DEMOCRAZY.ID – Pemerintah meminta kalangan mahasiswa untuk memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memberantas kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Permintaan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari yang menilai agenda pemberantasan kebocoran anggaran sejalan dengan berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir.
Menurut Qodari, Prabowo merupakan figur yang berada di garis terdepan dalam mendorong tata kelola anggaran negara yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Karena itu, ia menilai dukungan dari kelompok mahasiswa diperlukan agar agenda reformasi pengelolaan keuangan negara dapat berjalan lebih optimal.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” ujar Qodari dalam keterangan resmi Bakom yang dikutip pada Minggu (14/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam aksi mahasiswa, khususnya terkait transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Qodari menegaskan bahwa langkah-langkah yang saat ini ditempuh pemerintah terhadap APBN bukan semata-mata penghematan, melainkan bagian dari upaya efisiensi agar belanja negara memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah pos pengeluaran negara yang dinilai tidak mendesak maupun tidak memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan publik.
Langkah tersebut, kata dia, menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi pemborosan anggaran.
“Yang dilakukan pemerintah adalah memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk kepentingan rakyat,” kata Qodari.
Lebih lanjut, ia mengklaim kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah telah menghasilkan penghematan anggaran dalam jumlah besar.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, pengurangan berbagai belanja yang dianggap tidak esensial berhasil menghemat APBN hingga sekitar Rp300 triliun.
Dana hasil efisiensi tersebut, menurut pemerintah, kemudian diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini juga disebut sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk memperbaiki kualitas belanja negara sekaligus menutup celah-celah kebocoran anggaran yang selama ini menjadi sorotan publik.
Pemerintah berharap agenda efisiensi dan penguatan pengawasan terhadap penggunaan APBN dapat memperoleh dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang selama ini aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
Menurut Qodari, semangat yang dibawa mahasiswa dalam menuntut pengelolaan anggaran yang bersih pada dasarnya sejalan dengan arah kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah.
Karena itu, ia menilai kerja sama dan dukungan publik menjadi faktor penting agar upaya pemberantasan kebocoran anggaran dapat menghasilkan perubahan yang nyata dalam tata kelola keuangan negara.
Sumber: Tribun