Amien Rais Bedah ‘Dosa’ 10 Tahun Dekade Jokowi Berkuasa!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Dewan Pembina Partai Ummat, Amien Rais, kembali melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode, yakni 2014–2024.

Dalam penilaiannya, terdapat sejumlah persoalan yang mencerminkan ketidaksesuaian antara pernyataan politik dan pelaksanaan kebijakan selama satu dekade pemerintahan tersebut.

Pandangan itu disampaikan Amien melalui sebuah video di kanal YouTube resminya yang diberi judul JOKOWI THE MOST INCONSISTENT MAN.

Dalam tayangan tersebut, ia mengulas berbagai hal yang dianggapnya sebagai bentuk inkonsistensi Jokowi, mulai dari perilaku politik hingga realisasi program pembangunan nasional.

Amien bahkan menggunakan istilah “kecelakaan politik” untuk menggambarkan perjalanan pemerintahan Jokowi selama sepuluh tahun.

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan sikap dan pernyataan yang dinilainya tidak selalu sejalan dengan kenyataan.

Amien Rais Soroti Gaya Politik Jokowi

Dalam kritiknya, Amien menyinggung aktivitas Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Sejumlah kegiatan mantan kepala negara tersebut, termasuk kunjungan ke berbagai daerah dan pertemuan dengan masyarakat, turut menjadi sorotan.

Amien memandang aktivitas tersebut sebagai bagian dari strategi membangun citra politik.

Ia juga memberikan perhatian pada kemampuan Jokowi menampilkan diri di hadapan publik dan kamera.

Meski menggunakan nada kritis, pernyataan Amien itu sekaligus memperlihatkan pengakuan terhadap kemampuan Jokowi dalam mengelola penampilan dan komunikasi publik.

Namun, pengakuan tersebut bukan berarti Amien memberikan apresiasi terhadap keseluruhan kebijakan mantan presiden itu.

“Jokowi adalah seorang yang berwatak narsis, walaupun penampilannya itu klemar-klemer sambil cengengesan. Dia itu manusia lumayan berbahaya,” kata Amien dalam video tersebut.

Ia kemudian menyinggung janji Jokowi untuk kembali ke Solo setelah masa jabatannya berakhir.

Menurut Amien, aktivitas politik dan kunjungan publik yang masih dilakukan Jokowi menjadi alasan dirinya mempertanyakan konsistensi pernyataan tersebut.

Dalam pandangan Amien, kemampuan Jokowi membangun kesan di hadapan masyarakat menjadi salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam menilai perjalanan politik mantan wali kota Solo tersebut.

Meski demikian, penilaian mengenai karakter, motif, dan strategi politik Jokowi dalam pernyataan Amien merupakan pandangan pribadi yang disampaikan melalui kanalnya.

Pembangunan IKN Jadi Sasaran Kritik

Selain membahas perilaku politik Jokowi, Amien Rais turut menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Salah satu hal yang dipersoalkannya adalah narasi mengenai keterlibatan investor asing dalam membiayai proyek pembangunan ibu kota baru tersebut.

Amien mempertanyakan klaim mengenai besarnya minat investasi asing yang sebelumnya dikaitkan dengan rencana pembangunan IKN.

Menurut dia, harapan terhadap masuknya modal asing dalam jumlah besar perlu dibandingkan dengan realisasi investasi di lapangan.

Ia menilai terdapat kesenjangan antara narasi yang disampaikan kepada publik dan kondisi yang terjadi.

Persoalan pendanaan IKN menjadi salah satu isu penting karena proyek tersebut membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar dan dilaksanakan secara bertahap.

Keterlibatan investor swasta maupun asing juga menjadi bagian dari skema pendanaan yang direncanakan pemerintah.

Namun, realisasi investasi perlu dinilai berdasarkan data dan perkembangan proyek, bukan hanya berdasarkan pernyataan politik.

Kritik Amien tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan IKN masih menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi, khususnya mengenai perencanaan anggaran, kepastian investasi, dan keberlanjutan proyek strategis nasional.

Amien Rais Pertanyakan Komitmen Pelestarian Lingkungan

Isu lingkungan hidup juga menjadi bagian dari kritik yang disampaikan Amien Rais.

Ia menyoroti kebijakan pengelolaan hutan selama pemerintahan Jokowi dan mempertanyakan kesesuaiannya dengan komitmen menjaga kelestarian alam.

Menurut Amien, persoalan deforestasi menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengevaluasi kebijakan lingkungan selama satu dekade terakhir.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sumatra dan Kalimantan.

Kerusakan hutan dan karhutla memang merupakan persoalan yang memiliki dampak luas.

Selain mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati, kondisi tersebut dapat menimbulkan pencemaran udara, mengganggu kesehatan masyarakat, serta memengaruhi kehidupan warga yang bergantung pada sumber daya alam.

Meski begitu, untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan kebijakan lingkungan suatu pemerintahan, diperlukan data mengenai luas deforestasi, frekuensi kebakaran, upaya pemulihan hutan, serta perubahan kondisi lingkungan dari tahun ke tahun.

Karena itu, pandangan Amien mengenai persoalan lingkungan perlu ditempatkan sebagai kritik politik yang membutuhkan pembandingan dengan data resmi dan hasil evaluasi independen.

Kritik terhadap Jokowi Kembali Menjadi Perbincangan Politik

Pernyataan Amien Rais menambah daftar kritik terhadap perjalanan politik Jokowi setelah menyelesaikan masa jabatannya pada Oktober 2024.

Dalam video tersebut, Amien mengangkat sejumlah isu yang menurutnya mencerminkan inkonsistensi, mulai dari aktivitas politik setelah lengser, pembangunan IKN, hingga kebijakan pelestarian lingkungan.

Di sisi lain, penilaian terhadap kepemimpinan Jokowi tidak dapat hanya bertumpu pada satu sudut pandang.

Evaluasi menyeluruh membutuhkan pembahasan mengenai capaian pembangunan, kondisi ekonomi, realisasi investasi, kebijakan lingkungan, serta dampak program pemerintah terhadap masyarakat.

Kritik dari tokoh politik seperti Amien Rais menjadi bagian dari dinamika demokrasi.

Namun, setiap tudingan dan penilaian tetap perlu diuji melalui fakta, data, serta rekam jejak kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pernyataan Amien bukan sekadar kritik terhadap sosok Jokowi, melainkan juga membuka kembali perdebatan mengenai konsistensi kebijakan dan warisan pemerintahan selama periode 2014–2024.

Artikel terkait lainnya