan regulasi yang beliau lakukan untuk tumbuh kembang desa itu dapat berjalan dengan baik,” terangnya.

Disebut sebagai Sahabat Desa

Sementara itu, Kepala Desa Munjul, Kabupaten Pandeglang, Iip Suramiharja, mengatakan dirinya dan rombongan merasa diterima Jokowi bukan semata-mata berdasarkan jabatan yang mereka emban.

Menurut Iip, Jokowi memandang mereka sebagai bagian dari para penggerak pembangunan desa.

“Saya tambahkan, kita diterima sebagai sahabat desa oleh Bapak,” ujar Iip.

“Bapak tidak meletakkan kami itu atas nama jabatan. Tapi selalu diterima oleh Bapak itu sebagai sahabat penggerak desa, itu sebenarnya,” pungkasnya.

Artikel terkait lainnya