Tak Ada yang Kebal Hukum: Mantan PM Nepal Sharma Oli ‘Ditangkap’ Terkait Tewasnya Demonstran
DEMOCRAZY News
28 Maret 2026 8:59 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Otoritas Nepal menangkap mantan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak pada Sabtu (28/3/2026).
Kedunya ditangkap terkait dugaan kelalaian pidana dalam kasus kematian puluhan demonstran muda pada September 2025.
Kabar penangkapan dua tokoh politik papan atas itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Sudan Gurung.
Ia mengklaim langkah tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah bahwa hukum berlaku bagi semua, tanpa pengecualian.
Baca Juga
“Janji tetaplah janji. Tak ada yang kebal hukum,” tulis Gurung di Facebook sebagaiaman dikutip dari ANTARA, Sabtu (28/3/2026).
Gurung juga menegaskan langkah tersebut bukan bentuk balas dendam politik, melainkan bagian dari penegakan hukum.
“Ini baru awal dari keadilan. Saya berharap negara ini akan bergerak ke arah baru,” katanya.
Dikepung Polisi, Ditangkap di Rumah
Puluhan polisi dikerahkan ke kediaman Oli di Bhaktapur setelah rapat kabinet pada Jumat (27/3/2026) memutuskan menindaklanjuti laporan Komisi Yudisial.
Saat proses penangkapan, sejumlah pendukung Partai Komunis Unified Marxist Leninist (UML) bentrok dengan aparat di luar kediaman Oli.
Namun, polisi berhasil membubarkan massa dan mengamankan mantan PM tersebut.
Oli diketahui merupakan ketua UML, sementara Lekhak adalah tokoh senior Nepali Congress.
Penangkapan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Komisi Yudisial yang dipimpin Gauri Bahadur Karki.
Komisi tersebut meminta penyelidikan terhadap Oli, Lekhak, serta Kepala Kepolisian Chandra Kuber Khapung atas dugaan kelalaian yang berujung pada kematian demonstran.
Sedikitnya 25 orang, sebagian besar anak muda, tewas dan sekitar 700 lainnya terluka dalam aksi protes besar yang pecah setelah pemerintah melarang sejumlah media sosial pada September 2025.
Selain penangkapan, pemerintah juga membentuk komite kajian untuk menyelidiki keterlibatan aparat keamanan dalam dugaan penembakan terhadap massa.
Dituding Bermuatan Politik
Di sisi lain, langkah hukum tersebut menuai penolakan dari partai politik terkait.
UML dan Nepali Congress menilai laporan komisi tidak lengkap dan cenderung bias.
“Ini adalah bentuk prasangka dan balas dendam terhadap kami,” kata Sekretaris UML Mahesh Basnet, sembari menyerukan kader partai untuk turun ke jalan.
UML bahkan menggelar rapat darurat dan diperkirakan akan melancarkan aksi protes dalam waktu dekat.
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
