Operasi Senyap Prabowo di BGN: Bersihkan ‘Parasit’ Proyek, Siapa Target Berikutnya?
DEMOCRAZY News
6 Juni 2026 2:31 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakilnya yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung menjadi pertanyaan besar.
Keputusan itu diambil Prabowo setelah dirinya pulang ke Tanah Air dari kunjungan kerja (kunker) ke Prancis.
Namun, pertanyaan publik itu langsung terjawab, karena dalam waktu kurang dari 24 jam, ketiga mantan petinggi BGN ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penetapan tersangka itu seakan mengamini kecurigaan publik selama ini yang menilai banyak terjadi praktik-praktik curang di BGN khususnya dalam menjalankan programnya mulai dari pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pengadaan barang dan jasa.
Kabar soal adanya penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat BGN sebenarnya sudah berembus sejak akhir Mei 2026.
Tepat sepekan sebelum Hari Raya Idul Adha atau Kamis, 21 Mei 2026, kabar adanya OTT petinggi BGN oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menyebar di kalangan media.
Bahkan, pihak Kejagung dikabarkan akan merilis kegiatan itu kepada media pada Kamis malamnya sekitar pukul 22.00 WIB.
Namun sampai waktu yang ditentukan tersebut, konferensi pers Kejagung tak kunjung ada kejelasan.
Salah satu pihak yang saat itu santer disebut terjaring OTT adalah Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dengan dugaan jual beli titik pembangunan SPPG.
Baca Juga
Padahal di saat bersamaan, Sony tengah gencar melakukan pendampingan terhadap korban-korban penipuan oknum internal BGN untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian.
Bahkan, dari pendampingan ini Polda Jawa Barat sudah menetapkan tersangka sebanyak empat orang.
Di tengah-tengah kabar penangkapannya, Sony justru mengirimkan sebuah video kegiatannya berbuka puasa dengan menu bebek goreng kepada orang kepercayaannya.
“Salam dari beliau (Sony) untuk rekan-rekan media,” isi dari percakapan orang dekat Sony kepada salah satu jurnalis yang menanyakan soal kabar OTT Kejagung.
Baca Juga
Namun, framing ini langsung terbantahkan pada 2 Juni 2026, karena Presiden Prabowo memutuskan mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya Sony dan Lodewyk Pusung.
Setelah itu, Prabowo mengangkat satu sisa wakil yakni Nanik S. Deyang menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan.
Sedangkan, dua wakil kepalanya diisi oleh orang baru yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Pencopotan Dadan, Upaya Evaluasi Prabowo terhadap Program MBG
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membocorkan sedikit alasan Presiden Prabowo mencopot tiga pucuk pimpinan tertinggi di BGN.
Baca Juga
Keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi kinerja dan tata kelola BGN selama kepemimpinan Dadan.
Selain itu, Prabowo, kata Dasco, juga telah mendapatkan masukan dari beberapa pihak terkait program MBG selama ini.
Sehingga hasil itu berujung pada pergantian pucuk pimpinan BGN.
“Kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian serta masukan dari DPR,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Baca Juga
Dasco juga mengaku sudah mendapatkan penjelasan langsung dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait pencopotan Dadan dkk.
Dari penjelasan itu diperoleh informasi jika kinerja BGN memang masih kurang maksimal dan harus dibenahi.
Sehingga ke depannya, program prioritas MBG ini menjadi akuntabel, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi,” ujarnya.
Sebagian pihak menganggap keputusan Prabowo membenahi tata kelola BGN agak sedikit terlambat.
Karena dalam kurun waktu hampir dua tahun, lembaga tersebut sudah menyedot anggaran negara hingga puluhan triliun.
Namun sebagian pihak lainnya mengapresiasi langkah Prabowo ini sebagai upaya bersih-bersih oknum nakal yang korup agar tidak lagi menggerogoti uang negara.
Besarnya perhatian publik kepada BGN dan program MBG ini sangat wajar karena sejak berdiri pada 2024, lembaga ini sudah mendapatkan anggaran jumbo, bahkan melebihi lembaga-lembaga lainnya.
Baca Juga
Dari hasil data yang pernah dirilis, BGN pada 2024 langsung mendapatkan anggaran Rp54,8 miliar untuk menjalankan program MBG.
Anggaran tersebut langsung melejit menjadi Rp85,7 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada tahun ini.
Dengan anggaran tersebut, BGN menjadi satu-satunya lembaga di antara kementerian atau setingkatnya yang mendapatkan alokasi anggaran tertinggi.
Sehingga banyak pihak menilai BGN merupakan ‘anak emas’ presiden.
Baca Juga
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran MBG hingga 30 April 2026 telah mencapai Rp75 triliun. Dana ini setara dengan 22,4 persen dari total pagu awal.
Realisasi anggaran ini melonjak 3.160 persen dibandingkan per akhir April 2025 (Rp2,3 triliun).
Kembalikan Kepercayaan Publik
Di tengah sorotan publik, wajar saja pejabat baru seperti Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN baru mendapatkan beban berat untuk mengembalikan kepercayaan publik karena petinggi sebelumnya terseret kasus dugaan korupsi sejumlah proyek.
Untuk itu, Nanik dalam konferensi persnya yang pertama langsung mengambil sejumlah kebijakan bersama dua wakil barunya.
Langkah awal yang dilakukan Nanik dengan mengevaluasi sejumlah program dan anggaran saat ini.
Bahkan, dia berani memastikan akan melakukan pemangkasan anggaran dalam program MBG ke depan.
Selain itu, Nanik juga akan menghentikan sementara pembangunan atau pengajuan dapur baru untuk program MBG sebagai upaya melakukan pembenahan dan penataan terhadap SPPG yang sudah berdiri.
Dia mengatakan, saat ini BGN sudah memiliki sekitar 27 ribu SPPG atau dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Sehingga tugas lembaganya ke depan adalah memastikan proses pelaksanaan dapur-dapur tersebut berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.
Namun dia juga mengakui jika penyebaran dapur MBG sekarang merata karena masih terkonsentrasi pada tingkat kecamatan.
Fokus BGN ke depan yakni menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memiliki dapur sendiri.
“Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucapnya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
