Demokrasi Terancam? Aktivis Suara Ibu ‘Diintimidasi’ Usai Bongkar Sisi Gelap Makan Bergizi Gratis
DEMOCRAZY News
5 Mei 2026 12:00 pm
.
2 menit membaca
DEMOCARZY.ID – AKTIVIS Suara Ibu Indonesia, Kalis Mardiasih, mengaku pernah mengalami intimidasi setelah mengkritik pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada Januari 2026.
Tekanan itu, kata dia, tidak hanya menyasar dirinya di media sosial, tetapi juga kerabatnya.
“Saya speak up, saya menulis di Instagram dan Facebook,” kata Kalis dalam diskusi publik bertajuk “Makan Bergizi Gratis dan Pendidikan” yang diselenggarakan Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia secara daring pada Senin, 4 Mei 2026.
Menurut Kalis, kerabatnya juga mendapat tekanan setelah Kalis menceritakan pengalaman kerabatnya itu mendapat MBG melalui media sosial.
Peristiwa itu terjadi sekitar November 2025, beberapa hari setelah kasus keracunan massal terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Baca Juga
Kalis merasa telah menjadi target teror karena mengkritik program MBG di ruang publik.
Padahal, di tengah maraknya kasus keracunan akibat MBG, dia mengharapkan adanya upaya pernyataan keprihatinan atau permintaan maaf dari pemerintah.
Dia juga mengharapkan agar ada langkah yang dilakukan agar hal itu tak terjadi lagi.
Kelompok masyarakat sipil “Suara Ibu Indonesia” bergiat pada isu kesejahteraan perempuan dan anak.
Kelompok ini pernah melakukan aksi simbolik “gebrak panci” di kawasan Universitas Gadjah Mada pada pertengahan 2025 sebagai bentuk protes atas kasus keracunan massal di Bandung Barat yang kala itu mencapai hampir 2.000 korban.
Menurut Kalis, hingga hampir setahun berlalu, tidak ada kejelasan mekanisme evaluasi maupun pertanggungjawaban atas kasus-kasus tersebut.
“Kami tidak pernah mendengar ada satu nama pun yang dimintai pertanggungjawaban,” kata dia.
Ia juga mengungkapkan, kasus serupa tidak hanya terjadi di Bandung Barat, tetapi juga di sejumlah daerah lain seperti Blora, Pati, Kudus, Grobogan, hingga Yogyakarta.
Kalis juga mengkritik desain dan tata kelola program MBG.
Ia menilai tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas, baik dari sisi keamanan pangan maupun distribusi.
Hal ini, menurut dia, menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua.
“Sebagai ibu, harusnya anak berangkat sekolah dengan rasa aman. Tapi sekarang justru ada kekhawatiran karena program ini,” kata dia.
Sumber: Tempo
Artikel terkait lainnya
