Bongkar Dapur Kekuasaan Lama! Mantan Think Tank Jokowi Ungkap Warisan Sistem Intelijen ‘Geng Solo’ Penghambat Kinerja Prabowo

DEMOCRAZY.ID — Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto, menyoroti keberadaan warisan sistem intelijen dan infrastruktur keamanan dari era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai berpotensi menghambat konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut analisis yang disampaikan Andi dalam siniar Akbar Faizal Uncensored pada Selasa (17/11/2026), pergantian kepemimpinan nasional secara formal tidak serta-merta mengubah seluruh struktur operasional kekuasaan di dalam birokrasi maupun lembaga keamanan.

Keberlanjutan aktor, jaringan, serta infrastruktur strategis dapat membuat pola kerja rezim sebelumnya tetap bertahan di bawah pemerintahan yang baru.

“Di state itu ada tiga ciri. Yang pertama, aktornya sama. Orangnya sama. Dia ada di pemerintahan ketika rezimnya berganti,” ungkap Andi.

Tiga Pilar Keberlanjutan Struktur dan Akses Informasi

Andi menjelaskan bahwa persoalan konsolidasi kekuasaan tidak cukup diukur hanya dari pergantian pejabat di level pimpinan, melainkan siapa yang tetap memegang kendali atas akses, sistem, dan jalur informasi strategis negara.

Dalam paparannya, ia memetakan sejumlah kerawanan yang muncul akibat kesinambungan perangkat negara warisan pemerintahan lama:

  • Dominasi Aktor dan Posisi Strategis: Keberadaan personel lama di titik-titik vital lembaga keamanan dan pemerintahan yang masih memegang akses terhadap sistem operasional negara dinilai dapat memengaruhi cara suatu kebijakan dieksekusi.

  • Infrastruktur Pengelolaan Informasi: Andi mengkhawatirkan sistem kelembagaan dan perangkat pengelolaan informasi strategis yang dibangun pada masa pemerintahan Jokowi terus dioperasikan tanpa melalui proses evaluasi menyeluruh oleh pemerintahan Prabowo.

  • Kerentanan Keamanan Lingkar Kekuasaan: Apabila pemerintahan baru tidak memiliki kendali penuh atas perangkat strategis yang diwariskan, jalur komunikasi di lingkaran dalam kekuasaan—termasuk perlindungan informasi strategis kepala negara—berisiko terpapar.

Sorotan Teknologi Spyware dan Desakan Audit Menyeluruh

Selain struktur personel, Andi secara khusus menyoroti penggunaan teknologi pengawasan digital.

Ia menyebut sejumlah perangkat lunak pengintai (spyware) tingkat tinggi, seperti Pegasus, Candiru, dan Predator, yang memiliki kemampuan menyusup, memantau komunikasi, serta menarik data dari perangkat digital target.

Andi memperingatkan bahwa teknologi pengawasan semacam itu membawa risiko penyalahgunaan wewenang yang sangat serius apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan ketat dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Perangkat yang semestinya digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara berpotensi disalahgunakan untuk memata-matai pejabat maupun pihak-pihak di dalam internal pemerintahan sendiri.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Andi mendorong pemerintahan Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah korektif dari dalam struktur negara:

  • Audit Menyeluruh: Melakukan pemeriksaan total terhadap seluruh sistem intelijen dan perangkat teknologi pengawasan digital yang diwariskan agar kendali dan alur penggunaannya diketahui secara transparan.

  • Moratorium Penggunaan Perangkat: Mempertimbangkan penghentian sementara (moratorium) terhadap operasional perangkat lunak pengintai tertentu hingga mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya dipastikan berada sepenuhnya di bawah kendali otoritas yang sah.

Melalui paparan tersebut, Andi menekankan bahwa tantangan konsolidasi pemerintahan Prabowo tidak semata-mata datang dari tekanan oposisi atau kekuatan politik di luar sistem, melainkan justru bersumber dari sejauh mana kendali atas struktur intelijen dan infrastruktur keamanan di dalam tubuh negara itu sendiri.

Artikel terkait lainnya