

DEMOCRAZY.ID — Panggung politik nasional kembali diguncang oleh ulasan tajam dari kalangan budayawan.
Peneliti senior yang juga budayawan terkemuka, Mohamad Sobary, tanpa tedeng aling-aling membongkar retaknya dinamika komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sobary secara blak-blakan menilai bahwa Gibran dipastikan akan menolak mentah-mentah jika diminta oleh Prabowo untuk tampil ke muka publik demi membela atau menjadi juru bicara program MBG yang kini tengah dihantam badai kritik.
“Prabowo punya pemikiran-pemikiran, lepas dari apa pun pemikirannya, termasuk pemikiran yang keliru tentang MBG umpamanya, suruh Gibran ngomong MBG. Ayo, ‘Bran, MBG ini gimana, lu mewakili gua dah’. Ya, milih matilah dia daripada mewakili,” ujar Sobary dengan nada menohok dalam tayangan Forum Keadilan TV, dikutip Kamis (30/7/2026).
Menurut Sobary, keengganan tersebut bukan tanpa alasan.
Gibran dinilai sangat memahami bahwa program andalan pemerintah itu sarat akan masalah dan telah terbukti mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas.
Tampil di garis depan untuk menyelamatkan kebijakan yang cacat implementasi hanya akan menjadi bumerang politik.
“Apa yang mau dia katakan? Program yang banyak kelirunya dan program yang sudah dibuktikan oleh publik ini keliru. Sekarang lu lurusin, Prabowo masih bisa ngelurusin, kan,” lanjutnya.
Tidak hanya menyoroti keengganan sang wakil presiden, Sobary melayangkan kritik pedas terhadap gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilainya terlalu kaku dan mengandalkan data statistik semata.
Pendekatan semacam itu, menurutnya, justru membuat sang kepala negara sangat rentan disesatkan oleh laporan asal bapak senang (ABS) dari para pembantunya di lingkaran dalam.
“Prabowo itu ditipu oleh orang kiri kanannya, dan orang-orang pemimpin-pemimpin yang mengandalkan angka memang pemimpin yang tidak terampil berpikir kualitatif,” sentilnya tajam.
Kritik tajam ini mengemuka di tengah gelombang evaluasi ketat yang sedang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan program MBG.
Setelah berbagai temuan mencuat ke permukaan—mulai dari dugaan penyimpangan, carut-marut tata kelola, hingga masalah higienitas—pemerintahan Prabowo akhirnya terpaksa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan peninjauan ulang demi meluruskan sasaran penerima manfaat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana maupun kantor Wakil Presiden belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan menohok dari sang budayawan.