Namanya Terseret Kasus BGN, Dudung Beri Penjelasan: Saya Hanya Ingin Bantu…
DEMOCRAZY News
10 Juni 2026 1:29 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman masuk daftar tokoh yang diduga memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Merasa tidak memiliki SPPG seperti dituduhkan kepadanya, Dudung pun buka suara ke publik.
Dudung menyampaikan bantahan sekaligus klarifikasi terkait tudingan yang menurutnya tidak berdasar.
Dudung menantang publik untuk membuktikan kebenaran isu yang beredar tersebut.
Ia bahkan menjanjikan imbalan bagi siapa saja yang bisa menemukan bukti keterlibatannya.
“Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi enggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Jelas ya rekan-rekan sekalian,” tegas Dudung seusai menerima audiensi Kepala BGN Nanik S Deyang di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan, rumor ini bermula dari upayanya menjembatani sebuah pondok pesantren dengan pihak BGN beberapa bulan lalu.
Pengurus pesantren tersebut awalnya meminta bantuan agar pesantren mereka bisa menjadi titik sasaran penerima manfaat.
“Saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu ada Abah Junaidi, ada Ustaz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya untuk sebagai sasaran penerima manfaat karena di pesantren itu kan ada penerima ada santrinya 4.000, ada yang 5.000,” ungkapnya.
Baca Juga
Dudung kemudian mencoba mengenalkan perwakilan pesantren tersebut kepada Eks Kepala BGN Dadan Hindayana.
“Nah kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan, saya sampaikan Pak Dadan ini ada pesantren yang sudah siap, ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap,” lanjutnya.
Untuk urusan teknis administrasi, Dudung menugaskan salah satu stafnya untuk menjadi narahubung.
Ia menegaskan, setelah pihak pesantren dan BGN tersambung, dirinya sama sekali tidak lagi mencampuri urusan kelanjutan program tersebut.
“Akhirnya saya sampaikan ke Pak Dadan, ‘Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurrohman,’ staf saya. Akhirnya silakanlah, mereka berhubungan, mereka berhubungan saya sudah tidak ngerti apa-apa,” tegas Dudung.
Faktanya, saat Dudung kembali menanyakan progres program tersebut beberapa minggu lalu, dapur yang direncanakan di pesantren itu justru mangkrak dan urung dibangun.
Namun, posisinya yang menjembatani komunikasi di awal justru dipelintir menjadi narasi kepemilikan dapur pribadi.
“Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai. Bangunnya pun dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaedi dan sebagainya, cuma karena saya yang minta tolong ke Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur,” jelasnya.
Baca Juga
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu memberikan tantangan terbuka kepada siapa pun yang bisa membuktikan tudingan tersebut.
“Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi enggak ada sama sekali saya punya dapur ya,” pungkasnya.
Elite Parpol Hingga Lingkaran Istana Diduga Main Proyek Dapur MBG
Dugaan keterlibatan elite partai politik hingga lingkaran Istana bermain proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat.
Untuk itu, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar dilakukan audit total dan penghentian sementara bagi dapur umum yang terafiliasi dengan pejabat publik.
Baca Juga
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan keterlibatan partai politik dan oknum legislatif dalam pengelolaan dapur umum MBG merupakan pelanggaran serius karena pihak yang seharusnya melakukan pengawasan justru ikut bermain dalam pelaksanaan proyek.
“Dan juga kalau nanti saya ada isu, baru isu, bahwa partai-partai politik dan oknum-oknum legislatif juga punya, maka ya harus dibereskan semua. Harus dilakukan audit,” kata Boyamin lewat video yang ia kirimkan kepada awak media, dikutip pada Selasa (9/6/2026).
“Itu nomor dua, nomor satu harus moratorium dulu untuk dapur umum,” lanjut dia.
Menurut Boyamin, keterlibatan parlemen maupun partai politik akan merusak tata kelola pemerintahan.
Ia meminta agar dapur umum yang terbukti dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan segera ditutup.
“Kalau ini dapur umum ternyata ada afiliasi dengan pejabat-pejabat publik, legislatif yang harus mengawasi atau pejabat di BGN maka ya harus ditutup semua gitu,” tegasnya.
Langkah itu menurutnya perlu diambil agar citra pemerintah tidak merosot di mata publik.
Boyamin berharap praktik kolusi dan nepotisme dalam program gizi ini bisa diberantas tuntas demi kebaikan masyarakat.
“Dan ini menjadi perbaikan tata kelola ke depan supaya pemerintahan ini di mata masyarakat tidak semakin jelek dan korupsi pasti harus diberantas, termasuk saya juga memohon kepada Pak Prabowo segera mengesahkan undang-undang perampasan aset karena tanpa ada undang-undang perampasan aset orang tetap akan berani korupsi,” kata Boyamin.
Sebelumnya, Boyamin Saiman mengungkap ada pejabat eselon I dan II memiliki SPPG.
Jumlah SPPG milik seorang pejabat eselon II tersebut mencengangkan, lebih dari 100 unit. Sedangkan seorang pejabat eselon I memiliki lebih dari 20 SPPG.
Boyamin mengatakan dirinya bakal menyerahkan data terkait temuannya tersebut kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (9/6/2026).
“Mengagetkan lagi, saya dapat temuan kasus BGN ini diduga ada pejabat setara Eselon II yang punya dapur umum sekitar diatas 100,” kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
“Sementara kemarin temuan saya setara Eselon I bahkan punya 20-an dapur umum,” sambungnya.
Selain kepada penyidik Kejagung, Boyamin menyebut dirinya juga bakal menyerahkan data temuannya itu kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru yakni Nanik S Deyang.
Menurut Boyamin data itu perlu dia serahkan agar baik Kejagung maupun BGN dapat menelusuri dugaan kepemilikan dapur MBG yang dinilainya terdapat unsur konflik kepentingan.
“Dengan harapan dua oknum ini dipecat karena harusnya dia ada konflik kepentingan tidak boleh punya dapur umum, tapi nyatanya punya dapur umum. Dan jumlahnya tidak kira-kira diatas 100,” jelasnya.
Temuan ICW
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat merilis temuan tentang mitra MBG yang terafiliasi dengan partai politik (parpol) hingga lingkaran Presiden Prabowo Subianto pada 17 November 2025 lalu.
Dikutip dari laman ICW, temuan tersebut berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan pada Oktober-November 2025.
Sementara itu, data diperoleh dari data primer melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber terbuka.
Dari proses tersebut, ICW memperoleh data di mana 102 yayasan yang tersebar di 38 provinsi terafiliasi dengan parpol hingga lingkaran Prabowo.
Untuk parpol, ICW menemukan total ada 28 yayasan yang terafiliasi dengan partai atau elite parpol.
“Dari 102 yayasan mitra penyelenggara MBG yang ditelusuri, terdapat 27,45 persen atau 28 yayasan yang memiliki afiliasi politik formal. Afiliasi ini timbul dari dugaan relasi yang dimiliki oleh individu di dalam yayasan dengan partai politik,” tulis ICW dikutip pada Kamis (4/6/2026).
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
