DEMOCRAZY.ID – Skandal korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, bukan sekadar perkara hukum biasa.
Kasus ini kini berubah menjadi ujian mahadahsyat bagi kredibilitas Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah sorotan tajam publik, ucapan-ucapan lantang Presiden Prabowo mengenai pemberantasan mafia dan “penyakit” di tubuh aparat penegak hukum kembali viral, menghantui ruang-ruang diskusi.
Bahkan, tokoh sekaliber mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, kini secara terbuka menagih “radar” tajam sang Presiden dalam membasmi oknum pembeking mafia.
Mahfud MD, dengan gaya analisisnya yang dingin namun menusuk, menilai bahwa momentum jatuhnya Febrie Adriansyah adalah panggung pembuktian bagi janji-janji pemberantasan korupsi yang selama ini didengungkan oleh istana.
Menurut Mahfud, Presiden tidak lagi punya alasan untuk berkelit, karena sang kepala negara sendiri yang berkali-kali mengklaim memiliki “radar” untuk mendeteksi kejahatan kerah putih.
“Sesuai dengan janji presiden sendiri. Presiden kan berkali-kali gitu. Presiden akan tindak tegas, ‘Saya tahu, saya punya radar, bisa tahu di mana uang disembunyikan’,” ujar Mahfud MD, memicu desas-desus bahwa Presiden sejatinya telah memegang data akurat soal siapa saja yang bermain di balik layar.
Ketegasan Prabowo dalam pidato-pidatonya memang sering kali membuat nyali para oknum aparat bergetar.
Salah satu yang paling membekas adalah pidato Presiden di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Agustus 2025 lalu.
Dalam kesempatan itu, Prabowo secara terbuka melabeli institusi-institusi besar dengan sebutan yang cukup provokatif.
“‘Saya tahu bahwa baju coklat dan baju hijau itu suka backing mafia.’ Presiden yang bilang ya kan di pidato di dewan pada Agustus 2025, Presiden bilang begitu,” tegas Mahfud, mengutip kembali pernyataan keras tersebut.
Tidak berhenti di sana, narasi serupa juga muncul saat peresmian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Presiden kembali menegaskan latar belakang militernya sebagai modal utama dalam memahami anatomi kejahatan mafia di Indonesia.
“Lalu kemarin saat membentuk itu, Presiden juga mengatakan, ‘Saya mantan tentara, tahu bahwa coklat dan itu backing mafia’,” ungkap Mahfud.
Kini, bola panas berada di tangan Presiden. Mahfud menilai bahwa klaim-klaim Presiden mengenai pengetahuannya soal praktik mafia di Indonesia—termasuk keterlibatan oknum aparat—harus segera ditransformasikan menjadi langkah hukum yang nyata dalam kasus Febrie Adriansyah.
Publik kini tidak lagi butuh pidato yang bombastis atau janji-janji manis.
Mereka menanti apakah “radar” yang dimiliki Presiden benar-benar mampu menembus tembok tebal yang selama ini melindungi para mafia, ataukah radar tersebut justru macet saat harus berhadapan dengan nama-nama besar di dalam lingkaran kekuasaan?
Jika benar Presiden mengetahui siapa saja oknum yang “main mata” dengan mafia, maka perkara Febrie Adriansyah seharusnya hanyalah puncak gunung es dari operasi pemberantasan yang jauh lebih besar.
Dunia sedang menonton, dan publik di seluruh penjuru negeri menagih: Akankah janji suci sang Presiden menjadi kenyataan, atau sekadar retorika yang menguap di telan waktu?