Pengamat Curiga Ada ‘Skenario Politik’ di Balik Sikap Demokrat Soal Pemakzulan Gibran
DEMOCRAZY News
11 Oktober 2026 10:04 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik, Heru Subagia, bicara mengenai sikap Partai Demokrat yang mulai merespons wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Seperti diketahui belum lama ini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi salah satu dasar mencuatnya wacana pemakzulan Gibran.
Heru menilai, respons Demokrat tersebut menjadi perkembangan menarik dalam dinamika politik nasional, terutama di tengah polemik mengenai ijazah Gibran dan langkah sejumlah pihak untuk mendorong pemberhentiannya dari jabatan wakil presiden.
Ia juga menyinggung keterkaitan historis antara Partai Demokrat dengan sejumlah tokoh yang kini berada di tengah pusaran polemik, di antaranya Denny Indrayana dan Roy Suryo.
“Ini sebuah tindakan luar biasa ketika isu pemakzulan Gibran pada akhirnya ditanggapi oleh Partai Demokrat,” ujar Heru, Minggu (11/10/2026).
Baginya, sikap Demokrat tersebut patut dicermati karena muncul ketika perdebatan mengenai Joko Widodo dan Gibran kembali menjadi bagian dari dinamika politik nasional.
Jejak Denny Indrayana dan Roy Suryo
Dikatakan Heru, nama Partai Demokrat memiliki keterkaitan historis dengan Denny Indrayana dan Roy Suryo, yang menurutnya pernah berada dalam lingkaran elite partai tersebut.
Saat ini, keduanya menjadi tokoh yang ikut mewarnai perdebatan publik mengenai persoalan ijazah Jokowi dan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Heru kemudian menyoroti sikap Herman Khaeron yang membuka ruang untuk mempelajari putusan MK terkait wacana pemakzulan wakil presiden tersebut.
Menurutnya, respons itu menarik untuk dicermati karena memperlihatkan bahwa isu pemakzulan Gibran mulai mendapat perhatian dari partai politik di luar perdebatan yang sebelumnya berkembang di ruang publik.
“Yang menarik bahwa Partai Demokrat melalui Sekjennya, Herman Khaeron membuka diri dalam sebuah dinamika-dinamika yang menurut saya sangat-sangat kritis, sangat seksi,” tukasnya.
Heru menduga, perkembangan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik masing-masing partai dalam menghadapi dinamika kepemimpinan nasional saat ini maupun pada masa mendatang.
Meski demikian, dugaan mengenai adanya kepentingan politik di balik sikap Demokrat tersebut merupakan analisis Heru dan belum membuktikan adanya koordinasi atau skenario bersama di antara pihak-pihak yang disebutkannya.
Baca Juga
Jalur MK Berakhir, Heru Soroti Kemungkinan Langkah ke DPR
Heru turut menyinggung langkah hukum yang sebelumnya ditempuh Denny Indrayana bersama sejumlah pihak melalui Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
Kata Heru, proses tersebut tidak menghasilkan putusan yang diminta para pemohon untuk menggugurkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Ia menjelaskan, MK tidak menerima permohonan tersebut karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Dengan demikian, putusan itu tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai keputusan yang memberhentikan Gibran dari jabatannya.
Heru berujar, setelah jalur MK tidak menghasilkan hasil yang diharapkan para pemohon, muncul perhatian terhadap kemungkinan penggunaan jalur politik melalui parlemen.
“Karenanya Denny Indrayana dengan menorehkan kegagalan melalui jalur konstitusional jalur MK tersebut, pada akhirnya mengendus upaya-upaya yang ingin dilakukan dengan cara-cara melalui parlemen atau DPR,” imbuhnya.
Dalam konteks itu, Heru memandang sikap Demokrat menjadi salah satu perkembangan yang menarik untuk diamati.
Ia mempertanyakan apakah respons partai tersebut sekadar bentuk keterbukaan untuk mempelajari persoalan hukum dan konstitusi, atau juga berkaitan dengan kalkulasi politik yang lebih luas.
Heru Pertanyakan Kalkulasi Politik Demokrat
Heru kemudian menyoroti waktu munculnya respons Demokrat terhadap wacana pemakzulan Gibran.
Lanjut dia, isu tersebut berkembang ketika sejumlah pihak masih memperdebatkan konsekuensi putusan MK dan kemungkinan tindak lanjut melalui mekanisme di DPR.
Ia menduga, keterbukaan Demokrat dapat menjadi pintu awal bagi pembahasan isu pemakzulan di parlemen.
Namun, ia juga mempertanyakan apakah terdapat strategi politik yang telah diperhitungkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Sebuah kalkulasi politik yang menurut saya ini menjadi pertanyaan yang sangat besar, mengapa dalam eskalasi dan juga detik-detik terakhir yang menurut saya sangat menggiurkan berbagai pihak melakukan upaya-upaya politik terutama Denny Indrayana dan juga lobi-lobi kepentingan politik ke partai lainnya,” Heru menekankan.
Ia kembali mengaitkan pertanyaan tersebut dengan latar belakang Denny Indrayana yang disebutnya pernah menjadi bagian dari elite Partai Demokrat.
Heru pun mempertanyakan apakah keterbukaan Demokrat dan kemungkinan langkah melalui DPR memiliki hubungan dengan strategi politik yang lebih besar.
“Pertanyaannya sebenarnya, apakah dari awal hingga saat ini hingga pada akhirnya jalur DPR dan Demokrat membuka diri sebagai pintu pertama memasuki parlemen gugatan dari Denny Indrayana untuk pemakzulan Gibran ada skenario yang sangat cantik dan sangat canggih dalam sebuah rekayasa dan juga konspirasi komparasi politik?,” tandasnya.
Baca Juga
Heru bilang, hal tersebut menjadi pertanyaan yang menurutnya perlu dicermati publik dalam perkembangan politik ke depan.
darurat demokrasidemocrazydemocrazy.iddpr rielit politikgibran rakabuminghukum tata negaraistana negarakrisis legitimasipartai demokratpemakzulan gibranpengamat politikskandal politikskenario politiksorotan publik
Artikel terkait lainnya
