Strategi Licik Gerindra! Rangkul Tapi Kunci Elektabilitas Dedi Mulyadi, Operasi Senyap Jegal Langkah Politik Terbongkar

DEMOCRAZY.ID — Fenomena meroketnya elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sukses melibas perolehan suara Presiden Prabowo Subianto dalam bursa capres terus memicu kalkulasi politik tingkat tinggi.

Di tengah ancaman “matahari kembar” yang membayangi lingkar kekuasaan, Partai Gerindra diingatkan untuk tidak gegabah mengambil langkah frontal yang justru bisa menjadi bumerang telak.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai, jika elite Gerindra menyerang secara terbuka atau melontarkan kritik keras terhadap Dedi Mulyadi, manuver tersebut malah akan memberi panggung empati gratis bagi sang gubernur untuk memainkan narasi politik terzalimi (playing victim).

Awas Jebakan Playing Victim: Menyerang Dedi Secara Frontal Justruga Berbahaya

Dalam ulasannya di kanal Hersubeno Point, Hersu mengingatkan bahwa popularitas Dedi Mulyadi yang kini tengah berada di puncak gelombang simpati publik sangat rentan disetir menjadi amunisi perlawanan politik jika ditekan dengan cara-cara kasar.

“Nah misalnya kemudian Gerindra itu mengambil langkah-langkah yang keras terhadap Dedi Mulyadi secara frontal, dan atau kemudian ini banyak yang menyinyiri dari kalangan internal Partai Gerindra terhadap Dedi Mulyadi. Kalau ini yang terjadi, justru malah akan memberikan tenaga dan panggung baru bagi Dedi Mulyadi untuk memainkan narasi politik terzalimi,” ujar Hersu, dikutip Jumat (31/7/2026).

Alih-alih melakukan pemecatan atau teguran keras kepartaian yang berisiko memantik simpati massa, Hersu menyarankan agar internal partai tetap merangkul Dedi sebagai kader, namun dengan pendekatan “dikunci” secara taktis.

Strategi Golden Handcuffs: Borgol Emas Pembatas Safari Politik

Sebagai solusi pengamanan jangka panjang, Hersu menawarkan penerapan konsep strategis ala golden handcuffs (borgol emas).

DPP Partai Gerindra dinilai bisa memanfaatkan instrumen penugasan resmi partai maupun birokrasi pemerintahan untuk menyita seluruh waktu dan energi Dedi agar fokus terkonsentrasi penuh di wilayah regional Jawa Barat saja.

Berbagai agenda kerakyatan yang selama ini menjadi panggung utamanya—seperti blusukan menemui warga, penanganan korban bencana, penertiban bangunan liar, hingga pengawasan infrastruktur jalan—tetap diizinkan berjalan.

Namun, fokus pelaksanaannya dibatasi secara ketat di teritorial Jabar.

“Misalnya kamu enggak boleh pergi dari Jawa Barat karena ini ada program strategis nasional di Jawa Barat, fokusnya di situ. Ya ini menutup ruang gerak safari politik lintas provinsi tanpa terkesan dilarang,” tandasnya.

Melalui strategi perang urat syaraf berbalut borgol administratif ini, ruang gerak safari politik lintas daerah Dedi Mulyadi dapat diredam secara elegan tanpa meninggalkan kesan pengekangan politik personal.

Artikel terkait lainnya