Amnesty International Soroti Cara Prabowo Merespons Kritik: Dikit-Dikit Dicap Antek Asing dan Teroris!

DEMOCRAZY.ID – Amnesty International Indonesia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kerap menggunakan gaya komunikasi retorika permisif selama dua tahun berkuasa.

Retorika permisif merupakan gaya komunikasi yang membiarkan atau menormalisasi pernyataan maupun tindakan bermasalah, termasuk dengan melabeli kritik sebagai ancaman, menyangkal persoalan, atau menggunakan narasi yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pola tersebut terlihat dari pernyataan Presiden yang berulang kali menyudutkan aktivis dan warga yang menyampaikan kritik dengan berbagai label negatif.

“Pernyataan-pernyataan, terutama Presiden, mengulang-ulang terus pernyataan yang mengkambinghitamkan para aktivis, suara-suara kritis dari warga masyarakat dengan label antek asing, londo ireng, ndasmu, makar, teroris,” kata Usman dalam konferensi pers rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Usman juga menyoroti pernyataan Presiden yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turun drastis.

Baca Juga

Paris Membara Lagi! Ini Penyebab Utama Demo Besar-Besaran dan Kronologi Kerusuhan Dahsyat di Prancis

Sementara itu, menurut dia, kondisi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih menunjukkan kebakaran yang mengkhawatirkan.

Menurut Usman, pola komunikasi serupa juga terlihat pada sejumlah pejabat pemerintah.

Ia menuding Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyangkal fakta pelanggaran HAM, sementara Menteri Kebudayaan menyangkal terjadinya perkosaan massal pada 1998.

Ia turut mengkritik klaim Menteri Agama mengenai tingkat kerukunan yang tertinggi dengan menyoroti kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama.

Baca Juga

Gelombang Kemarahan Global Melonjak: Tak Hanya di Perancis, Rakyat 4 Negara Ini Mulai Turun ke Jalan Protes Lonjakan Biaya Hidup!

Usman menyebut Setara Institute mencatat 221 kasus pada 2025, termasuk penolakan gereja di Surabaya dan GKPI di Tangerang.

Selain pernyataan pejabat, Usman menyinggung tindakan Kementerian Komunikasi dan Digital yang disebutnya menghapus ratusan konten terkait peristiwa Agustus.

Ia menyebut Menteri Komunikasi dan Digital mengakui adanya takedown terhadap 486 konten.

Usman juga menyoroti penghapusan video kekerasan yang merenggut nyawa pedagang kaca bernama Bambang Setiawan.

Baca Juga

PARAH! Ratusan Motor Listrik Program MBG Ditemukan Mangkrak dan ‘Terbengkalai’ di Dekat Tumpukan Sampah

Menurut dia, penghapusan konten tersebut menjadi bagian dari persoalan komunikasi dan penanganan informasi oleh pemerintah.

Kritik lainnya diarahkan kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM), yang menurut Usman menyampaikan pernyataan tidak pantas saat menanggapi kritik warga di Malaysia dan Singapura terkait asap lintas batas.

“Ketika dikritik oleh sejumlah warga di Malaysia, di Singapura, itu mengatakan bahwa kami tidak hanya mengirimkan asap tapi juga ketika tidak ada asap kami mengirimkan oksigen,” kata Usman.

Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan sikap arogan sekaligus ketidakmampuan pejabat dalam merespons kritik secara tepat.

Baca Juga

“Dua Tahun Gagal Total!” Mahasiswa Siap Kepung Istana Besok, Tuntut Perbaikan Ekonomi hingga Penanganan Karhutla