RICUH! Desak MBG Disetop dan Pembalut Bebas PPN, Aksi Women’s March Diadang Polisi dan Diwarnai Saling Dorong

DEMOCRAZY.ID – Tiga peserta aksi Women’s March Jakarta (WMJ) menjadi korban kekerasan oleh orang tak dikenal saat menggelar demonstrasi di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

Satu di antaranya mengalami cedera serius pada tangan kiri.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.30 WIB.

Menurut WMJ, penyerangan bermula ketika salah satu orang tak dikenal merampas atribut bendera pelangi dan berniat membakarnya.

Seorang peserta aksi kemudian berusaha merebut kembali bendera tersebut.

Namun, ia justru terseret hingga terpelanting dan mengalami luka akibat kekerasan.

“Satu orang massa aksi berusaha merebut kembali bendera tersebut dan kemudian terseret terpelanting dan terluka akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku,” tulis WMJ dalam keterangnya, Sabtu (7/11/2026).

WMJ menyebut tiga peserta mengalami trauma fisik akibat kejadian tersebut.

Mereka juga menyoroti sikap puluhan polisi yang berada di lokasi karena dinilai hanya menyaksikan dan membiarkan penyerangan terjadi.

“Pembiaran itu merupakan bentuk kegagalan aparat dalam menjalankan peran dan kewajibannya untuk melindungi hak warga negara dan menjamin keamanan massa aksi ketika melakukan penyampaian pendapat di muka umum,” ujar WMJ.

WMJ menduga penyerangan dilakukan oleh kelompok anti-queer.

Mereka menilai kekerasan yang bermotif kebencian terhadap kelompok queer harus mendapat perhatian khusus.

Dalam keterangannya, WMJ juga menduga serangan tersebut berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang mengategorikan LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.

Diadang Polisi

Sebelumnya, aksi WMJ di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, sempat diwarnai ketegangan.

Massa yang hendak bergerak menuju Patung Kuda diadang barisan polisi hingga terjadi aksi saling dorong.

Dalam demonstrasi tersebut, peserta menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan PPN pembalut, kesetaraan keterwakilan perempuan di pemerintahan dan parlemen, hingga desakan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Massa menilai pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang semestinya tidak dibebani pajak.

Saat ini, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia masih dikenai PPN dengan beban efektif 11 persen.

Artikel terkait lainnya