

DEMOCRAZY.ID — Gendang peringatan beruntun kembali ditabuh dari kalangan militer senior terhadap gaya kepemimpinan di jantung kekuasaan.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo secara terbuka melayangkan teguran keras agar Presiden Prabowo Subianto tidak lekas terlena dengan buaian laporan “asal bapak senang” (ABS) yang sengaja dikondisikan oleh orang-orang di sekitar Istana.
Gatot memperingatkan bahwa situasi tertutup tersebut berisiko menjerumuskan pemerintah ke dalam zona echo chamber atau ruang gema.
Akibatnya, kemampuan kepala negara dalam membaca peta ancaman nyata terhadap stabilitas nasional menjadi tumpul dan lumpuh.
Dalam analisis yang disampaikannya melalui kanal YouTube Hersubeno Point, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menilai bahwa kelengahan Istana membuka lebar celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melancarkan cognitive warfare alias perang kognitif.
“Perang kognitif dilakukan secara masif dan terstruktur dengan merusak persepsi publik, menciptakan kebingungan di tengah masyarakat, hingga mengikis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional,” tegas Gatot.
Menurut Gatot, kerentanan strategis tersebut semakin diperparah oleh karut-marut informasi yang simpang siur serta tumpang tindih kebijakan antar-kementerian dan lembaga yang kerap saling berbenturan di lapangan.
Secara khusus, Jenderal bintang empat purnawirawan itu menyoroti kehadiran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri—sebuah instrumen penegakan hukum berwibawa raksasa yang dibentuk pada penghujung rezim Presiden Joko Widodo.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, lembaga superbody tersebut berpotensi disalahgunakan.
“Kortas Tipikor ini menjadi instrumen penegakan hukum yang sangat kuat dan membuat banyak pihak khawatir. Jika situasi perselisihan antarinstitusi penegak hukum terus dibiarkan tanpa ketegasan, legitimasi pemerintah di mata publik yang menjadi taruhannya,” ujar Gatot menyoroti dinamika gesekan terselubung antara Polri dan Kejaksaan Agung.
Meskipun para pimpinan institusi penegak hukum berulang kali menebar retorika keharmonisan di depan kamera, narasi ketegangan elite penegak hukum tetap menjadi celah empuk yang digoreng dalam strategi perang kognitif.
Jika Prabowo terus-menerus disuapi laporan manis tanpa menyentuh akar persoalan di lapangan, erosi kepercayaan publik diyakini tinggal menunggu waktu.
Menyikapi situasi yang kian kompleks ini, Gatot mendesak Presiden Prabowo untuk tidak ragu menggunakan momentum krisis kepercayaan ini guna melakukan evaluasi total dan pembersihan secara menyeluruh di jajaran kabinet maupun aparat penegak hukum.
“Momentum ini harus dimanfaatkan Presiden untuk bersih-bersih dan menunjukkan kepemimpinan yang solid demi kepentingan rakyat,” tandasnya.
Ketika Istana terus dikepung oleh laporan palsu para penjilat, ancaman disinformasi, hingga karut-marut hukum yang tak kunjung berkesudahan, ujian terbesar kini berada di pundak Prabowo: apakah ia berani keluar dari ruang gema kekuasaan, atau justru membiarkan rezimnya karam digerus perang kognitif?
[FULL VIDEO]