UPDATE! 17 Purnawirawan TNI dan Sipil ‘Gugat’ Polda Metro Soal Kasus Ijazah Jokowi

DEMOCRAZY.ID – Sebanyak 17 warga negara, yang terdiri dari purnawirawan TNI dan masyarakat sipil, resmi melayangkan gugatan perdata melalui mekanisme Citizen Lawsuit (CLS) terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhir Maret 2026.

Inti Gugatan

Para penggugat menilai adanya ketidakprofesionalan dan kelalaian hukum oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam menangani perkara dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

Poin-poin utama gugatan meliputi:

• Penyelundupan Pasal: Penasihat hukum penggugat, Kombes (Purn) Yaya Satyanegara, menyebut adanya dugaan “penyelundupan pasal” hukum yang tidak sesuai dengan konstruksi perkara yang dilaporkan.
• Penyalahgunaan Wewenang: Aparat dinilai melakukan abuse of power dan keliru dalam menerapkan pasal-pasal berat UU ITE yang dianggap merugikan hak publik.

Profil Penggugat

Gugatan ini didaftarkan dengan nomor perkara 329/Pdt.G/2026/PN.JKT oleh kelompok yang menamakan diri TALK HAM (Tim Advokasi, Litigasi, dan Keadilan untuk Hak Asasi Manusia), yang terdiri dari:

Baca Juga

Bumerang Perangi Iran: Israel Terancam Kehilangan Miliaran Dolar Akibat ‘Manuver’ Turki

• 9 Jenderal Purnawirawan (termasuk mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI Purn Soenarko)
• 6 Kolonel Purnawirawan
• 2 Warga Sipil

Jadwal Persidangan

Sidang perdana untuk gugatan terhadap Dirreskrimum Polda Metro Jaya ini dijadwalkan akan berlangsung pada 6 April 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Simak selengkapnya Tim Kuasa Hukum TALK HAM, Kombes Pol (Purn) Yaya Satyanegara, menyampaikan terkait gugatan tersebut:

Baca Juga

Presiden Iran: Amerika Serikat Ciptakan ‘Musuh Palsu’ Demi Kendali Pasar Strategis Global!