PDIP: Prabowo Kewalahan Tanggung Beban ‘Dosa-Dosa’ Jokowi!
DEMOCRAZY News
14 Agustus 2026 1:30 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut pemerintahan saat ini terpaksa harus menanggung dosa-dosa warisan dari pemerintahan Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Ferdinand tidak habis pikir dengan angka utang Indonesia yang telah menembus Rp10 ribu triliun.
Ia kemudian mempertanyakan sumber pembiayaan negara ketika pemerintah harus memenuhi kebutuhan APBN sekaligus menjaga subsidi untuk masyarakat.
Ketergantungan pada Pajak
Dikatakan Ferdinand, pemerintah kini tidak memiliki banyak pilihan selain mengoptimalkan penerimaan pajak untuk menopang keuangan negara.
“Utang Indonesia pada bulan ini masuk di angka 10 ribu triliun lebih. Sudah menyentuh angka 10 ribu triliun,” ujar Ferdinand
Ia kemudian menjelaskan pandangannya mengenai alasan pemerintah perlu mengandalkan penerimaan pajak.
“Dan tempatnya pemerintah tidak punya cara lain lagi, tidak punya jalan lain. Kecuali mengoptimalkan penghutang pajak untuk bisa menghidupi negara, membiayai APBN, membiayai subsidi terhadap rakyat,” tukasnya.
Ferdinand mengaitkan kondisi tersebut dengan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral pada era pemerintahan Jokowi.
Ia berpendapat kekayaan alam Indonesia semestinya dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembiayaan negara.
“Kenapa hanya mengandalkan pajak? Karena sumber daya mineral kita semua telah dijual, digadaikan oleh yang bernama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, yang ijazahnya dipertanyakan keasiannya,” imbuhnya.
Ferdinand menyebut kekayaan mineral Indonesia seharusnya bisa menjadi salah satu sumber utama pembiayaan APBN dan subsidi masyarakat.
“Sumber daya mineral kita seharusnya mampu menopang APBN kita secara mutlak,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan pandangannya bahwa kekayaan alam Indonesia seharusnya mampu memberikan pemasukan yang besar bagi negara.
“Sumber daya mineral kekayaan alam kita yang begitu besar harusnya melimpah untuk membiayai APBN, membiayai subsidi untuk rakyat,” imbuhnya.
Persoalkan Dominasi China
Ferdinand juga mengkritik kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahan Jokowi.
Ia menilai kebijakan tersebut justru membuat pengelolaan sejumlah sumber daya mineral Indonesia semakin banyak dikuasai pihak asing.
“Tapi semua itu sekarang atas nama hilirisasi telah digadaikan oleh Jokowi ke asing,” terangnya.
Ia bahkan secara spesifik menyinggung China dalam pengelolaan sumber daya mineral Indonesia.
“China telah menguasai hampir semua sumber daya mineral kita karena kebijakan Jokowi. Dan, ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” timpalnya.
Rakyat Disebut Harus Menanggung Beban Utang
Ferdinand kemudian menghubungkan persoalan utang dengan potensi meningkatnya beban masyarakat melalui penerimaan pajak.
Ia memperkirakan kebijakan optimalisasi pajak dapat memunculkan kekecewaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
“Bayangkan sumber daya mineral kita yang begitu melimpah tidak pernah mampu membiayai APBN kita, tetapi bertumbuh kepada pajak dan sekarang rakyat akan meneluh karena pemerintah akan mengoptimalkan pajak,” cetusnya.
Baginya, situasi tersebut dapat membuat masyarakat kecewa terhadap pemerintahan saat ini, meski pada saat yang sama masih memberikan apresiasi kepada Jokowi.
“Rakyat akan marah, rakyat akan kesal kepada pemerintah ini tetapi tetap memuji Jokowi. Inilah kalian yang harus dipertanyaan,” bebernya.
Sebut Prabowo Menanggung “Dosa” Jokowi
Ferdinand menegaskan kritiknya tidak diarahkan kepada pemerintahan Prabowo sebagai pihak yang menciptakan seluruh persoalan tersebut.
Ia justru menyebut pemerintahan saat ini tengah menghadapi konsekuensi kebijakan pemerintahan sebelumnya.
“Semua ini adalah ekses dari kejahatan Jokowi selama pemerintah 10 tahun. Anda Jokowi tidak berhutang ugar-ugaran 10 tahun maka pajak tidak akan seperti ini,” Ferdinand menuturkan.
“Anda Jokowi tidak gila dalam menjabat, tidak gila dalam kebijakannya. Kita tidak akan pernah menderita seperti sekarang ini,” tambahnya.
Ferdinand kemudian menggambarkan masyarakat seolah harus ikut menanggung beban utang negara yang terbentuk pada pemerintahan sebelumnya.
“Rakyat akhirnya harus urunan, patungan untuk membayar utang yang telah dibuat Jokowi,” jelasnya.
Ferdinand menegaskan pemerintahan Prabowo saat ini hanya menerima kondisi yang sudah terbentuk sebelumnya.
Karena itu, ia meminta publik tidak serta-merta menyalahkan pemerintahan sekarang ketika kebijakan penerimaan negara harus diperkuat.
“Jadi ini bukan kesalahan rejim sekarang, tidak. Rezim sekarang ini hanya menanggung dosa-dosa Jokowi rezim sekarang ini kesusahan karena kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Ini fakta yang terjadi,” sesalnya.
Ia kemudian mengajukan pertanyaan mengenai sumber pembiayaan negara jika pemerintah harus membayar utang sekaligus menjalankan berbagai program.
“Saya tanya kalian, pemerintah mau kemana mencari uang untuk membayar utang yang dibuat oleh Jokowi,” cetusnya.
Lebih jauh, Ferdinand kembali menyerang kebijakan pengelolaan sumber daya mineral pada era Jokowi.
Ia menyebut Indonesia kehilangan kesempatan memanfaatkan kekayaan alamnya untuk memperkuat keuangan negara.
“Sumberdaya mineral, habis, habis ludes semua diambil oleh Cina karena Jokowi,” tandasnya.
Ferdinand bilang, dirinya akan terus mempersoalkan pertanggungjawaban Jokowi atas kebijakan selama memimpin Indonesia.
“Saya tetap berpikir tidak akan pernah membiarkan Jokowi lepas dari sebuah kejahatannya terhadap bangsa,” kuncinya.
Berita Viralcatatan politikdemocrazydinamika kekuasaandosa politikevaluasi pemerintahanhot newsistana negaraIsu Nasionaljokowikrisis politikkritik pemerintahopini publikoposisipdipperbincangan warganetpolitik nasionalprabowo subiantosorotan publikwarisan rezim
Artikel terkait lainnya
