MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran, PDIP dan PAN Kompak Desak Anak Jokowi ‘Segera Mundur’!
DEMOCRAZY News
9 November 2026 9:15 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan itu, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Sejumlah tokoh politik turut menyoroti putusan tersebut.
Bahkan, muncul desakan agar Gibran secara sukarela mengundurkan diri hingga wacana penggunaan mekanisme politik di DPR untuk menindaklanjutinya.
Baca Juga
Hasto Sebut Legitimasi Kepemimpinan Gibran Cacat
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai Gibran telah kehilangan legitimasi moral maupun konstitusional sebagai pemimpin nasional.
Menurut Hasto, ada tiga catatan mendasar yang menjadi pijakan sikap PDIP dalam memandang persoalan legitimasi kepemimpinan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
“Bagi PDI Perjuangan, sejak awal kami sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum,” ujar Hasto di Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (7/11/2026).
Catatan kedua, lanjut Hasto, berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pilkada yang dinilai banyak diwarnai intervensi aparat serta penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
Sementara itu, catatan ketiga menyangkut dugaan rekayasa regulasi teknis pemilu terkait pemenuhan syarat minimal pendidikan.
“Kemudian yang ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat, sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Berdasarkan tiga catatan tersebut, Hasto menyimpulkan bahwa status kepemimpinan Gibran sudah bermasalah sejak proses pencalonan.
“Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata kan tidak dipenuhi,” tegas Hasto.
Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP terus menjalin dialog politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI.
Menurutnya, parlemen perlu mengambil langkah politik konkret untuk merespons persoalan tersebut.
“Karena itulah ketika ini harus dilanjutkan ke proses politik, PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini, dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi di DPR,” paparnya.
PAN Minta Gibran Mundur, DPR Bisa Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Desakan agar Gibran mundur juga disampaikan Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding.
Sudding menilai putusan MA harus ditindaklanjuti secara konkret karena surat keterangan tersebut merupakan dokumen yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.
Menurutnya, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, DPR dapat mengambil langkah politik melalui mekanisme konstitusional.
“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik,” kata Sudding, Minggu (8/11/2026).
Sudding menilai Gibran sebaiknya secara sukarela meletakkan jabatannya sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan.
Menurutnya, pengunduran diri tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga negara.
“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik,” jelasnya.
Jika Gibran tidak bersedia mengundurkan diri, Sudding menyebut DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah hak menyatakan pendapat (HMP) dengan merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial,” ujarnya.
Isu Penyadapan Ilegal Ikut Seret Lingkaran Solo
Selain desakan agar Gibran mundur, isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto juga menjadi sorotan.
Belakangan, muncul dugaan bahwa hasil penyadapan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang disebut sebagai Geng Solo, yang dikaitkan dengan keluarga Gibran dan Joko Widodo (Jokowi).
Kader PDIP, Guntur Romli, menduga perkara penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak berhenti pada empat jenderal yang telah ditangkap.
Menurut Guntur, penyelidikan juga perlu mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor di balik kasus tersebut.
Selain itu, beredar kabar mengenai pertemuan rahasia antara seorang ketua umum partai politik yang disebut dekat dengan lingkaran Solo dan belasan jenderal.
Guntur menyebut pertemuan tersebut diduga berlangsung di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, sekitar tiga jam sebelum operasi penangkapan dilakukan.
“Kabar lain beredar seorang ketum Parpol yang dekat Solo disebut menggelar rapat dengan belasan jenderal di Widya Chandra. Tiga jam sebelum penangkapan,” jelas Guntur.
Menyikapi dugaan tersebut, Guntur mendesak Polri mengusut perkara penyadapan ilegal secara menyeluruh.
Ia meminta kepolisian menelusuri aliran data hasil penyadapan serta memeriksa semua pihak yang diduga terkait tanpa memandang status maupun jabatan.
“Periksa siapa pun setinggi apa pun jabatannya,” tegas Guntur.
berita hukumberita politikdemocrazydemocrazy.iddesakan gibran mundurdinamika dprelite politikhukum dan politikijazah gibrankrisis legitimasima batalkan suket gibranpdip pan kompakputusan ma 2026suket gibran tidak sahwapres gibran
Artikel terkait lainnya
