DEMOCRAZY.ID – Proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2026 tengah menjadi sorotan publik.
Polemik mencuat setelah muncul dugaan ketidaktransparanan dalam penentuan peserta yang akan mewakili Sulsel ke tingkat nasional.
Perdebatan semakin ramai setelah nama salah satu peserta asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana, disebut tersingkir dari daftar calon utusan nasional meski dikabarkan memiliki nilai tinggi dalam sejumlah tahapan seleksi.
Lihat postingan ini di Instagram
Baca Juga
Berikut kami rangkum Rabu, 27 Mei 2026, deretan fakta seleksi paskibraka provinsi Sulawesi Selatan 2026 yang menjadi sorota, mulai dari dugaan kecurangan hingga isu transparansi jadi perbincangan.
Polemik bermula ketika nama Cathlyn Yvaine Lesmana disebut tidak masuk dalam daftar akhir utusan nasional, padahal sebelumnya dikabarkan menjadi salah satu kandidat kuat dengan nilai tinggi dalam beberapa tahapan seleksi.
Kondisi ini memicu tanda tanya dari banyak pihak, terutama di kalangan alumni dan peserta Paskibraka.
Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Makassar kemudian menyampaikan sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses seleksi.
Mereka menyoroti adanya perubahan hasil akhir hingga minimnya keterbukaan penilaian peserta.
PPI juga meminta adanya penjelasan resmi terkait mekanisme penentuan peserta yang lolos ke tingkat nasional.
Setelah kabar tersebut menyebar, media sosial langsung dipenuhi berbagai komentar dari masyarakat dan alumni Paskibraka.
Banyak warganet mempertanyakan proses penilaian yang dianggap kurang transparan.
Beberapa unggahan bahkan menyinggung dugaan adanya perlakuan tidak adil dalam proses seleksi.
Di tengah polemik yang berkembang, muncul pula isu dugaan keterlibatan “orang dalam” dalam penentuan peserta.
Meski belum ada bukti resmi terkait tuduhan tersebut, isu ini semakin memperkeruh suasana dan memancing perdebatan publik.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan langsung memberikan klarifikasi terkait polemik yang berkembang.
Pemprov menegaskan bahwa proses penentuan utusan Paskibraka nasional dilakukan secara objektif dan sesuai aturan yang berlaku.
Pihak pemerintah menyebut seluruh tahapan seleksi telah mengikuti standar dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Pemprov Sulsel juga menjelaskan bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara sepihak.
Tahapan penilaian diklaim mendapat pendampingan dari tim pusat sehingga keputusan akhir disebut berdasarkan hasil kolektif.
Hal ini disampaikan untuk menepis anggapan adanya manipulasi dalam proses seleksi.
Meski demikian, polemik yang telanjur viral membuat banyak pihak meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi Paskibraka di daerah.
Transparansi penilaian dinilai penting agar tidak memunculkan kecurigaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses seleksi generasi muda berprestasi.
Hingga kini, isu seleksi Paskibraka Sulsel 2026 masih menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Publik pun menunggu penjelasan lebih rinci dari pihak terkait agar polemik yang berkembang tidak terus memicu spekulasi di tengah masyarakat.
Sumber: VIVA