Tak Punya Hati! Rakyat Diminta Menahan Diri, Pemerintah Malah Karnaval Harmoni Nusantara Saat NTT Berduka
DEMOCRAZY News
19 Agustus 2026 10:50 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pelaksanaan Karnaval Harmoni Nusantara di tengah bencana gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai kecaman.
Owner Get Beauty, dokter Gregory Budiman, mempertanyakan keputusan pemerintah tetap menggelar kegiatan tersebut ketika masyarakat di sejumlah wilayah NTT sedang menghadapi dampak bencana.
Gregory menyebut bahwa ada persoalan konsistensi dalam sikap pemerintah.
Sebab, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengimbau agar perayaan kemerdekaan tidak dilakukan secara berlebihan karena masih banyak masyarakat yang berada dalam kondisi sulit.
Gregory Ingatkan Pernyataan Prabowo
Gregory mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo dalam sidang MPR pada 14 Agustus lalu.
Seingatnya, kepala negara ketika itu meminta masyarakat tidak menggelar perayaan secara berlebihan sebagai bentuk kepekaan terhadap kondisi rakyat.
“Tanggal 14 Agustus, Presiden Prabowo dalam sidang MPR meminta agar tidak ada perayaan berlebihan karena rakyat sedang susah,” ujar Gregory, Rabu (19/8/2026).
Sehari setelah pernyataan tersebut, gempa kemudian melanda sejumlah wilayah di NTT dan menyebabkan masyarakat terdampak bencana.
Gregory lantas membandingkan kondisi tersebut dengan keputusan sejumlah pemerintah daerah yang memilih membatalkan agenda pesta rakyat sebagai bentuk solidaritas.
Baca Juga
“Sejumlah daerah seperti Pemkab Tuban bahkan membatalkan seluruh agenda pesta rakyat sebagai bentuk solidaritas,” ucapnya.
Karnaval Harmoni Nusantara Tetap Digelar
Di tengah situasi tersebut, Gregory mempertanyakan keputusan pemerintah yang tetap menggelar Karnaval Harmoni Nusantara.
“Namun, tadi malam pemerintah justru menggelar Karnaval Harmoni Nusantara,” cetusnya.
Kata Gregory, persoalan yang ia soroti bukan sekadar soal boleh atau tidaknya sebuah perayaan digelar.
Baca Juga
Ia menekankan yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menunjukkan konsistensi antara imbauan yang disampaikan kepada masyarakat dan tindakan yang dilakukan.
“Bukan soal boleh atau tidak berpesta. Yang dipertanyakan adalah konsistensi dan kepekaan pemerintah,” tegasnya.
Minta Pemerintah Jadi Teladan
Gregory kemudian meminta pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat dalam menyikapi kondisi sulit akibat bencana.
“Jika rakyat diminta menahan diri karena sedang susah, seharusnya pemerintah juga memberi teladan,” jelasnya.
Baca Juga
Baginya, empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana tidak cukup disampaikan melalui pernyataan.
Sikap tersebut juga harus terlihat melalui keputusan dan tindakan nyata.
“Empati seharusnya bukan hanya ucapan, tetapi juga tercermin dalam tindakan,” timpalnya.
👇👇
Tanggal 14 Agustus, Presiden Prabowo dalam sidang MPR meminta agar tidak ada perayaan berlebihan karena rakyat sedang susah.
Tanggal 15 Agustus, gempa melanda NTT dan menelan korban. Sejumlah daerah seperti Pemkab Tuban bahkan membatalkan seluruh agenda pesta rakyat sebagai… pic.twitter.com/9xEiyKgkrQ
— Gregory Budiman, dr. M.Biomed (@gregorybudiman) August 17, 2026
Baca Juga
Dede Budhyarto Beri Penjelasan
Kritik Gregory kemudian direspons Dede Budhyarto.
Ia meminta pelaksanaan Karnaval Harmoni Nusantara dilihat sebagai bagian dari rangkaian resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
“Pak Gregory Budiman yg baik. Karnaval itu bagian resmi rangkaian HUT ke-81 RI yg sudah dijadwalkan cukup lama,” balas Dede.
Baca Juga
Dede menegaskan kegiatan tersebut bukan perayaan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu.
Menurutnya, masyarakat turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
“Parade kendaraan hias kementerian atau lembaga, disaksikan Presiden dan Wapres, dilengkapi panggung seni, UMKM, dan makanan gratis untuk rakyat. Bukan pesta elite tertutup,” jelasnya.
Dede juga membantah anggapan bahwa pemerintah tidak menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat NTT yang terdampak gempa.
Baca Juga
Menurutnya, sejumlah pejabat justru berada di lapangan untuk mengawal langsung proses penanganan bencana.
“Sementara itu, pemerintah tidak abai terhadap NTT,” tegas Dede.
Ia menyebut beberapa pejabat yang terlibat dalam penanganan di lapangan, mulai dari Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala BNPB, hingga Wakil Menteri Sosial.
“Sejumlah menteri dan pejabat tidak ikut upacara di Istana. Melainkan memimpin upacara sekaligus mengawal penanganan langsung di lokasi gempa (Ruteng, Manggarai Timur, Ende),” imbuhnya.
Bantuan Disebut Berjalan Sejak Hari Pertama
Dede mengatakan penanganan bencana dilakukan bersamaan dengan agenda peringatan kemerdekaan.
Ia menyebut pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah untuk membantu masyarakat terdampak.
“Status darurat, 50.000 paket bantuan, armada udara, RS lapangan, dan pembukaan akses sudah berjalan paralel sejak hari pertama,” katanya.
Karena itu, Dede menilai keberadaan Karnaval Harmoni Nusantara tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menyimpulkan pemerintah mengabaikan korban gempa.
Baca Juga
Ia memandang, penanganan bencana dan agenda peringatan kemerdekaan dapat berjalan bersamaan selama prioritas penanganan di lapangan tetap dijalankan.
“Empati tercermin di tindakan lapangan, bukan dgn membatalkan seluruh perayaan nasional yg melibatkan rakyat,” tukasnya.
Karnaval Diklaim Simbol Persatuan
Dede juga mempertahankan keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan karnaval.
Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki fungsi sebagai simbol persatuan bangsa di tengah peringatan kemerdekaan.
“Karnaval tetap dilanjutkan sbg simbol persatuan, sementara fokus substansi penanganan bencana tetap prioritas,” terangnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa empati terhadap korban bencana tidak harus diwujudkan dengan menghentikan seluruh kegiatan perayaan nasional.
“Empati bukan berarti memadamkan seluruh api perayaan nasional,” bebernya.
Menurut Dede, pemerintah perlu membagi fokus antara penanganan bencana dan menjaga semangat kebangsaan.
Ia menilai keduanya tidak harus dipertentangkan.
“Empati yg nyata adalah membagi fokus, substansi bencana diurus serius di lapangan, simbol persatuan tetap dijaga agar bangsa tidak terpecah rasa. Itu namanya prioritas, bukan inkonsistensi,” tandasnya.
Dede juga menilai pembatalan seluruh agenda perayaan nasional akibat satu bencana berpotensi memberikan pesan negatif terhadap masyarakat di daerah lain.
“Membatalkan seluruhnya karena satu bencana justru mengirim sinyal negara kalah dan memutuskan semangat kebangsaan di 37 provinsi lain,” kuncinya.
aksi protesberita panasBerita Viralcatatan kritisdemocrazydinamika sosialempati pejabatIsu Nasionalkabar terbarukarnaval harmoni nusantarakritik pemerintahntt berdukapanggung politikperbincangan publikrealita negerisorotan mediasorotan publiksuara rakyattragedi nttwarganet geram
Artikel terkait lainnya
