

DEMOCRAZY.ID — Kritik keras terhadap manuver politik mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali disuarakan oleh politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, yang menyoroti rangkaian prosesi adat di berbagai daerah sebagai bentuk syahwat kekuasaan yang tak kunjung surut.
Guntur secara terbuka menyoroti simbol-simbol penghormatan tradisional yang diterima sang mantan kepala negara, termasuk saat dianugerahi gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” di Bandar Lampung pada Juni lalu.
Menurutnya, ritual yang dijalani dalam prosesi tersebut sarat akan kesan arogan dan menyimpang dari esensi tradisi yang sesungguhnya.
“Sebelumnya di Lampung dianugerahi gelar oleh orang-orang yang bermasalah dari sisi hukum, sambil dengan sombong menginjak kepala kerbau,” cetus Guntur, dikutip Rabu (5/8/2026).
Ia lantas membedah kekeliruan tata cara adat tersebut, di mana dalam pemahaman tradisi yang lazim, sentuhan pada bagian hewan korban memiliki makna simbolis transfer sifat buruk, alih-alih diinjak dengan pongah.
“Padahal kalau di adat aslinya hanya menyentuh kaki ke kepala kerbau untuk mentransfer sifat buruk ke binatang. Bukan seperti gaya dia yang dengan pongah menginjak kepala kerbau. Ibarat orang haus minum air laut, begitulah dahaga dia akan kekuasaan yang tak pernah terpuaskan,” ujarnya tajam.
Tak hanya berhenti pada polemik ritual adat di Lampung, Guntur kembali mengaitkan rangkaian safari politik sang tokoh ke berbagai wilayah—termasuk penobatannya yang terbaru sebagai “Raja Timur” di Kota Kupang pada Sabtu (1/8/2026)—sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan terselubung.
Sultan Seghayo Dipuncak Nur, Mawardi Harirama, sebelumnya sempat menjelaskan bahwa penganugerahan gelar di Lampung merupakan bentuk apresiasi para penyimbang adat atas kepemimpinan dua periode.
Namun bagi kubu pengkritik, panggung-panggung kebudayaan ini justru dibaca sebagai strategi terstruktur untuk merawat popularitas massa.
“Popularitas yang dirawat lewat simbol-simbol kerajaan dan sambutan adat yang dimanipulasi melalui media dan media sosial adalah modal politik pribadi yang disimpan untuk kepentingan jangka panjang Jokowi dan kelompoknya,” tandas Guntur menutup kritik.